Prabowo ke Luar Negeri, Proyek Infrastruktur Mandeg

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengabarkan, pemakaian anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru sementara disetop. Menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungannya ke berbagai negara.

Termasuk untuk lelang proyek baru. Dody berharap proses tender tetap bisa berjalan sesuai target setelah Prabowo tiba di Tanah Air.

"Lelang-lelang baru sementara belum (akan dilaksanakan). Kan Pak Presiden mungkin datang di akhir-akhir November. Insya Allah kita akan tetap mengusahakan, semua yang ditargetkan bisa selesai on time," ujar dia di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Adapun secara porsi, anggaran Kementerian PU 2025 sudah diketok sebesar Rp 116,23 triliun saat masih berstatus sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, formulasi anggarannya masih perlu disesuaikan dengan berbagai program prioritas milik Prabowo.

"Pada detik ini sebenarnya anggaran (2025) kan sudah diketok periode kemarin. Sehingga 2025 kita tinggal kerjanya saja. Tapi karena arahannya pak Presiden begitu, kemudian semua anggaran utamanya yang terkait dengan infrastruktur sementara dibintang dulu," ungkap Dody.

Lelang Proyek Baru

Termasuk untuk lelang proyek-proyek baru. Dody mengutarakan, pihaknya masih perlu berbincang lebih lanjut terkait kelanjutan program infrastruktur dengan Prabowo.

"Program-program ini adalah program utama yang mendukung prioritas yang ada di Asta Cita beliau. Hanya perlu meyakinkan beliau, bahwa kami para pembantu beliau ini benar-benar fokusnya cuman satu, mensukseskan visi dan misi beliau," imbuh dia.

Namun, Dody tak ingin publik berasumsi bahwa penyetopan anggaran infrastruktur ini bakal menghentikan seluruh proyek pembangunan milik pemerintah. Sebab, alokasi uang negara untuk proyek-proyek yang sudah terkontrak dan berjalan tetap akan berlangsung.

"Sekitar 90 persen lebih anggaran kita ini sudah committed sekian lama. Sekarang tinggal bayar, tinggal nyelesain, gitu doang. Maksudnya bisa dipakai yang lain paling 4 persen dari the whole total yang sudah diberikan negara kepada kita untuk tahun 2025. Jadi jangan berpikiran, oh PU ini gede anggaran. Enggak, sudah selesai semua itu," jelasnya.

"Kalaupun kita akan melakukan sesuatu yang baru untuk mendukung program pak Presiden misalnya, kita kan musti bicara dengan pak Presiden, anggaran kita yang free cuman sekian nih. Apakah yang dulu kita kerjakan menghasilkan apa, baru review lagi, atau kita boleh mengajukan yang baru, itu nanti kita diskusikan," tuturnya.