Danantara Diawasi Ketat, Masyarakat Tak Perlu Cemas dan Tarik Dana Besar-besaran

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto meminta masyarakat agar tidak perlu panik dan menarik dana besar-besaran dari bank pemerintah terkait pembentukan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Ia berjanji bakal mengawasi kinerja sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia tersebut agar melangkah sesuai koridor yang sudah diamanahkan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena dana tabungannya di bank pemerintah tetap aman dan tidak terpengaruh dengan pembentukan Danantara," jelas dia dalam keterangan tertulis.

Ia melanjutkan, BPI Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya harus dijaga dengan ketat.

Menurut Darmadi, dengan pengawasan optimal dan terjaganya integritas BPI Danantara, lembaga ini bisa menjadi instrumen kunci dalam membawa Indonesia menuju kemajuan ekonomi yang lebih tinggi.

"Kalau diawasi dengan baik, BPI Danantara bekerja dengan baik, kami harapkan integritasnya baik, maka dia akan menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini, dan dia akan membawa negara Indonesia ini terbang tinggi begitu," ujarnya.

Ia melanjutkan, BPI Danantara bertanggung jawab atas pengelolaan aset dengan nilai yang sangat besar, yang diperkirakan mencapai Rp14.000 Triliun. Oleh karena itu, struktur kepemimpinan badan ini harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi dan rekam jejak yang terbukti dalam pengelolaan investasi.

Darmadi melanjutkan bahwa keberhasilan BPI Danantara sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan yang efektif. Ia berharap berbagai mekanisme kontrol yang diterapkan mampu menjaga kredibilitas dan efektivitas badan ini.

Ia pun berharap bahwa individu yang terpilih dalam struktur organisasi BPI Danantara dapat bekerja dengan baik serta menunjukkan tingkat integritas dan kompetensi yang tinggi.

"Jadi ya kuncinya di sana, kalau saya lihat memang dari pelaksanaannya dan pengawasannya," tegas dia.

Meskipun secara administratif kompetensi para pejabatnya telah dinilai, ia menegaskan bahwa implementasi dan pelaksanaan di lapangan harus tetap dievaluasi secara ketat oleh DPR serta lembaga pengawas lainnya.

Selain itu, Darmadi mengingatkan bahwa BPI Danantara harus bebas dari intervensi politik agar tetap sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

"Saya pikir nanti pengawasannya dari segala arah ini, kalau kita lihat dari Kementerian BUMN, dari DPR, dari BPK, dari auditor, dari penasihat juga mengawasi, dan begitu banyak mengawasi," tegas dia.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan memiliki induk usaha yang berperan pada sisi operasional dan investasi. Keduanya memiliki fokus tersendiri dalam mengelola perusahaan pelat merah.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menjelaskan tujuan pembentukan Holding Operasional dan Holding Investasi dalam badan baru tersebut. Tujuan besarnya, kedua holding akan mengoptimalkan pengelolaan BUMN.

Perlu diketahui, seluruh BUMN ditargetkan bisa dikelola oleh Danantara maksimal akhir Maret 2025, bulan depan.

"Pemisahan ini dilakukan karena karakteristik risiko dari masing-masing aspek sangat berbeda. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa operasional BUMN tidak akan bercampur dengan investasi. Struktur ini telah didesain sejak awal untuk menghindari pencampuran risiko," kata Dony dalam BNI Investor Daily Roundtable, di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Pertama, dalam holding operasional, akan dilakukan berbagai proses, dimulai dari fundamental business review. Setiap perusahaan dalam BUMN akan dianalisis dari berbagai aspek, termasuk revenue stream, business model, ukuran pasar, serta proyeksi masa depan.

"Analisis ini bertujuan untuk mengklasifikasikan perusahaan yang memiliki kapasitas untuk dikembangkan, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden agar BUMN dapat menjadi pemain global, bukan hanya domestik," ungkapnya.

Berikutnya, BUMN dalam Holding Operasional akan diklasterisasi ulang dan dilakukan konsolidasi. Pasalnya, masih banyak lini bisnis serupa yang terbesar di banyak BUMN.

"Dengan adanya Danantara, proses konsolidasi bisnis ini dapat dilakukan dengan lebih mudah," ujarnya.

Kedua, Holding Investasi yang akan mengoptimalkan peran BUMN untuk melakukan investasi ke proyek-proyek jumbo. Sumber utama investasi ini dari dividen BUMN.

"Sebagai ilustrasi, jika dividen yang disetorkan mencapai Rp 200 triliun, maka dana ini dapat dikelola untuk menghasilkan kapasitas investasi yang jauh lebih besar, sebagaimana konsep repayment capacity dalam dunia perbankan," kata Wakil Menteri BUMN ini.

Dia menegaskan, model ini membuat risiko investasi tidak berhubungan langsung dengan BUMN. Semua dana investasi ditempatkan dalam sovereign wealth fund, yaitu Danantara.

"Dengan adanya pemisahan pengelolaan ini, kapasitas ekonomi Indonesia meningkat pesat. Jika sebelumnya investasi hilirisasi sangat bergantung pada investor asing, kini Indonesia dapat mengambil peran lebih besar," tuturnya.