Fahri Hamzah Lobi Lahan BUMN Bisa Dibangun Rumah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melobi Wamen BUMN, Dony Oskaria terkait pemanfaatan lahan BUMN untuk pembangunan rumah rakyat.

Fahri bersama Dony Oskaria membahas tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan milik sejumlah BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN, untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya. Sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

Setelah dilakukan sinkronisasi data, Fahri mengatakan perlu segera dilakukan penyusunan regulasi skema pemanfaatan aset tersebut.

"Kedua tentu skema pemanfaatannya yang akan dikeluarkan Kementerian Keuangan, kita perlu perubahan regulasi apa untuk hal itu," imbuh dia.

Minta BUMN Karya Terlibat

Lebih lanjut, Fahri juga mendorong para BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol, untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detaiil lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," pintanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya," tuturnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai, hingga saat ini masih banyak keluarga di Indonesia termasuk di Jakarta yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan hidup tanpa tempat tinggal.

Menurut dia, ini cukup memprihatikan. Fahri lantas mengajak seluruh pihak, termasuk generasi muda untuk lebih peduli terhadap kondisi perumahan dan kawasan permukimannya. Sehingga setiap masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni.

"Di Jakarta ini ada video yang menyedihkan yang menggambarkan sebuah keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak dan bahkan ada yang hidup tanpa rumah. Rumah layak huni itu hak setiap warga negara," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Fahri menceritakan, di dalam video yang ditayangkan di media sosial youtube tersebut menggambarkan bahwa ada rumah yang didalamnya ada empat keluarga. Rumahnya sangat kecil dan berukuran sekitar 2 x 3 meter.

Para penghuninya ada anak-anak hingga lansia dimana nenek dan cucunya harus rela tidur bergantian. Neneknya bahkan mendapet jatah tidur atau shift pagi. Sedangkan cucunya dapet shift malam dan anaknya yang bekerja dapat shift sore.

"Di dalam video tersebut bahkan penghuninya harus tidur sambil duduk. Ini adalah tugas kita semua bagaimana menyelesaikan cita-cita kemerdekaan yang belum selesai. Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada kita semua termasuk Kementerian PKP untuk memperdulikan perumahan untuk rakyat," beber Fahri Hamzah.

Melalui Kementerian PKP, imbuhnya, pemerintah harus menyiapkan organisasi yang siap untuk melaju dan berjalan lebih cepat di sektor perumahan. Adanya dukungan dan kerjasama dan niat baik dari semua pihak maka persoalan tersebut diharapkan bisa selesaikan ini dengan sebaik-baiknya.

"Inilah cita-cita bangsa yang terpantri dalam pembukaan UUD. Mudah-mudahan memberikan makna yang terasa kembalinya jiwa-jiwa muda anak Indonesia, untuk kerja lebih kuat dan lebih keras dalam mencapai dan menggapai cita-cita bersama," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengunjungi Rusun Pasar Rumput di Kawasan Manggarai, Jakarta, Minggu (27/10/2024 kemarin. Ara menyatakan, ke depan hunian vertikal seperti rumah susun dapat menjadi solusi bagi hunian bagi masyarakat di kawasan perkotaan.

"Dengan tinggal di Rusun yang dibangun pemerintah ke depan di Kawasan perkotaan, maka masyarakat yang bekerja di kota bisa tinggal di Rusun," kata Ara.