Ciri Demokrasi Pancasila: Prinsip, Penerapan, dan Perkembangannya di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Sistem ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem demokrasi di negara lain. Mari kita telaah lebih dalam mengenai ciri-ciri, prinsip, dan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia.

Demokrasi Pancasila dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sistem ini menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia.

Beberapa pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli:

• Menurut Dardji Darmodihardjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan Pembukaan UUD 1945.
• Notonegoro mendefinisikannya sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• S. Pamudji menyatakan bahwa demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek yaitu aspek formal, material, normatif, optatif, organisasi, dan kejiwaan.

Pada intinya, demokrasi Pancasila merupakan sistem yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, dengan tetap menghormati hak-hak individu dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial.

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem demokrasi lainnya:

1. Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Seluruh pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus selaras dengan kelima sila Pancasila. Ini berarti demokrasi yang diterapkan harus memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

2. Kedaulatan Rakyat

Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Hal ini diwujudkan melalui pemilihan umum yang demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara.

3. Musyawarah Mufakat

Pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil melalui suara terbanyak, namun tetap memperhatikan dan menghormati suara minoritas.

4. Kebebasan yang Bertanggung Jawab

Warga negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, namun kebebasan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak-hak orang lain.

5. Supremasi Hukum

Hukum menjadi panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Semua warga negara, termasuk pejabat negara, tunduk pada hukum yang berlaku.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Demokrasi Pancasila menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, dan hak mendapatkan pendidikan.

7. Keberagaman dalam Persatuan

Mengakui dan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan golongan sebagai kekayaan bangsa, namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan nasional.

Demokrasi Pancasila dilandasi oleh beberapa prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip ini menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Kebijakan negara harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan setiap warga negara secara adil tanpa diskriminasi.

3. Persatuan Indonesia

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip ini menjadi inti dari demokrasi Pancasila. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan mengutamakan kepentingan bersama. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil melalui suara terbanyak.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Demokrasi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi dan sosial harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara:

1. Sistem Pemilihan Umum

Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sebagai wujud kedaulatan rakyat.

2. Lembaga Perwakilan Rakyat

Adanya lembaga seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mewakili aspirasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan pembuatan undang-undang.

3. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

Warga negara dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat, baik melalui media massa, demonstrasi damai, maupun forum-forum publik lainnya. Kebebasan mendirikan organisasi masyarakat dan partai politik juga dijamin oleh undang-undang.

4. Pembagian Kekuasaan

Adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan mekanisme checks and balances dalam pemerintahan.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dibentuknya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

6. Otonomi Daerah

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Demokrasi Pancasila telah mengalami berbagai fase perkembangan sejak Indonesia merdeka:

1. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Periode ini ditandai dengan sistem parlementer dan banyaknya partai politik. Namun, ketidakstabilan politik menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet.

2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Periode ini ditandai dengan dominasi kekuasaan presiden dan pembatasan peran partai politik.

3. Masa Orde Baru (1966-1998)

Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, demokrasi Pancasila ditafsirkan secara terbatas. Kekuasaan terpusat pada eksekutif dan peran militer sangat dominan dalam politik.

4. Era Reformasi (1998-sekarang)

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka. Dilakukan berbagai reformasi politik, termasuk amandemen UUD 1945, pembatasan masa jabatan presiden, dan penguatan peran lembaga perwakilan rakyat.

Meskipun telah mengalami perkembangan signifikan, demokrasi Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan:

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Praktik korupsi yang masih marak di berbagai level pemerintahan menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Diperlukan penguatan lembaga penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

2. Kesenjangan Ekonomi

Disparitas ekonomi yang masih tinggi antara kelompok kaya dan miskin dapat memicu ketidakstabilan sosial. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. Intoleransi dan Radikalisme

Meningkatnya sikap intoleran dan paham radikal dapat mengancam persatuan bangsa. Diperlukan upaya serius untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan moderasi dalam masyarakat.

4. Politisasi Identitas

Kecenderungan menggunakan isu SARA dalam politik praktis dapat memecah belah masyarakat. Perlu ditanamkan kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran politik masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substantif.

Meski menghadapi berbagai tantangan, prospek demokrasi Pancasila tetap cerah. Beberapa faktor yang mendukung hal ini antara lain:

• Menguatnya peran masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan
• Meningkatnya kesadaran politik generasi muda
• Berkembangnya teknologi informasi yang memudahkan partisipasi publik
• Komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi

Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang unik, menggabungkan nilai-nilai universal demokrasi dengan kearifan lokal Indonesia. Ciri-ciri utamanya meliputi kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, supremasi hukum, dan perlindungan HAM, yang semuanya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Meskipun telah mengalami berbagai fase perkembangan dan masih menghadapi tantangan, demokrasi Pancasila tetap menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia. Dengan komitmen seluruh elemen bangsa untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan praktik demokrasi, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dapat terwujud.

Tugas kita sebagai warga negara adalah terus berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, demokrasi Pancasila akan terus berkembang menjadi sistem yang semakin matang dan mampu menjawab tantangan zaman.