New York Bakal Perketat Proses Listing Koin Kripto Baru

Liputan6.com, Jakarta - Proses listing kripto baru di New York menghadapi pembatasan yang lebih ketat dari Departemen Layanan Keuangan New York, terutama jika mereka menargetkan klien ritel, menurut usulan pedoman terbaru yang dikeluarkan oleh regulator pada Senin, 18 September 2023.

Penerima lisensi perlu menilai risiko hukum, reputasi, dan pasar dari setiap koin baru, dan mereka juga harus menetapkan bagaimana mereka akan membalikkan proses tersebut dengan membatalkan pencatatan token, menurut konsultasi, yang diusulkan oleh Inspektur Departemen Jasa Keuangan New York (DFS) Adrienne Harris.

"Sejak bergabung dengan DFS, saya menjadikannya prioritas untuk memastikan kemampuan regulasi dan operasional Departemen sejalan dengan perkembangan industri untuk melindungi konsumen dan pasar,” kata Harris, dikutip dari CoinDesk, Kamis (21/9/2023).

Harris menambahkan, mengutip tim yang terdiri lebih dari 60 staf dan lebih dari USD 132 juta atau setara Rp 2 triliun (asumsi kurs Rp 15.382 per dolar AS) di DFS. denda yang dikenakan pada perusahaan mata uang virtual.

Pada April, regulator yang sebelumnya telah memberikan sanksi kepada perusahaan seperti Coinbase dan Robinhood menetapkan bagaimana perusahaan kripto akan dianalisis berdasarkan norma pencucian uang dan keamanan siber.

Sebagai bagian dari langkah pada September, regulator juga memperbarui daftar koin yang masuk daftar hijau yang dapat didaftarkan atau disimpan oleh pemegang lisensi tanpa hambatan peraturan lebih lanjut dan sekarang mencakup bitcoin (BTC), ether (ETH), dan stablecoin yang diterbitkan oleh PayPal dan Gemini.

New York telah menjadi pionir AS dalam mengatur kripto, meskipun beberapa pihak menyambut baik kejelasan peraturan tersebut, perusahaan seperti Kraken telah menarik diri sebagai bentuk protes. 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Negara Bagian New York akan segera memiliki undang-undangnya sendiri untuk mencegah kasus kripto yang setara dengan kejatuhan FTX. 

Jaksa Agung di New York, Letitia James telah mengusulkan undang-undang, Undang-Undang CRPTO (Peraturan Kripto, Perlindungan, Transparansi, dan Pengawasan), yang dimaksudkan untuk menggagalkan penipuan cryptocurrency dan melindungi investor. 

Dilansir dari Yahoo Finance, Minggu (7/5/2023), itu merupakan peraturan kripto terkuat dan terlengkap yang disebut-sebut oleh James, secara teoritis akan mencegah terulangnya beberapa insiden terkenal.

Undang-undang CRPTO akan melarang konflik kepentingan, seperti memiliki banyak praktik atau pasar yang berdagang untuk akun mereka sendiri. Perusahaan harus melaporkan laporan keuangan secara terbuka, termasuk pengungkapan risiko. 

Akan ada sejumlah perlindungan investor, seperti persyaratan "kenali pelanggan Anda", kompensasi untuk korban penipuan, dan larangan stablecoin (koin kripto yang nilainya terkait dengan aset yang aman) yang tidak dipatok langsung ke mata uang AS atau aset likuid berkualitas tinggi.

RUU itu akan membiarkan kantor Kejaksaan Agung menutup pelanggar hukum dan mendenda USD 10.000 atau setara Rp 146,7 juta (asumi kurs Rp 14.674 per dolar AS) per pelanggaran untuk individu dan USD 100.000 atau setara Rp 1,4 miliar per pelanggaran untuk perusahaan. 

Kantor tersebut juga akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan panggilan dari pengadilan dan menuntut ganti rugi, hukuman dan restitusi. Departemen Layanan Keuangan, sementara itu, akan memastikan otoritas untuk melisensikan berbagai penyedia layanan kripto.

James menunjuk ke beberapa contoh dunia nyata tentang dugaan penyalahgunaan yang berpotensi dihentikan oleh tindakan CRPTO. 

Terraform Labs, misalnya, menjanjikan tingkat bunga 20 persen yang sangat tinggi kepada investor dalam satu token di pasarnya jika mereka membeli token perusahaan lainnya, yang diduga menyembunyikan nilai sebenarnya dari aset tersebut. 

Celsius, sementara itu, membeli tokennya sendiri dan menciptakan permintaan buatan. Itu membuat investor "terkejut" ketika Celsius menyatakan bangkrut, menurut Jaksa Agung.

