Nama 7 Presiden Indonesia dan Wakilnya: Perjalanan Kepemimpinan Negara

Liputan6.com, Jakarta Sejak menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah dipimpin oleh tujuh orang presiden. Masing-masing presiden memiliki peran penting dalam membentuk perjalanan bangsa ini. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai nama 7 presiden Indonesia dan wakilnya, beserta masa jabatan dan kontribusi mereka terhadap negara.

Ir. Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat dari 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967. Sebagai salah satu proklamator kemerdekaan, Soekarno memiliki peran vital dalam merintis dan membangun fondasi negara yang baru merdeka.

Selama masa kepemimpinannya, Soekarno dibantu oleh wakil presiden Drs. Mohammad Hatta. Keduanya dikenal sebagai dwi-tunggal yang berjuang bersama sejak masa pergerakan kemerdekaan. Hatta menjabat sebagai wakil presiden dari 18 Agustus 1945 hingga 1 Desember 1956, sebelum akhirnya mengundurkan diri karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno.

Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat sebagai negara yang baru merdeka. Beberapa peristiwa penting yang terjadi antara lain:

• Agresi Militer Belanda I dan II yang berupaya merebut kembali Indonesia
• Pemberontakan PKI Madiun 1948
• Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia
• Pembentukan Republik Indonesia Serikat dan kembalinya ke bentuk negara kesatuan
• Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955
• Pembebasan Irian Barat dari Belanda
• Konfrontasi dengan Malaysia

Soekarno menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin dan mengusung ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) dalam pemerintahannya. Namun kebijakan-kebijakan kontroversialnya pada masa akhir kekuasaannya memicu gejolak politik yang berujung pada peristiwa G30S/PKI 1965.

Pasca peristiwa tersebut, kekuasaan Soekarno mulai melemah. Pada 11 Maret 1966, ia mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan. Setahun kemudian, MPR mencabut kekuasaan pemerintahan dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden.

Jenderal Besar TNI (Purn.) Soeharto resmi menjadi presiden kedua Republik Indonesia pada 12 Maret 1967. Ia memimpin negara selama 32 tahun hingga mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Masa pemerintahan Soeharto dikenal sebagai era Orde Baru yang mengusung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.

Selama berkuasa lebih dari tiga dekade, Soeharto didampingi oleh enam orang wakil presiden, yaitu:

• Sri Sultan Hamengkubuwono IX (24 Maret 1973 - 23 Maret 1978)
• Adam Malik (23 Maret 1978 - 11 Maret 1983)
• Umar Wirahadikusumah (11 Maret 1983 - 11 Maret 1988)
• Sudharmono (11 Maret 1988 - 11 Maret 1993)
• Try Sutrisno (11 Maret 1993 - 11 Maret 1998)
• B.J. Habibie (11 Maret 1998 - 21 Mei 1998)

Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Beberapa pencapaian penting pada era Orde Baru antara lain:

• Swasembada beras pada tahun 1984
• Penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat
• Pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia
• Pengendalian laju inflasi dan stabilitas ekonomi makro
• Industrialisasi dan masuknya investasi asing

Namun di balik keberhasilan ekonomi tersebut, pemerintahan Soeharto juga diwarnai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pembatasan kebebasan politik. Kekuasaan terpusat di tangan Soeharto dan kroninya. Partai politik dikontrol ketat dan hanya ada tiga partai yang diizinkan berkompetisi dalam pemilu.

Krisis moneter yang melanda Asia pada 1997 memicu gejolak ekonomi dan politik di Indonesia. Demonstrasi besar-besaran yang dimotori mahasiswa akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era Reformasi.

Setelah Soeharto mengundurkan diri, B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden secara otomatis naik menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Ia memimpin negara selama 17 bulan dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999.

