Pertamina Harus Izin Pemerintah Jika Mau Naikkan Elpiji 12 Kg

Rencana PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas elpiji non subsidi 12 kilogram (Kg) menuai reaksi pemerintah. Pertamina berkeinginan menaikkan harga jual elpiji 12 kg karena berat harus menanggung kerugian cukup banyak karena menjual gas dengan harga yang tidak ekonomis.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan, jika Pertamina ingin menaikkan harga gas elpiji non subsidi tersebut harus ada pembahasan setingkat menteri dengan Menteri Koordinator Perekonomian.

"Kalau mau menaikkan tentunya dibahas di rapat Menko dulu," ujar dia dalam acara Third US Indonesia Energy Investment Routable, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/11/2013).

PT Pertamina harus menanggung kerugian Rp 20 triliun dari penjualan elpiji 12 kg dalam lima tahun terakhir. Kerugian itu disebabkan perusahaan pelat merah itu menjual elpiji 12 kg lebih murah dari harga keekonomian.

Menurut data Pertamina, harga jual elpiji saat ini sekitar Rp 5.750 per kg, sedangkan harga keekonomiannya fluktuatif berkisar Rp 11 ribu per kg.

"Kami sudah rugi banyak. Dari Rp 20 triliun itu sebenarnya bisa dipakai buat membeli satu aset sebesar Blok Offshore North West Java (ONWJ)," ungkap Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.

Karena itu Pertamina bakal naik pada awal tahun depan. Kenaikan harga tersebut dilakukan guna menekan kerugian yang harus ditanggung perseroan akibat penjualan elpiji non subsidi tersebut.

Sementara Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo enggan berkomentar tentang rencana PT Pertamina menaikan harga gas elpiji non subsidi ukuran 12 kg yang akan dilakukan tahun depan. "Waduh urusan elpiji saya nggak mau komentar," ujar dia. (Pew/Nur)