Hatta: Perizinan Proyek Rawan Korupsi

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mendesak dilakukan reformasi perizinan proyek yang lebih baik untuk memperlancar iklim investasi di Indonesia. Pemerintah mengakui proses perizinan yang selama ini berlaku cenderung rawan korupsi.

"Untuk itu perlu adanya reformasi perizinan proyek sehingga bisa memberi kelancaran penanaman investasi disini," ujar Hatta ketika ditemui dalam acara Pengembangan Industri Minyak Sawit Indonesia di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Pemerintah mengakui masalah perizinan berusaha selama ini sudah terlalu penuh dengan intrik. Akibatnya, belanja modal di kementerian lembaga (K/L) masih sangat rendah. Hingga akhir September 2013, belanja modal K/L tercatat masih sebesar 35%, dari total anggaran yang telah diberikan. Padahal tahun anggaran 2013 sudah menyisakan waktu tiga bulan.

Hatta menargetkan setiap pembahasan proyek akan dilakukan secepat mungkin mulai 2015 mendatang. Termasuk dalam pembahasan tersebut adalah faktor kesiapan dan izin yang diberikan kepada setiap kontraktor yang menjalankan proyek.

Selain itu, pemerintah mengimbau agar permasalahan mengenai anggaran bisa diselesaikan oleh tiga forum tripartit yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian/Lembaga (K/L).

"Forum tripartit membahas produk apa yang dibangun untuk masa mendatangnya, perlu persiapan dana dan tendernya. Jadi dalam membahas proyek, itu ketat tidak, anggarannya siap tidak, lahannya bagaimana. Disini kan banyak proyek, jadi harus ada reformasi," tegasnya.

Kunci dari reformasi yang diinginkan pemerintah adalah setiap K/L lebih jeli terhadap pekerjaan proyek yang dijalankan dan segera mungkin menjalankan proyek yang sudah ada.(Dis/Shd)