Meski masa jabatannya singkat, Habibie berperan penting dalam masa transisi Indonesia menuju era reformasi. Beberapa kebijakan penting yang diambil Habibie antara lain:

• Membebaskan tahanan politik dan memberikan kebebasan pers
• Menyelenggarakan pemilu multipartai pertama pasca Orde Baru pada 1999
• Memberikan referendum bagi rakyat Timor Timur yang berujung pada kemerdekaan negara tersebut
• Mengeluarkan UU Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah
• Mereformasi sistem perbankan dan keuangan negara

Habibie dikenal sebagai teknokrat dan ilmuwan yang ahli di bidang kedirgantaraan. Sebelum menjadi presiden, ia pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun di era Orde Baru. Visinya untuk memajukan teknologi dan industri strategis Indonesia dituangkan dalam berbagai program, termasuk pengembangan pesawat terbang N250.

Meski banyak pihak mengapresiasi langkah-langkah reformasi yang diambil Habibie, keputusannya untuk memberikan referendum bagi Timor Timur menuai kontroversi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat MPR menolak pertanggungjawaban Habibie pada Sidang Umum MPR 1999. Habibie pun mengundurkan diri dari pencalonan presiden untuk periode selanjutnya.

K.H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur terpilih menjadi presiden keempat Republik Indonesia melalui Sidang Umum MPR pada 20 Oktober 1999. Ia mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang partainya, PDI Perjuangan, meraih suara terbanyak dalam Pemilu 1999.

Gus Dur menjabat sebagai presiden hingga 23 Juli 2001 dengan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presidennya. Beberapa kebijakan penting yang diambil Gus Dur selama masa pemerintahannya antara lain:

• Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial
• Menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mengakui Konghucu sebagai agama resmi dan membolehkan perayaan Imlek
• Berupaya menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua secara damai
• Memisahkan TNI dari Polri
• Mereformasi birokrasi dan memberantas korupsi

Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi. Ia berupaya melindungi kelompok minoritas dan mempromosikan kerukunan antarumat beragama. Namun gaya kepemimpinannya yang kontroversial dan sering membuat pernyataan blak-blakan memicu konflik dengan berbagai pihak.

Hubungan Gus Dur dengan DPR dan partai-partai politik semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Skandal Buloggate dan Bruneigate serta keputusan Gus Dur untuk membekukan MPR/DPR akhirnya berujung pada impeachment. Pada 23 Juli 2001, MPR mencabut mandat kepresidenan dari Gus Dur dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden.

Megawati Soekarnoputri resmi menjadi presiden kelima Republik Indonesia pada 23 Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan oleh MPR. Ia menjabat hingga 20 Oktober 2004 dengan Hamzah Haz sebagai wakil presidennya.

Sebagai putri Presiden Soekarno, Megawati telah lama berkiprah di dunia politik. Ia memimpin PDI Perjuangan dan menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Beberapa kebijakan dan peristiwa penting selama masa pemerintahan Megawati antara lain:

• Menyelenggarakan pemilihan presiden langsung pertama pada 2004
• Menandatangani perjanjian damai dengan GAM yang mengakhiri konflik Aceh
• Menghadapi serangan teroris di Bali pada 2002
• Merestrukturisasi utang luar negeri Indonesia
• Melanjutkan program privatisasi BUMN

Di bawah kepemimpinan Megawati, Indonesia mulai pulih dari krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan nilai tukar rupiah menguat. Namun pemerintahannya juga menghadapi kritik terkait lambatnya penanganan korupsi dan kurangnya ketegasan dalam menghadapi kelompok radikal.

Megawati mencalonkan diri kembali sebagai presiden dalam Pemilu 2004, namun kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono di putaran kedua. Meski demikian, ia tetap aktif di dunia politik sebagai ketua umum PDI Perjuangan dan berperan penting dalam perpolitikan nasional hingga saat ini.

Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY terpilih menjadi presiden keenam Republik Indonesia melalui pemilihan presiden langsung pertama pada tahun 2004. Ia menjabat selama dua periode hingga 2014, menjadikannya presiden pertama yang dipilih dan menjabat dua kali berturut-turut sejak era reformasi.

