Uni Eropa Adopsi Aturan Pajak Kripto Baru

Aturan pajak kripto ini pertama kali disampaikan kepada Komisi Eropa pada 8 Desember 2022.

oleh Gagas Yoga Pratomo diperbarui 20 Okt 2023, 12:43 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2023, 12:42 WIB
Uni Eropa Adopsi Aturan Pajak Kripto Baru
Uni Eropa mengadopsi undang-undang baru yang akan mengamanatkan perusahaan mata uang kripto untuk berbagi kepemilikan pelanggan. (Foto: Unsplash/Traxer)

Liputan6.com, Jakarta - Uni Eropa mengadopsi undang-undang baru yang akan mengamanatkan perusahaan mata uang kripto untuk berbagi kepemilikan pelanggan, yang secara otomatis akan dibagi antara otoritas pajak. 

Hal ini diumumkan Dewan Eropa pada Selasa, 17 Oktober 2023. Cakupan arahan ini mencakup stablecoin, Non Fungible Token (NFT), token uang elektronik, dan aset kripto yang diterbitkan dengan cara terdesentralisasi. 

“Akan ada pertukaran otomatis wajib antara otoritas pajak atas informasi yang harus disediakan oleh penyedia layanan aset kripto yang melaporkan,” kata Dewan Eropa, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (20/10/2023).

Aturan perpajakan, yang juga dikenal sebagai Petunjuk Kedelapan tentang Kerjasama Administratif (DAC8), pertama kali disampaikan kepada Komisi Eropa pada 8 Desember 2022.

Arahan ini akan dipublikasikan di Jurnal Resmi, lembaran tindakan hukum Uni Eropa, dan mulai berlaku pada hari ke-20 setelah dipublikasikan. Petugas pers Dewan Eropa, Johanna Store mengatakan arahan tersebut akan diterbitkan dalam dua minggu ke depan. Tanggal pasti penerbitannya belum ditentukan pada waktu penerbitannya.

Dewan Eropa mengatakan DAC8 dimaksudkan untuk melengkapi aturan kripto Uni Eropa yaitu Pasar Aset Kripto (MiCA), kerangka hukum Uni Eropa untuk peraturan aset digital. 

MiCA mewajibkan perusahaan dan bursa kripto untuk mendapatkan lisensi untuk beroperasi di seluruh blok sambil mewajibkan penerbit stablecoin memiliki cadangan yang sesuai. Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) menerbitkan makalah konsultasi kedua tentang MiCA pada 5 Oktober 2023.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Uni Eropa Bakal Buat Standar Baru demi Kripto Ramah Lingkungan

Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik
Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik

Sebelumnya diberitakan, Komisi Eropa mengeluarkan kontrak senilai USD 842.000 atau setara Rp 13 miliar (asumsi kurs Rp 15.474 per dolar AS) pekan ini sebagai upaya untuk mengurangi apa yang disebutnya kerusakan signifikan kripto terhadap lingkungan.

Studi tersebut, yang penawarannya akan ditutup pada 10 November, akan mengembangkan standar yang menjadi masukan bagi potensi kebijakan UE di masa depan untuk mengekang dampak kripto terhadap perubahan iklim, dan label efisiensi energi baru untuk blockchain.

"Ada bukti bahwa aset kripto dapat menyebabkan kerusakan signifikan terhadap iklim dan lingkungan berpotensi melemahkan tujuan blok tersebut untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” kata Komisi Eropa dalam dokumen tender, dikutip dari CoinDesk, ditulis Minggu (1/10/2023).

Khawatir dengan Mekanisme Konsensus Kerja Bitcoin

Dokumen tender ini menunjukkan standar keberlanjutan baru mungkin akan diterapkan di masa depan hukum. Anggota parlemen UE khawatir tentang mekanisme konsensus bukti kerja intensif energi yang mendasari blockchain seperti Bitcoin.

Selama negosiasi tahun lalu tentang peraturan Pasar dalam Aset Kripto blok tersebut, mereka hampir menyetujui kontrol ramah lingkungan yang oleh beberapa orang dianggap sebagai larangan bitcoin. 

Meskipun teks finalnya tidak sampai sejauh itu, MiCA mengharuskan penerbit untuk menyatakan dampak lingkungan, dengan menggunakan metode yang masih harus dipastikan.

Studi UE, yang akan dilakukan selama satu tahun, akan melihat isu-isu ramah lingkungan yakni penggunaan air, produk limbah dan sumber daya alam serta energi oleh kripto, kata komisi tersebut.

Penggunaan energi kripto juga menjadi perhatian pemerintah AS. Laporan 2022 dari Gedung Putih menemukan aset kripto utama bertanggung jawab atas 0,3 persen emisi gas rumah kaca global, meskipun para pendukung kripto juga berpendapat bahwa penambangan dapat membantu dekarbonisasi jaringan energi.

 

Anak Perusahaan JPMorgan, Chase Larang Pembayaran Kripto

Ilustrasi kripto (Foto: Unsplash/Kanchanara)
Ilustrasi kripto (Foto: Unsplash/Kanchanara)

Sebelumnya, anak perusahaan bank digital yang berbasis di Inggris di bawah JPMorgan Chase, mengatakan kepada pelanggan melalui email mereka akan melarang klien Inggris melakukan pembayaran terkait kripto atau transfer bank keluar mulai 16 Oktober karena penipuan kripto.