Sebelumnya, Pemerintah Kazakhstan telah mengumpulkan lebih dari USD 7 juta atau setara Rp 102,7 miliar (asumsi kurs Rp 14.674 per dolar AS) pajak 2023 dan tahun lalu dari perusahaan penambangan kripto di negara tersebut. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Sabtu (6/5/2023), berita tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan peraturan yang membatasi akses industri ke energi murah sambil meningkatkan beban pajaknya.

Penambang kripto di Kazakhstan  diharuskan membayar pajak dan biaya sejak 1 Januari tahun lalu. Pada 2023, mereka telah mentransfer sekitar USD 540.000 atau setara Rp 7,9 miliar ke anggaran pemerintah Kazakhstan, paling lambat 27 April. 

Semua pembayaran jatuh tempo untuk kuartal pertama harus dilakukan sebelum 25 Mei, kementerian keuangan mengingatkan. 

Pada 6 Februari 2023, Presiden Kassym-Jomart Tokayev menandatangani undang-undang baru “Tentang Aset Digital di Republik Kazakhstan,” yang beberapa ketentuannya belum berlaku. 

Ini mengatur aktivitas terkait kripto, seperti penambangan, dan disertai dengan amandemen kode pajak. Terutama, undang-undang membatasi akses penambang ke listrik murah setelah mereka disalahkan atas kekurangan daya.

Menurut Koordinator Senior untuk Hubungan Pemerintahan di Asosiasi Nasional Industri Blockchain dan Pusat Data di Kazakhstan, Sergey Putra penerapan undang-undang tersebut menunjukkan minat Kazakhstan dalam pengembangan industri kripto secara umum. 

Sebelumnya, pengadilan kebangkrutan AS di Delaware menyetujui mosi pertukaran mata uang kripto yang gagal, FTX, untuk menjual aset kriptonya. Persetujuan ini diumumkan pada sidang pengadilan Rabu, 13 September 2023.

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (15/9/2023), perusahaan, yang dipimpin oleh pakar restrukturisasi John J. Ray, berupaya membayar kembali kreditornya sambil mempertimbangkan kemungkinan perombakan platform perdagangan.

Hakim pengadilan kebangkrutan Delaware John Dorsey mengizinkan bursa yang bangkrut untuk melikuidasi cryptocurrency hingga USD 100 juta kripto per minggu atau setara Rp 1,5 triliun, menurut dokumen pengadilan. 

Batasannya mungkin meningkat hingga USD 200 juta atau setara Rp 3 triliun setelah mendapat persetujuan dari dua komite yang mewakili pelanggan FTX. 

FTX juga berencana untuk melakukan lindung nilai dan mempertaruhkan kripto-nya melalui penasihat investasi. Perusahaan mengharapkan metode ini dapat memitigasi risiko volatilitas harga dan mendapatkan bunga pasif, menurut proposal yang disetujui.

Perusahaan telah menominasikan Galaxy Asset Management sebuah perusahaan aset digital yang dipimpin oleh mantan bankir investasi Mike Novogratz untuk bertindak sebagai penasihat dalam proses tersebut.

Pertukaran kripto yang bangkrut memiliki aset kripto senilai USD 3,4 miliar atau setara Rp 52,3 triliun, menurut pengajuan pengadilannya. FTX menyimpan sekitar USD 1,16 miliar atau setara Rp 17,8 triliun dalam Solana, USD 560 juta atau setara Rp 8,6 triliun dalam Bitcoin, dan USD 192 juta atau setara Rp 2,9 triliun dalam Ether. Kepemilikan kripto lainnya termasuk stablecoin USDT dan XRP.

FTX dan perusahaan anaknya, hedge fund Alameda Research mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada 11 November, yang diikuti dengan tuduhan penyelewengan dana klien senilai miliaran dolar dan kesalahan lainnya.

FTX juga mencoba mendapatkan kembali jutaan dolar yang dibayarkan kepada endorser selebriti dan tim olahraga sebelum kebangkrutannya, termasuk pensiunan pemain bola basket Shaquille O'Neal, profesional tenis Naomi Osaka, dan tim Asosiasi Bola Basket Nasional Miami Heat.

Sementara itu, Sam Bankman-Fried, pendiri FTX dan mantan CEO FTX, dipenjara pada 11 Agustus karena merusak saksi, setelah penangkapannya di Bahama pada Desember 2022. 

Dia tetap tidak bersalah dan mengaku tidak bersalah atas 13 dakwaan yang diajukan terhadapnya. dia termasuk penipuan kawat dan sekuritas bernilai miliaran dolar Amerika Serikat.