Liputan6.com, Jakarta - Bolivia memutuskan untuk menggunakan mata uang kripto untuk membayar impor energi di tengah kekurangan dolar dan krisis bahan bakar di negara itu.
Mengutip Channel News Asia, Kamis (13/3/2025) pembelian minyak dan gas dengan penggunaan kripto dilakukan oleh perusahaan energi yang dikelola pemerintah Bolivia, YPFB.
Advertisement
Baca Juga
Dilaporkan, Bolivia tengah dihadapi dengan penurunan cadangan mata uang asing setelah ekspor gas alamnya menurun selama beberapa tahun, yang telah memicu krisis bahan bakar di negara itu dengan antrean panjang di pom bensin dan protes di sejumlah wilayahnya.
Advertisement
Seorang juru bicara YPFB mengatakan, pihaknya telah menerapkan sebuah sistem penggunaan mata uang kripto untuk membeli impor bahan bakar setelah persetujuan pemerintah menggunakan aset digital guna membantu memenuhi permintaan energi.
"Mulai sekarang, transaksi (mata uang kripto) ini akan dilakukan," kata juru bicara YPFB.
Perusahaan itu menambahkan bahwa sistem pembelian baru itu dirancang untuk membantu mendukung subsidi bahan bakar nasional di Bolivia di tengah kekurangan mata uang keras.
Seorang juru bicara pemerintah juga mengatakan bahwa YPFB sebelumnya belum pernah menggunakan mata uang digital untuk membeli impor energi, tetapi sudah direncanakan untuk melakukannya.
Bolivia, yang selama puluhan tahun menjadi pengekspor energi bersih karena cadangan gasnya yang besar, telah menjadi bergantung pada impor karena produksi gas dalam negeri telah berkurang di tengah kurangnya penemuan baru yang besar.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebentar Lagi Belanja Oleh-oleh di Phuket Bisa Bayar Pakai Kripto
Kota di Thailand, Phuket akan menguji coba pembayaran kripto bagi wisatawan. Nantinya wisatawan bisa membayar barang dan jasa dengan Bitcoin, yang akan meningkatkan kemudahan dan peluang bisnis.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira pada Rabu meluncurkan sebuah proyek untuk menguji penggunaan mata uang kripto sebagai alternatif uang tunai di destinasi wisata Phuket.
Berbicara di sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemasaran Thailand, Pichai menyatakan kebijakan pemerintah adalah menguji coba mata uang kripto di kota-kota yang berfokus pada pariwisata untuk memudahkan wisatawan asing menggunakan aset digital mereka untuk pembayaran.
Ia mengumumkan percobaan tersebut akan dimulai di Phuket tahun ini sebagai proyek percontohan, dan menekankan bahwa hal itu akan dilakukan dalam kerangka hukum yang ada.
"Kami tidak akan melakukan apa pun yang ilegal," kata Pichai dalam keterangannya, dikutip dari Nation Thailand.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Advertisement
Tak Perlu Amandemen Undang-Undang
Ia mengklarifikasi tidak diperlukan amandemen terhadap undang-undang saat ini, karena pemerintah telah memiliki mekanisme yang diperlukan untuk mendukung inisiatif tersebut. Ia menambahkan bahwa uji coba di Phuket akan memastikan bahwa Thailand tetap kompetitif dan tidak kehilangan peluang bisnis.
Pichai menjelaskan bahwa proyek tersebut didorong oleh semakin populernya mata uang kripto di kalangan wisatawan asing dan meningkatnya nilainya.
Mengutip Bitcoin sebagai contoh, ia mencatat bahwa persediaannya yang terbatas sebanyak 21 juta koin secara kolektif bernilai lebih dari 2 triliun dolar AS dan sangat diminati.
Turis asing yang berpartisipasi dalam uji coba tersebut mungkin diizinkan untuk mendaftarkan Bitcoin mereka melalui bursa Thailand dan memverifikasi identitas mereka sebelum menggunakan koin tersebut untuk membeli barang dan jasa. Sebuah lembaga kliring nantinya akan mengonversi Bitcoin menjadi baht Thailand.
"Misalnya, mereka yang melarikan diri dari perang Rusia-Ukraina dan menetap di Phuket mungkin merasa sulit untuk memperoleh 50 juta baht untuk membeli rumah. Namun, membayar dengan Bitcoin bisa menjadi proses yang jauh lebih sederhana," pungkasnya Pichai.
Meskipun eksperimen pemerintah masih dalam tahap awal, komunitas kecil yang paham kripto di Thailand telah merangkul penggunaan mata uang digital dalam kehidupan sehari-hari.
