Presiden Argentina Digugat Hukum Gara-Gara Promosi Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara Argentina mengajukan tuntutan penipuan terhadap Presiden Argentina, Javier Milei di pengadilan pidana, lantaran mempromosikan mata uang kripto di media sosialnya.

Dakwaan dijatuhkan lantaran Milei melalui platform X pada Jumat (14/2/2025) lalu mempromosikan $LIBRA, sebuah koin ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendanai usaha kecil dan rintisan (startup).

Ia menghapus unggahan tersebut beberapa jam kemudian. Membuat nilai mata uang kripto tersebut anjlok, dan menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi investor jangka pendeknya.

Merujuk pada unggahan Milei, $LIBRA yang dikembangkan oleh KIP Protocol dan Hayden Davis, dapat diperoleh dengan mengakses tautan yang mengarahkan pengguna ke situs web bernama vivalalibertadproject.com.

Kantor Presiden Argentina menyatakan, Milei tidak terlibat dalam tahap apa pun dalam pengembangan mata uang kripto tersebut.

Unggahan soal itu lantas dihapus untuk menghindari spekulasi lebih lanjut, menyusul reaksi publik terhadap peluncuran proyek tersebut.

Di sisi lain, Jonatan Baldiviezo, seorang pengacara dan salah satu penggugat mengatakan, pihaknya melihat adanya asosiasi terlarang yang melakukan sejumlah penipuan. "Kejahatan penipuan telah dilakukan, dimana tindakan presiden sangat penting," ujarnya dilansir dari laman Yahoo Finance, Senin (17/2/2025).

Baldiviezo menandatangani petisi tersebut bersama sejumlah pengacara lain, ekonomi, hingga mantan petinggi Bank Sentral Argentina. Pengadilan pidana diperkirakan akan menugaskan hakim untuk menangani kasus tersebut, atau merujuknya ke jaksa untuk penyelidikan lebih lanjut.

Penggugat melihat dalam tindakan Milei sebuah operasi yang dikenal di dunia kripto sebagai rug pull. Ini terjadi ketika pengembang meluncurkan token yang menarik untuk memikat investor, tapi kemudian meninggalkannya setelah dana menjadi terlalu mahal, membuat token tersebut tidak berharga. Baldiviezo juga menambahkan Milei melanggar Undang-Undang Etika Publik.

"Presiden membagikan unggahan di akun pribadinya yang mengumumkan peluncuran proyek Protokol KIP, seperti yang dilakukannya setiap hari dengan banyak pengusaha yang ingin meluncurkan proyek di Argentina untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi," kata Kantor Presiden.

Setelah menghapus unggahan tersebut, Milei mengatakan di X kalau ia tidak mengetahui perkembangan mata uang tersebut. Ia lantas menyalahkan lawan politiknya karena mencoba memanfaatkan kejadian tersebut. 

"Saya tidak mengetahui detail proyek tersebut. Setelah mendapat informasi, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan promosinya (itulah sebabnya saya menghapus cuitan tersebut)," ujar dia.

KPK Argentina Turun Tangan

Menindaki kejadian ini, Kantor Presiden mengumumkan KPK di Argentina bakal segera bertindak. Pemerintah juga mengakui Milei dan anggota pemerintahannya baru-baru ini bertemu dengan perwakilan Protokol KIP di kantor presiden.

"Semua informasi yang dikumpulkan dalam penyelidikan akan diserahkan ke pengadilan untuk menentukan apakah ada perusahaan atau individu yang terkait dengan proyek Protokol KIP yang melakukan kejahatan," kata pemerintahan Milei dalam pernyataan resminya.

Hayden Mark Davis, salah satu perwakilan KIP Protocol yang bertemu dengan Milei, menyalahkan presiden atas jatuhnya mata uang kripto tersebut dalam sebuah video yang diunggah di media sosialnya.