Pada periode pertama (2004-2009), SBY didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Sementara pada periode kedua (2009-2014), Boediono menjadi wakil presidennya. Beberapa pencapaian dan peristiwa penting selama masa pemerintahan SBY antara lain:

• Pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5% per tahun
• Penyelesaian konflik Aceh melalui perjanjian Helsinki
• Peningkatan investasi asing dan perbaikan iklim usaha
• Penanganan bencana alam besar seperti tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta
• Pemberantasan terorisme dan penangkapan tokoh-tokoh teroris kunci
• Implementasi program bantuan langsung tunai dan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin

SBY mengusung visi Indonesia yang lebih demokratis, aman, adil, dan sejahtera. Ia berupaya menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia menjadi anggota G20 dan dipandang sebagai kekuatan ekonomi yang sedang bangkit.

Meski demikian, pemerintahan SBY juga tak lepas dari kritik. Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain lambatnya penanganan korupsi, meningkatnya intoleransi dan radikalisme, serta ketergantungan pada komoditas dalam pertumbuhan ekonomi. Keputusan untuk menaikkan harga BBM juga menuai protes dari berbagai kalangan.

Setelah menyelesaikan dua periode kepresidenan, SBY menyerahkan jabatan kepada Joko Widodo pada 20 Oktober 2014. Ia kemudian aktif dalam berbagai forum internasional dan memimpin Partai Demokrat yang didirikannya.

Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi terpilih menjadi presiden ketujuh Republik Indonesia melalui pemilihan umum 2014. Ia kembali terpilih untuk periode kedua pada pemilu 2019, dengan masa jabatan yang akan berakhir pada 2024.

Pada periode pertama (2014-2019), Jokowi didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Sementara pada periode kedua (2019-2024), Ma'ruf Amin menjadi wakil presidennya. Beberapa program dan kebijakan utama pemerintahan Jokowi antara lain:

• Pembangunan infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia
• Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik
• Pengembangan industri digital dan ekonomi kreatif
• Program Kartu Prakerja untuk peningkatan keterampilan angkatan kerja
• Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur
• Penanganan pandemi COVID-19

Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang merakyat dan sering melakukan blusukan atau kunjungan mendadak ke berbagai daerah. Ia berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Di bidang politik luar negeri, Jokowi mengusung konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan berupaya meningkatkan peran Indonesia dalam forum-forum internasional. Ia juga aktif mempromosikan investasi asing dan membuka lebih banyak sektor bagi investor.

Meski banyak pihak mengapresiasi kinerja pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi, pemerintahan Jokowi juga menghadapi berbagai kritik. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain pelemahan pemberantasan korupsi, ancaman terhadap kebebasan sipil, serta ketergantungan pada utang dalam pembiayaan pembangunan.

Sebagai presiden yang masih menjabat, kinerja dan warisan kepemimpinan Jokowi masih terus dievaluasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadirannya sebagai pemimpin yang berasal dari luar lingkaran elit politik telah membawa warna baru dalam perpolitikan Indonesia.

Setiap presiden Indonesia memiliki gaya kepemimpinan dan fokus kebijakan yang berbeda-beda, mencerminkan kondisi dan tantangan yang dihadapi pada masanya. Berikut adalah perbandingan singkat gaya kepemimpinan ketujuh presiden Indonesia:

• Soekarno: Kharismatik dan revolusioner, fokus pada konsolidasi kemerdekaan dan pembangunan identitas nasional.
• Soeharto: Otoriter dan sentralistik, menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.
• Habibie: Teknokratis dan reformis, berupaya melakukan transisi menuju demokrasi.
• Abdurrahman Wahid: Pluralis dan non-konvensional, memperjuangkan toleransi dan hak-hak minoritas.
• Megawati: Pragmatis dan moderat, fokus pada pemulihan ekonomi dan stabilitas politik.
• Susilo Bambang Yudhoyono: Demokratis dan diplomatis, mengedepankan konsensus dan peningkatan citra internasional.
• Joko Widodo: Populis dan berorientasi pembangunan, menekankan infrastruktur dan reformasi birokrasi.

