Kerugian Pertamina Jual Elpiji 12 Kg Harus Ditanggung Pemerintah

PT Pertamina (Persero) berencana menaikkan harga gas elpiji non subsidi 12 kilogram (kg) ini karena tak kuat menanggung kerugian yang cukup besar setiap tahunnya.

Pengamat Energi Kurtubi menilai ada kerancuan dalam penetapan harga gas elpiji non subsidi tersebut,  yang terletak pada penentuan harga yang dilakukan pemerintah.

"Untuk elpiji non subsidi itu kalau ada kerugian tanggung jawab Pertamina, tapi ada kerancuan adalah penetapan persatuan harga di tangan pemerintah," kata Kurtubi saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Sedangkan, selama ini perusahaan energi plat merah tersebut selalu dilarang untuk menaikkan harga elpiji non subsidinya oleh pemerintah.

Menurut dia, jika harga elpiji 12 kg ditetapkan pemerintah, seharusnya kerugian yang ditanggung Pertamina sebesar Rp 20 triliun atas penjualan gas elpiji yang tidak sesuai keekonomian ditanggung negara.

"Selama ini Pertamina klaim rugi, menjual harga lalu kebijakan harga ditetapkan pemerintah. Ini ada kerancuan, kerugian harus ditanggung negara," tegas dia.

Menurut dia, jika kerugian ditanggung negara maka tidak akan merugikan kedua belah pihak yaitu masyarakat yang terbebani karena kenaikan harga gas elpiji 12 Kg, dan Pertamina yang menanggung rugi karena harga gas 12 Kg tidak sesuai dengan keekonomian. "Bisa dipotong dari skema pemerintah, Pertamina dan rakyat tidak terbebani," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pertamina harus menanggung kerugian Rp 20 triliun dari penjualan elpiji 12 kg dalam lima tahun terakhir. Kerugian itu disebabkan perusahaan pelat merah itu menjual elpiji 12 kg lebih murah dari harga keekonomian.

Menurut data Pertamina, harga jual elpiji saat ini sekitar Rp 5.750 per kg, sedangkan harga keekonomiannya fluktuatif berkisar Rp 11 ribu per kg. (Pew/Nur)