BPJS Kesehatan Diambang Kebangkrutan? Simak Faktanya

Liputan6.com, Jakarta Keuangan BPJS Kesehatan tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyarankan masyarakat untuk mempertimbangkan alternatif asuransi swasta selain BPJS Kesehatan.

Akun Twitter @berlianidris menyuarakan kritik tajam terkait isu ini:

"Lengah dikit @BPJSKesehatanRI bisa bubar! Jangan biarkan negara lari dari tanggung jawab konstitusionalnya. Apakah kita mau kembali ke era rakyat miskin tidak bisa mendapat pengobatan? Atau mereka yang mampu jadi miskin karena biaya berobat yang mahal? LAWAN!"

Menkes Akui Keterbatasan Anggaran BPJS Kesehatan

Menkes Budi mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan saat ini belum mampu menanggung seluruh biaya pengobatan anggotanya."Secara jujur, BPJS sekarang belum mampu meng-cover 100 persen pembiayaan untuk semua jenis penyakit," kata Budi.

Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi BPJS, terutama dengan iuran yang terjangkau. Contohnya, untuk perawatan paliatif—perawatan bagi pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan—biaya dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sementara itu, iuran bulanan hanya Rp48.000 per orang.

"Jadi, tidak semua jenis perawatan bisa dibiayai oleh BPJS," tambahnya.

Defisit Keuangan BPJS Kesehatan

Berdasarkan data yang dihimpun, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melaporkan defisit sekitar Rp20 triliun pada 2024. Meski demikian, Ghufron memastikan tidak ada gagal bayar hingga 2025.Ia juga mengungkapkan bahwa pengeluaran BPJS Kesehatan sudah melampaui pemasukan sejak 2023, dan kondisi ini terus berlanjut hingga 2024.

Defisit pada Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan dinilai dapat mengancam stabilitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jika tidak segera ditangani.

Dengan meningkatnya beban keuangan, BPJS Kesehatan merasa perlu menyesuaikan tarif iuran untuk menjaga keberlanjutan program.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyatakan bahwa laporan keuangan BPJS untuk tahun 2024 akan segera diumumkan ke publik. Namun, ia belum memberikan tanggal pasti terkait hal tersebut.

"Laporan 2024 akan kami sampaikan dalam waktu dekat," ujarnya.

Pemerintah terus berupaya memperbaiki layanan BPJS Kesehatan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Tantangan ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, BPJS, dan masyarakat untuk memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin bagi seluruh lapisan masyarakat.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.cm