"Meskipun sebelumnya telah berkomitmen, Milei dan timnya tiba-tiba mengubah posisi mereka. Menarik dukungan mereka dan menghapus semua unggahan sebelumnya di media sosial," kata Davis.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Pemerintah Argentina di bawah Presiden Javier Milei berkomitmen untuk memperjelas aturan terkait penggunaan dan peredaran mata uang kripto. Sebagai langkah strategis, Komisi Sekuritas Nasional Argentina (CNV) menjalin kemitraan dengan Komisi Nasional Aset Digital El Salvador (CNAD).

Kerja sama ini antara kedua otoritas keuangan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan pengawasan terhadap penyedia layanan aset virtual.

Dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (13/12/2024), kerja sama ini dirancang untuk memperkuat integritas dan efisiensi lembaga yang mengawasi aset digital. Tujuannya adalah menciptakan regulasi yang efektif serta mencegah praktik penipuan dan aktivitas ilegal lainnya.

Presiden CNV, Roberto Silva, menyoroti pentingnya kemitraan ini dengan mengapresiasi pengalaman El Salvador di bidang aset digital.

"El Salvador telah menjadi pelopor, tidak hanya dalam adopsi bitcoin tetapi juga dalam regulasi aset digital dan layanan terkait. Kami ingin belajar dari pengalaman mereka untuk memperkuat pengawasan di Argentina." kata dia. 

Kerja sama ini merupakan hasil dari pertemuan antara pejabat kedua negara pada Maret dan Mei lalu. El Salvador dikenal memiliki regulasi kripto yang komprehensif, termasuk menjadikan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan mengatur berbagai aktivitas seperti tokenisasi aset.

Di Argentina, CNV baru-baru ini meluncurkan registrasi resmi bagi penyedia layanan aset digital. Sejak diperkenalkan pada 2022, program ini mulai berjalan pada Juni 2023, dengan 35 perusahaan terdaftar, termasuk empat bursa internasional.

Presiden Milei juga mendorong integrasi aset digital ke dalam pasar keuangan tradisional. Salah satu langkah terbarunya adalah izin CNV untuk perdagangan dana kripto yang diperdagangkan di bursa (ETF) di pasar saham Argentina.

Langkah ini mencerminkan visi Argentina untuk menjadikan aset digital sebagai bagian penting dari ekosistem keuangan nasional.

Undang-undang baru di Argentina bakal mengatur pasar mata uang kripto karena negara tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko seperti pencucian uang yang terkait dengan aset digital.

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (27/9/2024), pada tahun lalu, Argentina mencatat transaksi kripto senilai USD 85,4 miliar atau setara Rp 1.382 triliun (asumsi kurs Rp 15.182 per dolar AS), menjadikannya salah satu negara kripto terbesar di dunia, menurut platform data Chainalysis. 

Peningkatan ini terjadi ketika masyarakat Argentina berupaya memerangi inflasi tiga digit dan mata uang yang sedang kesulitan.  Pemerintah Argentina telah menandatangani paket fiskal yang mencakup amnesti pajak untuk individu yang mengumumkan hingga USD 100.000, termasuk aset kripto terdaftar.

Presiden Komisi Sekuritas Nasional, Roberto Silva, mengatakan amnesti tersebut dapat mengurangi tekanan dari Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah organisasi yang terkait dengan Bank Dunia, IMF, dan PBB, untuk mengatur pasar kripto Argentina.

FATF mengancam akan memasukkan Argentina ke daftar abu-abu, sebuah langkah yang meningkatkan pengawasan terhadap negara tersebut dan dapat menghambat investasi asing langsung, menaikkan suku bunga internasional, dan berisiko menurunkan PDB, menurut analisis IMF.

Silva mengatakan pendaftaran aset kripto adalah langkah awal menuju regulasi. Dia mengisyaratkan aturan tersebut kemungkinan akan mengikuti aturan yang diberlakukan Amerika Serikat.

Direktur eksekutif Ignacio Gimenez, di Lemon Cash, salah satu bursa kripto terbesar di Argentina, mengatakan bursa tersebut telah memperbarui sistemnya untuk memungkinkan pengguna secara sukarela mendaftarkan aset ke pemerintah.