Duet Indonesia-Malaysia Gandeng FAO Susun Standar Keberlanjutan Minyak Sawit

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia dan Malaysia bekerjasama dengan FAO (Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian) akan menyusun suatu standar keberlanjutan (sustainability) global untuk minyak sawit. Ini sebagai upaya Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen minyak sawit terbesar dunia untuk membuat standar keberlanjutan global di luar Uni Eropa.

“Kita telah berdiskusi dengan FAO untuk melakukan studi dalam rangka menyusun suatu standar sustainability untuk palm oil dan cocconut oil,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno

Havas mengatakan, standar keberlanjutan global yang akan disusun Indonesia dan Malaysia bersama FAO ini sebagai jawaban atas berbagai tuntutan dan tekanan khususnya dari Uni Eropa kepada industri minyak sawit.

“Nanti kita bisa menyampaikan kepada EU bahwa kita sudah memiliki standar sustainability global di tingkat FAO. Jadi bukan hanya EU yang punya standar, tetapi juga ada standar global,” kata Havas.

Havas yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI di Jerman ini mengatakan, dia sudah meminta kepada CPOPC (Organisasi Negara-Negara Eksporter Minyak Sawit) untuk juga bisa merumuskan standar keberlanjutan global yang bisa dibawa ke tingkat FAO.

“Sehingga kita memiliki standar keberlanjutan global dengan tingkat keberterimaan yang lebih luas,” kata Havas.

Dalam paparannya di depan ratusan peserta Konferensi Internasional RSI, Havas juga menjelaskan alasan ditundanya pemberlakuan EUDR (Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa).

“Uni Eropa tidak pernah menjelaskan secara terbuka alasan penundaan tersebut. Namun dari diskusi saya dengan sejumlah di Uni Eropa, ada lima alasan penundaan tersebut,” katanya.

Kelima alasan penundaan EUDR, menurut Havas, yaitu pertama, EUDR terlalu kompleks, rigid dan detail sehingga jika diterapkan bisa menimbulkan implikasi-implikasi yang berat. Bahkan industri kayu Eropa juga keberatan dengan pemberlakuan EUDR.

Kedua, karena tekanan politik di mana sekarang banyak partai kanan berkuasa di Eropa dan cenderung untuk menentang kebijakan-kebijakan yang complicated. Ketiga, karena tantangan operasional dan teknologi di mana teknologi satelit yang digunakan Uni Eropa bukanlah teknologi yang terlalu canggih.

“Nyatanya satelit EU menggambarkan tarmac di Bandara Soekarno Hatta sebagai korban deforestasi. Bahkan ada kebun pisang yang dibaca satelit EU sebagai tropical forest. Ini jelas memberatkan dari sisi enforcement dan compliance,” kata Havas mencontohkan.

Dua alasan lain penundaan EUDR, kata Havas, adalah alasan ekonomi dan kewajiban bagi petani (smallholders) yang menjadi eksporter untuk memenuhi standar yang diberlakukan bagi industri besar. Dan alasan kelima, karena adanya ketidaksesuaian antara EUDR dengan peraturan Uni Eropa lainnya.

Asosiasi multistakeholder industri sawit nasional RSI (Rumah Sawit Indonesia) menggelar konferensi internasional tentang pengembangan industri pangan dan energi yang berkelanjutan. Dalam seminar ini, RSI ingin menggali bagaimana industri pertanian di Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan global seperti climate change dan hambatan perdagangan dari Uni Eropa yang mewajibkan masuknya produk-produk komoditas yang bebas deforestasi.

“Kebijakan Uni Eropa untuk mewajibkan komoditas yang masuk wilayah mereka bebas deforestasi, memang menjadi tantangan tersendiri bagi industri pertanian dan perkebunan di Indonesia, terutama produk minyak sawit, kakao, kopi, dan karet. Namun kita juga harus mampu melihat hal ini sebagai sebuah peluang,” kata Kacuk Sumarto, Ketua Umum RSI, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Kacuk mengatakan, tuntutan akan tata kelola industri pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan. Semakin ketatnya persaingan untuk menembus pasar Uni Eropa bagi produk-produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku industri di Indonesia untuk memperbaiki diri.

“Untuk komoditas sawit, kita sudah memiliki standar keberlanjutan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Bagaimana dengan komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti kopi, kakao, dan karet? Apakah kita juga sudah memiliki standar keberlanjutan yang diterima di pasar internasional? Jika bisa meningkatkan standar dan tata kelola tersebut, peluang menembus pasar ekspor khususnya Uni Eropa akan semakin besar,” kata Komisaris Utama Grup PT Perkebunan Paya Pinang ini.

Kacuk mengatakan, ada empat tujuan yang ingin dicapai dari konferensi internasional RSI yang pertama ini.

Pertama, untuk memahami fenomena perubahan iklim dan mengkaji sektor-sektor bisnis apa yang memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

Kedua, menggali upaya yang dilakukan pemerintah dan pelaku bisnis di Indonesia dalam memitigasi dampak perubahan iklim khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

“Dua tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang latar belakang dan dampak dari kebijakan EUDR dan EU RED II. Dan dari konferensi ini kami ingin belajar bagaimana pengalaman pelaku industri khususnya di luar negeri dalam menerapkan kebijakan EU RED II,” kata Kacuk.