Penyaluran dana pemerintah secara langsung ke masyarakat miskin berpotensi mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Supaya tepat sasaran, pemerintah harus menggunakan data berdasarkan nama dan alamat (by name by adress).
"Dana dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kan mencapai triliunan rupiah. Coba kalau langsung dibagi-bagi ke warga miskin, mungkin orang miskin di negara ini bisa hilang," ungkap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan saat ditemui di kantor Baznas, Jakarta, seperti ditulis Minggu (14/7/2013).
Namun Dahlan menilai, Indonesia terlalu banyak birokrasi. Ditambah lagi program kemiskinan dari Kementerian/Lembaga yang sulit untuk diimplementasikan membuat penyaluran anggaran seakan mandek.Â
Advertisement
"Misalnya saja jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 30 juta jiwa, pemerintah bisa menyaring orang-orang miskin yang mau bekerja, sehingga uang tersebut bisa dibelikan lahan pertanian atau modal kerja (wirausaha)," jelasnya.
Sayangnya Dahlan bilang, BUMN tidak mempunyai kemampuan, pengetahuan dan passion untuk mengelola UKM, pemberdayaan masyarakat miskin, bahkan mengelola zakat. Karena fokus perusahaan pelat merah hanya mencari untung dan omzet.
"Jadi karena bukan bidangnya dan cenderung konservatif, BUMN lebih mempercayakan kepada ahli atau lembaga yang berkompeten saja," tukas dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data jumlah warga miskin Indonesia menembus 28,07 juta orang pada Maret 2013 atau turun dari data September tahun lalu sebanyak 28,59 juta orang dan 29,13 juta orang miskin di Maret 2012. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di pulau Jawa dengan total 15,36 juta jiwa. (Fik/Igw)