Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi, Warga di 7 Desa Dapat Rumah Pengganti

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah menyusun rencana pembangunan hunian tetap dan relokasi rumah warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT.

Setidaknya, ada 7 desa terdampak bencana di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura dan memerlukan penanganan khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Zehingga mereka bisa segera pindah ke rumah yang aman dan layak huni.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti BNPB untuk rencana relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Ara juga telah bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, dalam rangka rapat lanjutan pembahasan percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

"Wapres juga berkenan turun ke lapangan dari Makasar yang rencana 2-3 hari ke depan akan ada di lokasi. Kami juga berkoodinasi dengan Menteri ATR/ BPN untuk memastikan tanahnya mesti clean and clear," ungkapnya.

Adapun lokasi yang disiapkan antara lain di Kecamatan Wulanggitang, yakni di Desa Pululera tepatnya di Tanawawe, Tapowolo dan Balunamang. Ketiga lokasi tersebut berada satu kawasan yang berjarak sekitar 20 km arah utara Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Luas lahan yang disiapkan Kecamatan Wulanggitang luasnya sekitar 50 hektar. Sedangkan lokasi lainnya di Kecamatan Titihena berada di Desa Kobasoma tepatnya di Kramak yang terletak sekitar 30 km arah timur laut gunung Lewotobi dengan luas sekitar 50 hektar," terangnya.

Bantuan yang akan di berikan berupa pembangunan hunian tetap (huntap) rumah baru konvensional atau pembangunan rumah baru. Teknologi yang digunakan berupa rumah pracetak yang dapat dibangun dengan panel RISHA atau RUSPIN.

Selain itu, juga bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di lingkungan perumahan meliputi jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, fasilitas umum skala perumahan dan distribusi air bersih.

Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan pada masa tanggap darurat dengan merujuk pada peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa dalam keadaan darurat.

"Anggarannya sudah ada pola yang baku dan sudah disiapkan dari negara. Kami juga mengajak pihak pihak swasta untuk bergotong royong dalam membantu warga yang terdampak melalui program perumahan," ujar Ara.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, untuk pengungsian tercatat perhari ini sudah 11.553 orang di delapan titik pengungsian terpisah yakni enam titik di Kabupaten Flores Timur dan dua titik di Kabupaten Sikka.

"Arahan dari Wakil Presiden bahwa tenda pengungsian hendaknya di bedakan antara lansia dengan ibu hamil dan anak-anak agar pelayanan terhadap korban bencana terlayani dengan optimal," kata Suharyanto.