Trump Ultimatum Kanada dan Meksiko, Tarif Impor 25% Berlaku 1 Februari

Liputan6.com, Jakarta - Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada Senin, 20 Januari 2025, waktu setempat. Dalam pidato pelantikan, ia belum mengumumkan rencana kenaikan tarif impor ke sejumlah negara seperti yang digembar-gemborkannya saat kampanye.

Namun, ia sudah memberikan tanda-tanda bahwa kenaikan tarif impor tersebut tetap akan dijalankan. Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa tarif dapat dikenakan terhadap Meksiko dan Kanada paling cepat pada awal Februari.

"Kami berpikir dalam hal (pungutan) 25% pada Meksiko dan Kanada, karena mereka mengizinkan sejumlah orang melintasi perbatasan," kata Trump, dikutip dari CNBC, Selasa (21/1/2025).

Ia menyebut Kanada sebagai "pelaku yang sangat buruk." Presiden Trump pun memastikan bahwa tanggal target untuk tarif adalah sekitar 1 Februari 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada para wartawan saat kepala eksekutif yang baru dilantik itu menawarkan serangkaian perintah eksekutif yang ditujukan pada berbagai isu, mulai dari peraturan hingga kebebasan berbicara dan imigrasi.

Meskipun bukan rahasia lagi bahwa Trump berencana untuk menerapkan bea masuk menyeluruh pada mitra dagang AS, waktu dan cakupannya masih dipertanyakan. Ada beberapa spekulasi bahwa tarif dapat ditunda dan mungkin hanya ditujukan pada barang-barang tertentu daripada berlaku secara luas.

Dalam sambutannya, Trump tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang bagaimana dan kapan tarif akan diberlakukan. Ia mengindikasikan bahwa tidak akan ada tarif pada hari pertama ia menjabat, di tengah serangkaian penandatanganan perintah eksekutif.

Trump dilaporkan telah mempertimbangkan tarif sebesar 25% untuk barang-barang dari Kanada, sebagai bagian dari rencana untuk mengenakan bea masuk sebesar 10% pada semua negara yang dapat meningkat seiring waktu.

Langkah ini diperkirakan akan memukul ekonomi Kanada dengan keras, mengingat kedua negara menghasilkan lebih dari setengah triliun dolar per tahun dalam perdagangan.

Selain berupaya melindungi kepentingan bisnis AS, Trump mengatakan bahwa ia ingin menggunakan pungutan tersebut sebagai cara untuk mendorong Kanada dan Meksiko memberantas perdagangan fentanil.

Dalam pidato pelantikannya, Trump juga berjanji untuk menetapkan geng narkoba internasional sebagai kelompok teroris. Dengan langkah itu, pemerintah akan memiliki alat tambahan dalam memerangi masuknya narkoba melintasi perbatasan.

"Saya akan segera memulai perombakan sistem perdagangan kita untuk melindungi pekerja dan keluarga Amerika," kata Trump dalam pidatonya. "Daripada mengenakan pajak kepada warga negara kita untuk memperkaya negara lain, kita akan mengenakan tarif dan mengenakan pajak kepada negara asing untuk memperkaya warga negara kita."

Sebelumnya, Donald Trump resmi menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat usai membacakan sumpah jabatan pada Senin (20/1/2025) di US Capitol, Washington D.C.

"Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan menjalankan jabatan Presiden Amerika Serikat dengan setia, dan dengan kemampuan terbaik saya, menjaga, melindungi dan membela Konstitusi Amerika Serikat. Semoga Tuhan menolong saya," kata Donald Trump saat menyampaikan sumpahnya, seperti yang disiarkan langsung di akun Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Senin (20/1).

Trump menjadi presiden kedua dalam sejarah AS yang menjabat di dua periode terpisah, setelah Presiden Grover Cleveland. Ia akan memegang jabatan sebagai presiden AS ke-45 dan ke-47.

Selain itu, Trump juga menjadi presiden pertama yang pernah dihukum karena pelanggaran hukum dan menjabat sebagai presiden tertua kedua yang menjadi Panglima Tertinggi.

Dibalik hal tersebut, Donald Trump yang juga merupakan pengusaha memiliki harta dan gurita bisnis yang besar. 

Harta Kekayaan Donald Trump

Berdasarkan Forbes Real-Times Billionaires List, Donald Trump berada di peringkat ke-473 dalam daftar orang terkaya. Hingga 20 Januari, kekayaan bersih Trump mencapai USD 6,7 miliar atau sekitar Rp 109,73 triliun (asumsi dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.377).

"Sebagian besar kekayaan Donald Trump ada di sektor real estate, yang telah mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir karena suku bunga meningkat, pembeli beralih ke daring dan pekerja kantoran bekerja dari rumah,” demikian laporan Forbes.

Selain itu, Donald Trump juga memiliki lapangan golf, rumah mewah, kilang anggur dan Boeing 757 tahun 1991 yang dijuluki Trump Force One.

Riwayat Kekayaan Donald TrumpMenurut Forbes, pada 2015, kekayaan bersih Donald Trump tercatat USD 4,1 miliar yang meningkat menjadi USD 4,5 miliar pada 2016. Pada 2017, kekayaan bersih Trump turun menjadi USD 3,5 miliar. Pada 2018 dan 2019, kekayaan bersihnya menjadi USD 3,1 miliar.

Namun, pada 2020, kekayaan bersih Trump turun menjadi USD 2,1 miliar. Pada 2021 dan 2022, kekayaan bersih Trump naik masing-masing menjadi USD 2,4 miliar dan USD 3 miliar.

Berdasarkan laporan Forbes, pada 2023 dan 2024, kekayaan bersih Donald Trump masing-masing turun menyentuh USD 2,5 miliar dan USD 2,3 miliar.

Donald Trump tak hanya mengungkapkan proyek-proyek besar di beberapa negara, tetapi dia juga memperlihatkan nama dan merek kerajaan bisnis di setiap benua di dunia selain Antartika.

Dalam laporan pengungkapan keuangan yang dirilis pada Kamis kemarin, tokoh penting Partai Republik ini telah mengungkapkan bahwa dirinya memiliki sekitar 600 merek dagang di 87 negara, wilayah, dan badan internasional di seluruh dunia, termasuk sekutu dan musuh AS.

Negara dengan merek dagang terdaftar terbanyak bukanlah negara yang dia pimpin selama empat tahun kemarin yaitu AS, tetapi justru negara yang terus-meneris dia serang yaitu China.

Trump dan perusahaannya memegang 119 merek dagang di China daratan, ditambah lagi 21 lainnya di Hong Kong dan Makau. Sedangkan di AS ia hanya memiliki kurang lebih 56 merek dagang. Tentu saja perbandingan yang sangat besar.

Setelah dua negara terbesar di dunia, Donald Trump juga mengungkapkan bahwa ia memegang merek dagang terbanyak di Inggris (33), Uni Emirat Arab (31), Kanada (19), Turki (18), Uni Eropa (17), Panama (16), Republik Dominika (13) dan Indonesia (12).