Bursa Kripto Coinbase Digugat Negara Bagian Oregon

Liputan6.com, Jakarta - Bursa kripto Coinbase mengungkapkan bahwa mereka menghadapi tindakan penegakan hukum sekuritas baru dari Jaksa Agung Oregon pada 18 April 2025. gugatan ini dikecam keras oleh perusahaan tersebut karena tidak berdasar secara hukum dan bermotif politik.

Dikutip dari bitcoin.com, Minggu (20/4/2025), Kepala bagian hukum Coinbase Paul Grewal, membagikan berita tersebut dalam sebuah posting blog, yang menyatakan:

"Kami telah mengetahui bahwa hari ini ia akan mengajukan tindakan penegakan hukum sekuritas terhadap Coinbase dengan menegaskan teori yang sama basi dan berulang kali dibantah yang dengan tepat disangkal SEC (dengan prasangka) ketika menolak kasusnya terhadap Coinbase."

Grewal berpendapat bahwa pendekatan Oregon mengabaikan perkembangan hukum terkini dan sentimen publik, menyebutnya sebagai upaya untuk mengajukan kembali masalah yang telah diselesaikan.

Seperti diketahui, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menolak gugatannya terhadap Coinbase dengan prasangka pada tanggal 27 Februari, mencegahnya untuk diajukan kembali.

Penolakan tersebut, yang tidak mengenakan denda atau perubahan bisnis, mencerminkan pergeseran ke arah sikap yang lebih ramah terhadap kripto di bawah pemerintahan Trump.

Coinbase menganggap gugatan Oregon inisebagai ancaman serius terhadap upaya yang sedang berlangsung di Kongres untuk menetapkan kejelasan nasional seputar regulasi aset digital.

Grewal menyatakan bahwa baik Partai Demokrat maupun Partai Republik sedang membuat kemajuan menuju legislasi federal bipartisan, dan menuduh Oregon merusak proses tersebut:

"Namun, alih-alih menunggu Demokrat dan Republik di Kongres memberlakukan aturan yang jelas, Oregon telah mengambil tindakan sendiri untuk mencoba mengatur industri di seluruh dunia melalui penegakan hukum."

Ia menggambarkan tindakan tersebut sebagai peninggalan era regulasi kripto sebelumnya dan menegaskan bahwa hal itu menghambat kemajuan.

"Kampanye penolakan Oregon adalah penghalang demi penghalang," ungkapnya.

Meskipun ada gugatan hukum, Coinbase meyakinkan pengguna di Oregon dan di tempat lain bahwa operasinya tetap tidak terpengaruh.

Sebelumnya, CEO Coinbase Brian Armstrong menghadiri pertemuan puncak kripto pertama di Gedung Putih. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai bagaimana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya mendukung industri kripto.

"Presiden Trump benar-benar memberikan kehidupan kembali pada industri ini selama beberapa tahun terakhir. Kami benar-benar merasa diserang secara tidak sah oleh pemerintahan sebelumnya. Presiden telah mengambil peran kepemimpinan di sini dan memutuskan untuk membawanya kembali ke AS, dan hasilnya sudah positif," kata Armstrong dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (8/3/2025).

Ia menyoroti bahwa Coinbase (COIN) berencana untuk mempekerjakan seribu orang sebagai respons terhadap kejelasan regulasi.

Sedangkan mengenai volatilitas bitcoin (BTC-USD), ia menyatakan, "Tujuannya bukan untuk membuat Bitcoin menjadi nol volatilitas. Kami ingin harganya naik seiring waktu."

Selain itu, Armstrong menekankan kebutuhan penting akan dukungan bipartisan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang industri kripto, dengan menyoroti bahwa kolaborasi semacam itu akan membantu menciptakan lingkungan regulasi yang stabil dan mendorong pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut.

Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif terkait Cadangan Strategis Kripto. Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan aset digital di AS.

Kepala Kripto dan AI Gedung Putih, David Sacks menulis dalam sebuah postingan di platform media sosial X bahwa cadangan tersebut akan didanai secara eksklusif dengan Bitcoin yang disita dalam kasus penyitaan pidana dan perdata, memastikan bahwa pembayar pajak tidak menanggung beban keuangan.

Disebutkan juga, Menteri Keuangan Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick akan mengawasi pengembangan kebijakan Cadangan Strategis Kripto ini, dengan fokus pada strategi akuisisi netral anggaran untuk Bitcoin.

"Beberapa menit yang lalu, Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif untuk membentuk Cadangan Bitcoin Strategis," tulis Sacks di akun X pribadinya.

Sacks mengatakan, cadangan tersebut akan dikapitalisasi dengan Bitcoin milik pemerintah federal yang disita sebagai bagian dari proses penyitaan aset pidana maupun perdata. Hal ini berarti tidak akan membebani pembayar pajak sepeser pun.