Trump Usulkan Pemotongan Drastis Anggaran Kemlu AS, Termasuk Stop Pendanaan ke PBB dan NATO

Liputan6.com, Washington, DC - Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengusulkan pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) hampir 50 persen. Secara lebih rinci, usulan ini mencakup penutupan sejumlah misi diplomatik di luar negeri, pengurangan jumlah staf diplomatik, penghentian pendanaan untuk hampir seluruh organisasi internasional, termasuk NATO dan PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya.

Menurut laporan AP, hal ini diungkapkan sejumlah pejabat yang mengetahui rencana tersebut.

Proposal yang diajukan ke Kemlu AS pekan lalu ini masih dalam tahap sangat awal dan diperkirakan tidak akan disetujui oleh pimpinan kementerian maupun Kongres, yang nantinya akan memutuskan anggaran federal dalam beberapa bulan mendatang.

Pejabat yang mengetahui usulan tersebut mengatakan bahwa draf ini masih harus melalui beberapa tahap evaluasi sebelum sampai ke anggota Kongres, yang sebelumnya kerap mengubah atau bahkan menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih. Meski belum final, proposal ini menunjukkan prioritas pemerintahan Donald Trump dan sejalan dengan pemotongan besar-besaran jabatan serta anggaran di berbagai lembaga federal—mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Catatan hasil rapat internal tentang proposal pemotongan anggaran ini sudah tersebar di grup percakapan online antar pejabat kementerian luar negeri sejak akhir pekan, namun ini menjadi perhatian besar tepat pada Senin (14/4), bersamaan waktunya dengan tenggat deadline kementerian luar negeri untuk menyerahkan rencana restrukturisasi terpisah (tidak terkait proposal pemotongan) ke OMB.

Seorang pejabat tinggi AS yang mengetahui proposal OMB menyebutnya "agresif" dalam hal penghematan, namun menekankan bahwa ini masih kerangka awal yang mirip dengan upaya Kepala OMB Russell Vought di masa pemerintahan pertama Trump.

Dua sumber lain yang mengonfirmasi proposal ini, salah satunya menyatakan bahwa usulan ini berasal dari OMB.

Juru bicara OMB Alexandra McCandless mengatakan, "belum ada keputusan final tentang pendanaan."

Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi permintaan komentar mengenai rencana pemotongan anggaran ini.

Upaya OMB memangkas anggaran kementerian luar negeri secara drastis di masa jabatan pertama Trump sebelumnya ditolak keras oleh Kongres dan gagal terlaksana.

Namun, pada masa pemerintahan keduanya, Trump telah bergerak cepat untuk mengurangi anggaran pemerintah federal, memangkas lapangan kerja dan pendanaan di berbagai lembaga. Pemerintah telah membubarkan USAID dan mencabut dana dari lembaga-lembaga yang disebut "soft power" lain yang penting dalam kebijakan luar negeri seperti Voice of America, Radio Free Europe, Middle East Broadcasting Networks, Radio Free Asia, dan Radio/TV Marti, yang menyiarkan ke Kuba.

Karena itu, pejabat kementerian luar legeri dan lainnya semakin khawatir bahwa pemotongan drastis ini mungkin benar-benar diterapkan.

Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire, pimpinan Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menyatakan "sangat prihatin" dengan rencana ini.

"Ketika kebijakan 'America First' berubah menjadi 'America Alone', dampaknya akan merugikan ekonomi, keamanan, dan kemakmuran kita sendiri, sementara pihak-pihak lain justru akan mengisi kekosongan pengaruh yang ditinggalkan oleh kebijakan pemerintahan Trump," tegas Senator Shaheen.

"Alokasi anggaran untuk program-program diplomatik yang mendorong perdamaian, menjaga stabilitas global, serta melindungi kepentingan keamanan nasional AS seharusnya menjadi prioritas utama yang tercermin dalam proposal anggaran kementerian luar negeri."