Perbasi Dituduh Langgar Statuta FIBA, Muncul Petisi Online

Liputan6.com, Jakarta- Persatuan bola basket seluruh Indonesia atau Perbasi dituduh telah melanggar statuta Federasi Bola Basket Dunia (FIBA). Beredar petisi yang dibuat oleh Aliansi Masyarakat Peduli Bola Basket Indonesia (AMBI).

Perbasi dianggap sudah melanggar statuta FIBA terkait keputusan tentang perpanjangan masa bakti kepengurusan Pengurus Pusat masa bakti 2019-2023 yang diperpanjang menjadi sampai tahun 2024.

Dalam petisi online di Change.org tersebut, Perbasi diminta untuk membatalkan keputusan kontroversial mereka yang memperpanjang masa bakti kepengurusan Perbasi 2019-2023. Petisi ini diluncurkan 31 Mei 2023. Hingga 2 Juni pagi WIB, sudah ada lebih dari seratus orang yang menandatanganinya.

Perpanjangan masa bakti kepengurusan Perbasi menjadi sampai 2024 ini dianggap melanggar statuta FIBA tahun 2021 pasal 9,7 yang mengatur tentang masa jabatan hanya 4 tahun termasuk pemilihan yang harus dijalankan dengan proses keterbukaan dan demokratis.

Selain soal perpanjangan masa jabatan, Perbasi juga dituduh tak menjalankan statuta FIBA tahun 2021 pasal 9.8 yang mewajibkan audit keuangan dengan standar keuangan internasional dengan memakai auditor independen di setiap tahunnya.

AMBI menyatakan, FIBA sebagai badan pengendali internasional untuk bola basket, menetapkan prosedur yang jelas untuk pemilihan pengurus nasional, termasuk batas waktu masa bakti dan aturan tentang tata kelola organisasi. Jika melanggar maka statuta FIBA pasal 9.10 menjelaskan federasi bisa terkena sanksi.

Perbasi sendiri memperpanjang masa jabatan kepengurusan saat ini sampai tahun 2024 dengan alasan force majeure karena sedang sibuk mengurus Piala Dunia Bola Basket 2023 yang akan berlangsung di Jakarta pada Agustus nanti.

Namun AMBI melihat Perbasi seharusnya tetap bisa menggelar pemilihan pengurus baru meski ada Piala Dunia Bola Basket 2023. AMBI siap menggugat ke BAKI hingga Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) jika Perbasi tetap ngotot memperpanjang masa jabatan kepengurusan saat ini.

“Hal ini tidak hanya merugikan kepentingan para pemain, pelatih, dan penggemar bola basket Indonesia, tetapi juga merusak citra olahraga di Indonesia terutama basket di tingkat nasional dan internasional,” kata salah satu pengacara AMBI Rinto Wardana pada Kamis (1/6/2023).

Meski menuntut agar Munas dapat dilaksanakan tahun ini juga, AMBI menegaskan seluruh anggotanya tidak ada yang berniat mencalonkan diri sebagai ketua umum Perbasi berikutnya menggantikan Danny Kosasih yang sudah berkuasa dua periode.

"Ini yang tidak kalah penting dan harus jelas, kami semua di AMBI ini tidak ada yang akan maju menjadi calon ketua umum Perbasi," ujar salah satu tim pengacara AMBI Erick Herlangga.