Chase, yang meluncurkan layanan berbasis aplikasinya di Inggris pada 2021, mengumpulkan lebih dari 1,6 juta klien. JP Morgan Chase, perusahaan induknya, adalah bank terbesar di AS, dengan total aset senilai lebih dari USD 3 triliun atau setara Rp 46.640 triliun (asumsi kurs Rp 15.546 per dolar AS).

“Kami telah melihat peningkatan jumlah penipuan kripto yang menargetkan konsumen Inggris, jadi kami telah mengambil keputusan untuk mencegah pembelian aset kripto dengan kartu debit Chase atau dengan mentransfer uang ke situs kripto dari akun Chase,” kata juru bicara Chase, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (28/9/2023).

Sebelumnya pada Maret, NatWest Bank yang berbasis di Inggris membatasi pembayaran pelanggannya ke bursa kripto hingga USD 1.214 atau setara Rp 18,8 juta per hari sebagai perlindungan terhadap pencurian kripto. 

NatWest mencatat dalam siaran persnya pada Maret konsumennya di Inggris kehilangan USD 400 juta atau setara Rp 6,2 triliun karena penipuan kripto tahun lalu.

Inggris telah melakukan upaya untuk mengembangkan sektor blockchain dan kripto, dengan Perdana Menteri Rishi Sunak yang merupakan pendukung vokal industri ini.

Perkembangan Regulasi Kripto di Inggris

Pada Juni, Inggris mengesahkan Undang-Undang Layanan Keuangan dan Pasar 2023, sebuah undang-undang reformasi yang memungkinkan otoritas keuangannya memperlakukan kripto sebagai instrumen keuangan yang diatur. 

Meskipun memberikan lebih banyak kejelasan, peraturan kripto yang baru menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa pendukung kripto di Inggris karena batasan yang diterapkan pada kampanye pemasaran.

 

Tipu Investor, Pendiri Penambangan Kripto Ponzi Dijatuhi Hukuman 12 Tahun Penjara

Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik
Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik

Sebelumnya diberitakan, salah satu pendiri AirBit Club telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Tujuh bulan sebelumnya, salah satu pendiri AirBit Club, Pablo Rodriguez, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat pada Maret.

Pelaku telah menipu investor lebih dari USD 100 juta. Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York Damian Williams mengatakan, Rodriguez “memangsa” investor yang tidak canggih dengan janji palsu dana mereka diinvestasikan ke dalam operasi perdagangan dan penambangan kripto yang sah.

"Alih-alih berinvestasi atas nama investor, Rodriguez menyembunyikan uang korban dalam skema pencucian yang rumit menggunakan Bitcoin, rekening perwalian pengacara, dan perusahaan cangkang dan depan internasional serta menggunakan uang korban untuk memenuhi kantongnya sendiri," kata dia dikutip dari Cointelegraph, Rabu (27/9/2023).

Hakim Pengadilan Distrik George B. Daniels menjatuhkan tambahan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan untuk Rodriguez, yang akan mengikuti hukuman penjara 12 tahun yang dijatuhkan padanya.

Terdakwa penipu diperintahkan untuk membayar denda sebesar USD 65 juta dan kehilangan barang-barang lainnya, termasuk total 3.800 Bitcoin (BTC) (senilai USD 100 juta), kediaman Rodriguez di Irvine di California, USD 900.000 yang disita dari properti dan hampir USD 1 juta yang sebelumnya disimpan di escrow untuk Gulfstream Jet.

Terdakwa lainnya Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan dan Karina Chairez juga telah mengaku bersalah dan sedang menunggu putusan hukuman.

 

SEC Tunda Keputusan Pengajuan ARK 21Shares Spot Bitcoin ETF

Ilustrasi Kripto, Crypto atau Cryptocurrency. Foto: Freepik/Frimufilms
Ilustrasi Kripto, Crypto atau Cryptocurrency. Foto: Freepik/Frimufilms

Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa AS sekali lagi menunda pengambilan keputusan apakah akan menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa AS pertama yang berinvestasi langsung di Bitcoin.

Melansir Yahoo Finance, Rabu (27/9/2023), regulator sekuritas utama AS menunda pengajuan dari penerbit produk yang diperdagangkan di bursa kripto 21Shares dan ARK Investment Management Cathie Wood, menurut dokumen yang diposting di situs webnya pada Selasa.

Ini adalah ketiga kalinya regulator AS mengambil keputusan sejak ARK dan 21Shares pertama kali mengajukan peluncuran ETF pada April. SEC sekarang memiliki waktu hingga 10 Januari untuk membuat keputusan akhir.

Penundaan regulator terjadi lebih awal dari perkiraan para analis industri. Secara teknis, mereka memiliki waktu hingga 11 November untuk memutuskan apakah mereka akan menyetujui, menolak, atau menunda keputusan tersebut. Sejumlah emiten lain juga menunggu kabar, termasuk perusahaan kelas berat BlackRock Inc. dan Fidelity Investments.

"Saya terkejut mereka melakukan ini sedini mungkin pada ARK dan 21Shares. Asumsi saya adalah mereka khawatir terhadap penutupan pemerintah dan berusaha untuk mengatasi hal tersebut,” kata Analis ETF Bloomberg Intelligence James Seyffart.

Sementara itu, SEC juga menunda pengambilan keputusan mengenai pengajuan ETF Bitcoin spot Global X. Bitcoin sebagian besar tidak berubah pada USD 26,161 pada 18:52. di New York.

 

 

INFOGRAFIS: 10 Mata Uang Kripto dengan Valuasi Terbesar (Liputan6.com / Abdillah)
INFOGRAFIS: 10 Mata Uang Kripto dengan Valuasi Terbesar (Liputan6.com / Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya