Dana Bagi Hasil Tambang Harus ke Masyarakat, Tenaga Kerja Lokal Perlu Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai perlu memaksimalkan dana bagi hasil pertambangan ke masyarakat sekitar tambang. Penggunaan tenaga kerja lokal juga diminta jadi prioritas.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menemukan masih ada wilayah di kawasan pertambangan yang pertumbuhan ekonominya belum maksimal. Maka, perlu ada pemetaan daerah-daerah dengan ketimpangan ekonomi tinggi.

"Nah, kita harus memetakan dulu.Misalnya kalau kita bicara wilayah Papua, di sini faktor pendukungnya misalnya dana bagi hasil," kata Esther dalam diskusi Indef, di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

"Ya harus dialokasikan untuk spillover effect-nya ke masyarakat Papua itu harus ada. Jadi, jangan sampai mereka itu tetap seperti itu," ia menambahkan.

Dia menuturkan, dana bagi hasil perlu menyasar pada dampak yang krusial. Misalnya pada akses pendidikan, sarana-prasarana pendidikan, hingga sektor kesehatan. Termasuk pada sektor dengan potensi besar seperti pariwisata.

"Jadi, mereka itu bisa bekerja juga di Papua. Tidak harus bekerja ke Jawa atau ke luar pulau yang lain. Nah, itu yang harus dipikirkan ke depannya," tuturnya.

Dengan penguatan tadi, diharapkan masyarakat lokal juga bisa meningkatkan produktivitasnya. Tenaga kerja Papua bisa diserap di wilayahnya sendiri, termasukbdalam pengelolaan tambang.

Tenaga Kerja Lokal Jadi Prioritas

Esther menekankan, tenaga kerja lokal harus jadi prioritas untuk bekerja di pertambangan di wilayahnya. Dia memandang suatu hal yang wajar jika pada tahap awal pertambangan membawa tenaga kerja asing.

"Jangan sampai misalnya pengelolaan tambang, itu tenaga kerjanya itu dari luar Papua. Ya, boleh, tapi harus ada planning-nya. Jadi, misalnya tahun pertama bolehlah masyarakat yang di luar, tenaga kerja yang di luar itu porsinya 80 persen. Tapi, tahun kedua harus degradasi, dan seterusnya. Jadi, masyarakat lokal, tenaga kerja lokal itu in the end harus lebih banyak yang bekerja di sektor tersebut," tutur dia.

Kembali lagi, hal tersebut bisa memperbaiki kondisi ekonomi di daerah tersebut. Pada akhirnya, memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi nasional.

"Agar apa? Agar tidak ada ketimpangan ekonomi tadi. Nah, di sisi lain itu juga akan membantu kalau masyarakat lokal itu bisa terserap di sektor-sektor tersebut, sektor mineral, maka saya yakin kontribusi mereka terhadap penerimaan negara itu juga akan lebih besar," tandas Esther.

Sebelumnya, keselarasan aturan pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar bagi investasi. Pasalnya, kerap terjadi tujuan pemerintah pusat tidak sejalan dengan pemerintah daerah yang dituju.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menyadari masalah tersebut. 

"Tantangan ke depannya adalah pemerataan pembangunan dan bagaimana kita bisa mengsinkronkan kebijakan antara pusat dan daerah. Jadi, jangan sampai pusat maunya begitu, daerah tidak matching," kata Esther dalam diskusi Indef, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Misalnya, pada kaitannya sebuah investasi yang akan masuk ke daerah. Menurut Esther, pemerintah daerah serusnya tidak mempersulit investor yang mau masuk tersebut.

"Kalau pusat inginnya investor datang, diterima dengan baik, ya sama daerah jangan dipersulit. Artinya sinkron," ucapnya.

Perlu Perencanaan Matang

Esther menyarankan pemda untuk memiliki perencanaan pembangunan yang tepat. Terutama sejalan dengan tujuan yang jadi prioritas pemerintah pusat.

"Kalau kita lihat lagi, peran dari pemerintah daerah seharusnya, pertama adalah kita harus merencanakan pembangunan daerah dengan baik. Jadi, harus sinkron tadi dengan pemerintah pusat, harus sinkron dengan tujuannya apa sih," urainya.

"Kalau tujuannya memang untuk kesejahteraan ekonomi di daerah, ya harus demikian. Jangan sampai nanti ada redundancy atau regulasi yang tidak konsisten. Nah, ini harus direncanakan dengan matang," tandas Esther.