Tetapkan UMP Rp 2,4 Juta, Jokowi Dituding Memiskinkan Buruh RI

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkapkan, masih banyak buruh yang bersedia menerima upah Rp 1 juta.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 04 Nov 2013, 14:32 WIB
Diterbitkan 04 Nov 2013, 14:32 WIB
jokowi-ump-131104b.jpg
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkapkan, masih banyak buruh yang bersedia menerima upah sebesar Rp 1 juta per bulan. Namun kebijakan tersebut akan menyengsarakan kehidupan buruh karena jauh dari kata layak.

"Buruh mau saja kalau ada yang gaji Rp 1 juta supaya dia tetap kerja. Tapi ini sangat memiskinkan kehidupan buruh karena dia harus tinggal di kolong jembatan," ungkap dia saat Konferensi Pers Penolakan UMP 2014 di kantor Kontras, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Ironisnya, menurut Said, dengan upah sebesar itu, kehidupan buruh semakin sengsara lantaran harus mengatur jatah makan setiap hari.

"Pagi makan mie instan, siang makan mie ayam, lalu malam baru makan nasi. Itupun nasi goreng cuma tambah kecap. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa kirim uang ke kampung," ujarnya.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mematok kenaikan upah minimum DKI Jakarta sebesar Rp 2,4 juta per bulan pada tahun depan, dinilai Said berdampak negatif terhadap upah minimum di daerah lain.

"Artinya ini memiskinkan buruh di seluruh Indonesia. Usulan kenaikan UMK di kota-kota industri di Jawa Timur sebesar Rp 3 juta dan di Bekasi sampai 40% jadi berantakan gara-gara kebijakan Jokowi yang ngawur," tegas dia.

Seperti diketahui, penyesuaian upah minimum DKI Jakarta tahun depan hanya naik 10,97% dari sebelumnya Rp 2,2 juta per bulan. Sedangkan terendah di provinsi Kalimantan Timur dengan kenaikan 7,66% dari Rp 1,75 juta di 2013 menjadi Rp 1,88 juta.

Dan kenaikan upah tertinggi sebesar 30,19% di Kalimantan Barat dengan UMP 2014 sebesar Rp 1,38 juta atau meningkat dari Rp 1,06 juta di 2013. (Fik/Nur)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya