3 "PR" Pemerintah dalam Mewujudkan MotoGP Indonesia 2017

Liputan6.com, Jakarta Bola panas persiapan penyelenggaraan MotoGP 2017 di Indonesia kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia. Untuk memastikan penyelenggaraan balapan motor terpopuler di dunia tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sedang mempercepat dua syarat utama agar Indonesia mendapat garansi penyelenggaraan.

Hal itu diungkapkan Juru bicara Kemenpora, Gatot S. Dewabroto dalam jumpa pers usai pertemuan dengan pihak Dorna selaku pemegang hak komersil MotoGP di Kantor Kemepora di Jakarta Rabu (21/10/2015).

"Yang dibutuhkan itu ada tiga hal. Soal kontrak itu bisa ditunda hingga awal tahun depan. Tapi yang esensial dibutuhkan itu sekarang itu LoI (Letter of Intention) dan Masterplan," kata Gatot.

Gatot menambahkan kedua syarat itu sedang menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Pasalnya, pihak Dorna bakal melakukan rapat dengan pihak Federasi Olahraga Otomotif Internasional (FIM) soal kalender balap Moto GP 2017.

Syarat itu, kata Gatot berguna agar Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik ketimbang negara lain yang juga berminat untuk menggelar MotoGP di musim 2017. Selain Indonesia, ada beberapa negara seperti Kazakhstan dan Thailand yang juga berminat menyelenggarakan MotoGP 2017.

"Dorna meminta agar kepastian dari pemerintah, dalam bentuk LoI dan Masterplan. Tanpa itu tidak tertutup kemungkinan indonesia tidak akan menjadi tuan rumah Moto GP 2017," lanjutnya.

Selain kedua syarat itu, Gatot mengungkapkan, Kemenpora saat ini juga sedang mengejar adanya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum penyelenggaraan MotoGP di Indonesia 2017 nanti. Keppres berguna agar para pelaku usaha bisa membantu pendanaan kejuaraan tersebut.

"Dengan keluar Keppres diharapkan ada tambahan dana dari dunia usaha karena dunia usaha kan butuh kepastian hukum," ujarnya.

Sayangnya hingga kini, Keppres itu belum keluar. Namun demikian, Gatot mengatakan, pihaknya akan mencoba melobi pihak Dorna andai Keppres tersebut belum keluar pada akhir November.

"Keppres bisa cepat bisa lambat. Urusan di Istana kan banyak bukan kita saja. Misal nanti November belum selesai ini kami akan menyampaikan kepada Carmelo Ezperalta (CEO Dorna) bahwa ini masih on going process." kata Gatot.

Sementara itu Carmelo mengungkapkan, pihaknya bakal membantu Indonesia dalam proses persiapan tersebut. Carmelo juga memastikan, Indonesia akan jadi tuan rumah MotoGP 2017 jika Masterplan dan LoI  dipenuhi sebelum akhir November ini. (Lut/Rco)