Masing-masing presiden memberikan kontribusi penting dalam membentuk Indonesia seperti yang kita kenal saat ini. Dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pembangunan ekonomi, hingga konsolidasi demokrasi, setiap era kepemimpinan memiliki tantangan dan pencapaiannya sendiri.

Meski sering kali kurang mendapat sorotan dibandingkan presiden, peran wakil presiden sangatlah penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Beberapa fungsi dan tanggung jawab wakil presiden antara lain:

• Membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan
• Menggantikan presiden jika berhalangan sementara atau tetap
• Menjadi penghubung antara presiden dengan lembaga-lembaga negara lainnya
• Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh presiden
• Memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam pengambilan keputusan

Dalam sejarah Indonesia, beberapa wakil presiden pernah naik menjadi presiden karena situasi khusus, seperti B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri. Hal ini menunjukkan pentingnya posisi wakil presiden sebagai figur yang harus siap mengambil alih kepemimpinan negara jika diperlukan.

Hubungan antara presiden dan wakil presiden tidak selalu harmonis. Beberapa kali terjadi perbedaan pandangan atau bahkan konflik terbuka, seperti yang terjadi antara Soekarno-Hatta dan Abdurrahman Wahid-Megawati. Namun ada pula pasangan presiden-wapres yang berhasil menjalin kerjasama yang baik dan saling melengkapi, seperti SBY-Jusuf Kalla pada periode pertama pemerintahan mereka.

Memasuki abad ke-21, Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru yang memerlukan kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian pemimpin nasional di masa depan antara lain:

• Transformasi ekonomi menuju industri bernilai tambah tinggi dan ekonomi digital
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan dan kesehatan
• Pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah
• Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
• Penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi
• Pengelolaan keragaman dan pencegahan konflik sosial
• Peningkatan daya saing dan peran Indonesia di kancah global

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak hanya memiliki kapabilitas dan integritas, tetapi juga mampu membangun konsensus dan menggerakkan seluruh elemen bangsa. Sistem demokrasi yang semakin matang diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang mampu membawa Indonesia mewujudkan potensinya sebagai salah satu kekuatan utama dunia.

Proses regenerasi kepemimpinan nasional juga menjadi hal yang krusial. Perlu ada upaya sistematis untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan, baik melalui jalur politik maupun birokrasi. Keterlibatan generasi muda dan representasi yang lebih luas dari berbagai latar belakang dalam proses politik juga penting untuk memperkaya wawasan dan perspektif dalam pengambilan kebijakan nasional.

Perjalanan kepemimpinan nasional Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini mencerminkan dinamika politik dan perkembangan demokrasi di negeri ini. Dari tujuh presiden yang telah memimpin, masing-masing memberikan warna dan kontribusi unik dalam membentuk Indonesia seperti yang kita kenal saat ini.

Soekarno meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Soeharto membangun fondasi ekonomi meski dengan pendekatan yang otoriter. Habibie membuka pintu reformasi. Abdurrahman Wahid memperjuangkan pluralisme. Megawati menjadi simbol bangkitnya peran perempuan dalam politik. Susilo Bambang Yudhoyono mengkonsolidasikan demokrasi. Dan Joko Widodo membawa perspektif baru sebagai pemimpin yang berasal dari luar lingkaran elit.

Memahami sejarah dan dinamika kepemimpinan nasional ini penting bagi seluruh warga negara. Hal ini tidak hanya memberikan pelajaran berharga dari masa lalu, tetapi juga menjadi bahan refleksi untuk menavigasi masa depan bangsa. Dengan belajar dari kekuatan dan kelemahan para pemimpin terdahulu, Indonesia dapat terus bergerak maju menuju cita-cita sebagai bangsa yang maju, adil, dan sejahtera.

Tantangan ke depan tidaklah ringan, namun dengan kepemimpinan yang tepat dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan aspirasi para pendiri bangsa. Semoga perjalanan kepemimpinan nasional ke depan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa Indonesia mencapai kejayaannya di panggung dunia.