Pertemuan Tingkat Tinggi Disabilitas se-Asia Pasifik Ditutup dengan Pameran Alat Bantu Karya Difabel Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Hari terakhir High-level Intergovermental Meeting on The Final Review of The Asian and Pasific Decade of Persons with Disabilities  (HLIGM APDPD) diwarnai pameran alat bantu disabilitas.

Pameran ini dilaksanakan di Sentra Terpadu Inten Soeweno di Cibinong, Bogor pada Jumat 21 Oktober 2022.

"Jadi, ini hari terakhir acara dengan UNESCAP. Di hari terakhir ini, kami menunjukkan beberapa karya teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia. Salah satunya peralatan (alat bantu) aksesibilitas," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Jumat 21 Oktober mengutip keterangan pers.

Di pameran ini, inovasi alat bantu Kementerian Sosial terdiri dari tongkat adaptif, sensor air, kursi roda elektrik, kursi roda adaptif dan motor roda tiga. Alat bantu ini dirakit oleh penyandang disabilitas dan didesain sesuai kebutuhan para penyandang disabilitas.

Alat bantu aksesibilitas ini didesain untuk membantu para disabilitas agar bisa mandiri secara ekonomi, maupun mandiri dalam aktivitas sehari-hari.

"Jadi, kursi roda adaptif untuk Cerebral Palsy itu berawal dari saya bermimpi bahwa pasti ada cara untuk bagaimana mereka bisa berdiri dan mereka bisa melakukan aktivitas seperti non-disabilitas," jelas Risma.

Alat bantu ini juga sempat dicoba oleh Undrakhbayar Chuluundavaa, salah satu delegasi dari pemerintah Mongolia.

"Terima kasih banyak sudah memperbolehkan saya mencoba kursi roda ini. Di Mongolia juga sedang berusaha mengembangkan teknologi seperti ini. Kursi roda di sana masih belum sampai pada tahap seperti di Indonesia ini," katanya dalam keterangan yang sama.

Dalam kesempatan itu, Risma menyebutkan dua hal yang diperlukan penyandang disabilitas. Hal pertama adalah alat bantu aksesibilitas dan yang kedua adalah pemberdayaan agar mereka bisa mandiri, tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun.

Dua hal ini dapat dicapai dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan teknologi dan entrepreneurship.

Risma pun memberi contoh bantuan yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas bernama Gading.

"Seperti Gading, kita bantu dia alat motor roda tiga agar dia bisa berjualan. Kalau dulu, dia jualan pakai sepeda, dia hanya dapat Rp300 ribu sehari. Sekarang, dia bisa sampai Rp1 juta lebih per hari. Jadi, ini ada kenaikan penghasilan dengan alat bantu," tutur Risma.

Selain alat bantu, penyandang disabilitas juga diperkaya dengan kemampuan memasarkan produk hasil karya mereka. Untuk pemasaran produknya, Kemensos telah membangun wadah untuk memasarkan produk-produk difabel melalui Sentra Kreasi ATENSI yang ada di 31 Sentra Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial.

Sebanyak 31 sentra terpadu ini juga memberikan layanan kepada seluruh kluster penyandang disabilitas. Di sisi lain, maping atau pemetaan keahlian para penyandang disabilitas untuk mengasah potensinya juga akan dilakukan.

Hak paten dari alat bantu karya penyandang disabilitas ini juga tengah diupayakan. Hak paten ini berguna untuk memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikannya.

Pameran hasil karya para penyandang disabilitas ini mendapat apresiasi dari para delegasi negara Asia Pasifik yang diundang dalam pameran. Salah satu yang menyampaikan apresiasi adalah Monthian Buntan, delegasi dari Thailand.

"Saya kira tongkat adaptif ini adalah perkembangan yang sangat bagus karena memiliki berbagai fitur. Ada fitur untuk sensor air, api, dan rintangan. Saya akan berusaha mendorong untuk melakukan perkembangan sensornya, ukurannya, dan juga beratnya sehingga bisa lebih ringan lagi dan bisa terhubung ke ponsel pintar," katanya.

Monthian juga memberi masukan bahwa penyandang disabilitas netra pasti ingin yang lebih ringan, kuat, tipis dan kecil sehingga sangat bagus untuk aksesoris pendukung sama seperti jam dan membuatnya terlihat menarik.

Di kesempatan ini Risma menunjukkan bahwa Indonesia sudah berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas walau belum sempurna. Indonesia akan terus bergerak untuk bisa mendampingi para penyandang disabilitas agar bisa berdaya.

Pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah tentang disabilitas se-Asia-Pasifik atau HLIGM APDPD ditutup dengan lahirnya Jakarta Declaration. Ini menandai dimulainya dekade keempat dari dasawarsa penyandang disabilitas di kawasan Asia Pasifik.

“Deklarasi Jakarta diharapkan mampu menegaskan kembali komitmen pemerintah negara Asia Pasifik dalam mewujudkan Strategy Incheon yang diinisiasi sepuluh tahun lalu.”

"Kita membuat Deklarasi Jakarta untuk tindak lanjut 2023-2032, yang akan ditindaklanjuti, diakselerasi, dan dilaksanakan oleh para anggota," kata Risma.

Deklarasi Jakarta memuat enam resolusi sebagai komitmen pemerintah di negara Asia Pasifik dalam pembangunan yang inklusif disabilitas. Salah satu isu prioritas adalah penyelarasan Konvensi Hak Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada legislasi tingkat nasional.

Indonesia sendiri telah meratifikasi CRPD melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dan pada tahun 2016, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lahir sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas.