Izin Ekspor Freeport Bakal Ditentukan di Rakor dan Ratas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengeluarkan rekomendasi terkait perpanjangan izin konsentrat tembaga (ore) oleh PT Freeport Indonesia.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2024, masa ekspor Freeport Indonesia telah berakhir per 31 Desember 2025. 

"Karena sudah ada pembatasan. Jadi dengan adanya pembatasan harus dibawakan paling tidak itu ada rakor atau ratas untuk membolehkan," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Meski begitu, Kementerian ESDM buka peluang agar Freeport bisa kembali mengantongi izin ekspor konsentrat. Namun, relaksasi ekspor harus melihat apakah insiden kebakaran yang terjadi pada smelter di Gresik, Jawa Timur disebabkan oleh kondisi kahar dan bukan kesengajaan.

"Itu harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Misalnya, ini kecelakaan, kepolisian menetapkan bahwa ini tidak ada kesengajaan, dampak-dampak yang lain, motif-motif yang lain terhadap terhentinya kegiatan," beberapa Yuliot.  

Kementerian ESDM juga akan melakukan evaluasi terhadap bakal putusan izin ekspor Freeport. Lantaran, pemerintah tak ingin pelaksanaan kegiatan di hulu terganggu, yang juga berdampak terhadap penerimaan negara dan daerah.

"Jadi untuk Kemenko Perekonomian sudah mengkoordinasikan, menugaskan Kementerian ESDM sama Kementerian Perdagangan melihat kondisi ini, untuk dalam rangka adanya pemberian proses ekspor konsentrat yang sudah disiapkan PT Freeport," tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tengah mengkaji perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI), yang sudah berakhir per 31 Desember 2024. 

Usai fasilitas pemurnian atau smelter konsentrat tembaga milik Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur terbakar pada Oktober 2024 lalu. 

Bahlil mengatakan, keputusan terkait relaksasi ekspor tersebut akan dibahas dulu bersama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas (ratas).  

"Kami akan bawa dalam rapat dengan bapak Presiden. Kami lagi akan kaji, karena memang Freeport ini kan smelter-nya sudah jadi. Tapi kemudian kan musibah, ada pabrik asam sulfatnya yang terbakar," ujar dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (4/1/2025).

Adapun PTFI mendapat pengecualian dari larangan ekspor produk mineral mentah mulai Juni 2024, seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2023. 

PTFI lantas diberikan relaksasi ekspor hingga 31 Desember 2024, melalui Permendag Nomor 10 Tahun 2024. Dengan pertimbangan kapasitas produksi smelter yang dimiliki belum mencapai 100 persen. 

Saat kembali dirayu Freeport Indonesia agar bisa mendapat kelonggaran, Bahlil belum dapat memutuskan. Sebaliknya, ia meminta komitmen perseroan mempercepat proses perbaikan smelter.

"Kemarin saya sudah rapat sama Freeport, saya minta dipercepat. Awalnya itu kan mereka bikin di bulan delapan (target Agustus 2025 selesai), tetapi kita sekarang tarik mereka. Mungkin selesainya di Mei-Juni," pintanya. 

"Jadi mungkin ini yang akan kita bahas dengan bapak Presiden, dari sekarang ini sampai Juni perlakuannya seperti apa," pungkas Bahlil.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia menyiapkan dana sebesar USD 100 juta per tahun sebagai anggaran investasi sosial hingga 2041. Dana investasi sosial demi mendukung berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab operasi perusahaan kepada masyarakat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

Anggaran tersebut terbagi dalam beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur hingga kebudayaan dan olah raga. Dana diambil dari biaya operasional perusahaan.

Ini diungkapkan  Group Leader Project Management Office PT Freeport Indonesia, Andriyana Saputro."Ke depan investasi sosial bidang pendidikan akan semakin besar porsinya," kata dia di Komplek Kuala Kencana Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (12/12/2024).

Dia menyebutkan, secara total selama 31 tahun terakhir, Freeport telah menggelontorkan total biaya investasi sosial selama 31 tahun terakhir (1992-2023) senilai USD 2,1 miliar.

Di mana rincian dalam 5 tahun terakhir, yakni sebesar  USD 122 juta di 2023, tahun 2022 sebesar USD 122,3 juta, tahun 2021 sebesar USD 109,3 juta, tahun 2020 sebesar USD 60,7 juta dan tahun 2019 sebesar USD 62,8 juta. Khusus pada 2024, angkanya menjadi USD 151,9 juta.

Dia menjelaskan jika prioritas komposisi pembagian anggaran investasi sosial berubah-ubah, mengacu pada fokus yang akan didorong di satu waktu.

Dia mencontohkan pada 2023, inevstasi sosial terbesar ditujukan bagi pendidikan, kemudian baru kesehatan, dukungan budaya olahraga dan sosial, ekonomi, hubungan pemangku kepentingan hingga infrastruktur.

Andriyana menyebutkan program investasi sosial yang saat ini berjalan antara lain Program Kampung Sehat, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, Pengendalian Malaria, Riset Kesehatan Dasar.

Selain itu program pembangunan asrama siswa, beasiswa, guru kontrak, pengembangan guru SMK, program pengusaha binaan, penjualan produk perikanan dan pertanian, pembangunan sarana air bersih, pelestarian dan promosi budaya Komoro, pengembangan Papua Football Academy.