Danantara Jadi Solusi Recycle Aset BUMN, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Ini disebut sebagai pengelolaan BUMN menjadi lebih kuat

Terkait hal ini, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengatakan dirinya ingin tahu persis nanti Danantara di dalam bentuknya seperti apa.

Menurutnya, jika Danantara mampu dikelola dengan baik, maka ini bisa menjadi solusi untuk merecycle aset-aset yang selama ini kurang termanfaatkan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Jadi aset-aset yang selama ini, tidak bisa dimanfaatkan karena ada ditangan BUMN dan segala macam bisa direcycle sehingga dia menjadi aset produktif yang mungkin akan membuat investor itu tertarik. Namun tentu, yang paling penting pengelolaan harus profesional,” kata Chatib dalam diskusi pada acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2/2025).

Danantara Dari Sisi Politik

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menuturkan Danantara punya motif yang sangat positif karena memotong intervensi non korporasi terutama politik, terutama dalam banyak hal. 

“Karena kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan banyak hal yang tidak perlu didiskusikan via DPR,” kata Burhanuddin. 

Burhanuddin menilai saat ini BUMN harus berjuang lebih karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR. Menurutnya, negosiasi itu tentunya memerlukan ongkos politik hingga pertukaran, termasuk urusan pengangkatan komisaris dan direksi BUMN yang perlu persetujuan dari DPR.

“Jadi Danantara mencoba memotong hal itu,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin turut menjelaskan jika role model Danantara mengacu pengalaman Temasek seperti yang sering disampaikan pemerintah, itu merupakan hal yang positif. Namun ia mengingatkan kasus yang terjadi di Malaysia terkait 1Malaysia Development Berhad (1MDB) 

“Kasus di malaysia waktu Najib jadi perdana menteri dan dia dirikan 1MDB, itu ratusan atau puluhan triliun masuk ke kantongnya untuk urusan pemilu,” tuturnya.

Adapun Burhanuddin menekankan agar pengelolaan Danantara harus seprofesional mungkin. Jika berkaca pada Temasek, Burhanuddin melihat Danantara harus ada tujuan yang jelas. 

Ia menuturkan Temasek dipicu untuk cari untung sementara dalam kasus di Indonesia khususnya BUMN tidak semuanya diminta untuk cari untung. 

“Ada Public Service Obligation (PSO). Itu lagi-lagi tarik menarik apakah untuk cari untung atau PSO, itu punya implikasi atau punya cost yang tidak murah juga,” pungkasnya.