Tak Mampu Gagalkan Mosi Tidak Percaya, PM Nepal Mengundurkan Diri

Khadga Prasad Oli adalah PM kedelapan Nepal dalam waktu 10 tahun terakhir. Pergantian kekuasaan adalah hal biasa di negara itu.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 25 Jul 2016, 06:35 WIB
Diterbitkan 25 Jul 2016, 06:35 WIB
Khadga Prasad Sharma Oli menyatakan mundur sebagai PM Nepal
Khadga Prasad Sharma Oli menyatakan mundur sebagai PM Nepal (Al Jazeera)

Liputan6.com, Kathmandu - Perdana Menteri (PM) Nepal, Khadga Prasad Oli menyatakan mundur dari jabatan yang telah diembannya sejak Oktober 2015 lalu. Pernyataan ini muncul selang beberapa menit sebelum mosi tidak percaya dikeluarkan parlemen.

Oli (64) terpaksa mundur setelah sekutu koalisi multi-partainya menarik dukungan atas pemerintahan yang dipimpinnya. Mereka menuduh politisi itu tidak menghormati perjanjian pembagian kekuasaan, kesepakatan yang menjadikannya sebagai perdana menteri.

"Partai-partai oposisi merencanakan konspirasi untuk kepentingan terbatas, saya terhenyak mengetahui itu. Saya sudah mengajukan pengunduran diri kepada presiden dan telah menginformasikan kepada juru bicara terkait hal ini, sehingga dapat membuka jalan bagi pemilihan PM baru," jelas Oli seperti dikutip dari Time, Senin (25/7/2016).

Tak lupa, Oli mengingatkan implikasi dan ketidakstabilan politik pasca-pengunduran dirinya.

Lahir di Nepal timur pada 22 Februari 1952, Oli bergabung dalam Partai Komunis Nepal pada 1970. Ia yang kala itu masih remaja mendapat pengaruh dari para pemimpin komunis lokal.

Karena aktivitas politiknya, ia sempat mendekam selama 14 tahun di balik jeruji besi. Dan dalam dua dekade terakhir, 'kiblat' politik Oli dikabarkan berbelok ke kanan.

Sejak berkuasa, Oli banyak menuai kecaman terkait caranya menangani para pengunjuk rasa. Setidaknya lebih dari 50 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara polisi dengan para demonstran yang menentang sebuah konstitusi pada Desember lalu -- konstitusi itu mereka anggap 'menyingkirkan' mereka secara politik.

Sementara itu sebuah konstitusi baru pun disusun oleh sejumlah wakil yang terpilih, ini dimaksudkan untuk memperkuat perdamaian dan transformasi Nepal menjadi republik yang demokratis pasca-ketidakstabilan politik yang terjadi selama puluhan tahun. Sayangnya, diskusi yang berlangsung antara pemerintah dan demonstran gagal mencapai kesepakatan.

Perubahan dalam pemerintahan di Nepal bukanlah hal baru mengingat Oli adalah PM ke delapan dalam 10 tahun terakhir.

Rajendra Daahl, mantan penasihat Presiden Ram Baran Yadav mengatakan, langkah Oli ini sudah diprediksi.

"Dalam 25 tahun terakhir, Nepal memiliki 22 pemerintahan dan kami masih memprediksi terdapat dua pemerintahan lagi dalam periode parlemen satu setengah tahun ke depan. Jadi, ini sangat khas politik koalisi," ujar Daahl kepada Al Jazeera.

"Ini akan memakan waktu beberapa pekan ke depan, mungkin berbulan-bulan untuk membentuk pemerintahan yang baru," imbuhnya.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya