Dikritik Kabinet Gemuk, Airlangga Beri Jawaban Menohok

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons kritikan terhadap kabinet gemuk pemerintah Prabowo Subianto.

Airlangga bilang, kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo memiliki tujuan jelas. Yakni, agar memastikan program kerja dapat tepat sasaran. Dia pun lebih memilih menamai kabinet gemuk Prabowo sebagai kabinet fokus.

"Tadi ada sedikit komentar mengenai Kabinet. Nah itu saya respons. Kabinet ini kami menyebutnya kabinet yang fokus, Pak. Jadi lebih width (lebar) sehingga harapannya program-program unggulan ini dengan tujuan koordinasi bisa lebih fokus," kata Airlangga dalam acara Kumparan The Economic Insight 2024 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2).

Pertimbangan lainnya pembentukan kabinet gemuk oleh Presiden Prabowo ialah luas wilayah Indonesia. Dia menyebut bahwa luasan wilayah Indonesia setara dengan benua Eropa yang memiliki 27 negara.

Alhasil, Airlangga menilai pemerintah perlu untuk menambahkan jumlah Kementerian/lembaga pada kabinet Prabowo.

"Dan kedua, saya mengingatkan Indonesia ini negara 17 ribu pulau dan Indonesia ini kalau diproyeksi itu sama dengan Uni Eropa 27 negara. Jadi,  di Eropa itu ada 27 Menteri Keuangan, ada 27 Menteri Luar Negeri, ada 27 Menteri Ekonomi, ada 27 yang ngurus perdagangan dan yang lain. Jadi kalau di Indonesia masing-masing satu sudah baik dan luar biasa," bebernya.

Airlangga mengingatkan bahwa kondisi perekonomian global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan oleh ketegangan geopolitik hingga kebijakan Presiden Donald Trump 2.0. 

"Nah kalau kita lihat dunia memang tidak baik-baik saja. Kita lihat geopolitik masih meradang, perang Ukraine belum selesai. Namun perang Ukraine kali ini kan kita berharap Rusia-Ukraine ini dengan adanya Trump 2.0 ini," tandas Airlangga Hartarto.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memilih tidak memedulikan soal istilah "kabinet gemuk" yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.

Dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.

"Ada orang-orang pinter (bilang), kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya tidak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luas hampir setara dengan Eropa yang terdiri dari 27 negara.

Eropa, kata Prabowo, memiliki 27 negara dengan di dalamnya terdapat 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri dan 27 panglima tentara.

Setelah dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI, Prabowo menunjuk 108 orang yang menjadi pembantunya di pemerintahan. Sebanyak 108 orang itu terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menanggapi isu terkait pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan Idulfitri 2025.

Menurutnya, permasalahan ini bukan berada dalam wewenangnya, melainkan menjadi kewenangan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

"Itu nanti pak menaker," kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi aspirasi pengemudi ojek online (ojol) terkait tuntutan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan Idulfitri 2025.

Menaker mengonfirmasi, pihaknya telah menerima masukan dari para ojol mengenai hak mereka atas THR dan sedang membahas skema pemberiannya.

Meski pengemudi ojol berstatus sebagai mitra, bukan karyawan, Menaker Yassierli menegaskan bahwa hal ini tidak menjadi penghalang bagi kemungkinan mereka mendapatkan THR. Saat ini, pemerintah masih mengkaji mekanisme terbaik untuk memenuhi tuntutan tersebut.

“Sudah dibahas, tapi belum difinalisasi. Kita tidak melihat ini dari status kemitraan semata,” ujar Menaker Yassierli saat ditemui di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah juga membuka ruang diskusi dengan perusahaan aplikasi untuk membahas skema terbaik dalam pemberian THR bagi pengemudi ojol.

“Iya, kita lebih melihat bagaimana peluang ini bisa digunakan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik antara pengusaha dan pengemudi,” tambahnya.

Menaker Yassierli mengimbau masyarakat, termasuk para pengemudi ojol, untuk bersabar menunggu keputusan final terkait regulasi THR Idulfitri 2025. Ia berharap dalam beberapa hari ke depan ada kejelasan mengenai kebijakan tersebut.

“Tunggu saja beberapa hari, hopefully (semoga),” ungkapnya.

Aksi Demonstrasi Ojol Tuntut Hak THR Sejumlah organisasi dan komunitas pengemudi ojek daring telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta. Mereka menuntut kejelasan terkait pemberian THR bagi pengemudi ojol.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menegaskan bahwa pengemudi ojol memiliki hak yang sama dengan pekerja lain sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

“Berdasarkan UU Nomor 13, pengemudi ojol sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan, yakni menghasilkan barang dan/atau jasa, serta menerima upah sebagai hak pekerja atau buruh dari pengusaha,” jelas Lily.

Ia juga menyebutkan bahwa Wakil Menteri (Wamen) Immanuel Ebenezer Gerungan telah menyatakan dukungannya agar pengemudi ojol mendapatkan THR.

“Pak Wamen sudah berkata bahwa ojol harus mendapatkan THR. Kami akan terus mengawal dan menyuarakan tuntutan kami,” tegasnya.