Liputan6.com, Green Bank - Apa jadinya apabila Anda tinggal di suatu tempat yang tidak menyediakan perangkat elektronik dan sinyal komunikasi? Mungkin jawabannya adalah Anda memilih untuk mati saja.
Sebab, perangkat elektronik seperti telepon, televisi, laptop dan sinyal internet adalah kebutuhan yang paling sering kita gunakan. Setiap bangun tidur saja benda pertama yang kita lihat pasti ponsel.
Namun, ada sebuah kota di Amerika Serikat yang sama sekali tidak menyediakan hal itu. Jika Anda berani menggunakan perangkat ini, maka hal tersebut dianggap ilegal.
Advertisement
Baca Juga
Seperti dikutip dari laman omgfacts.com, Kamis (29/3/2018), kota ini bernama Green Bank yang terletak di Pegunungan Allegheny -- beberapa mil dari perbatasan Kentucky.
Kota ini sungguh tenang. Jika kita berkeliling kota ini, maka hanya kesepian yang kita rasa. Rupanya ada alasan pelarangan penggunaan perangkat elektronik (telepon) dan internet di kota ini.
Green Bank adalah kota yang masuk dalam kategori National Radio Quiet Zone -- dengan wilayah seluas 13 ribu mil persegi.
Di kota ini pula, ada teleskop seberat 17 juta pound yang bekerja untuk mendeteksi gelombang radio dari angkasa. Para ilmuan menggunakan alat canggih ini untuk mengidentifikasi asteroid, alien serta mengumpulkan data tentang benda-benda di angkasa luar.
Jika ada warga yang berani-berani menggunakan perangkat elektronik seperti telepon, maka truk pengintai dapat mengidentifikasi posisi perangkat itu.
Jika sudah seperti ini, maka pihak pengamanan akan menjemput Anda untuk ditangkap. Sejak awal, Green Bank memang dijuluki sebagai "Kota Tenang di Amerika". Penduduk yang datang dari wilayah lain juga sering menyebut Green Bank sebagai GBT (Great Big Thing).
Jadi, apabila Anda berkunjung ke GBT, maka sudah dipastikan hidup Anda akan berubah selamanya.
Â
Â
Saksikan juga video berikut ini:
Kazakhstan Haramkan Ponsel di Kantor Pemerintah
Jika di Amerika Serikat ada kota yang mengharamkan perangkat elektronik dan internet, maka beda halnya dengan otoritas Kazakhstan yang mengeluarkan keputusan baru.
Mereka melarang pejabat dan pengunjung kantor pelayanan publik menggunakan smartphone atau ponsel pintar di gedung-gedung pemerintah.
"Untuk menghindari kebocoran dokumen sensitif," demikian dilaporkan media lokal seperti dikutip dari Ria Novosti.
Terkait larangan penggunaan ponsel tersebut, baik pejabat pemerintah dan pengunjung harus meninggalkan smartphone, tablet, jam tangan pintar dan perangkat serupa di pintu kantor publik. Peraturan tersebut berlaku mulai 24 Maret.
"Meningkatnya kasus pembociran data rahasia lewat aplikasi WhatsApp," demikian petikan kalimat dari surat larangan terbaru tersebut.
Dokumen tersebut juga menginstruksikan pegawai negeri menggunakan perangkat mobile dengan fungsi dasar saja, tanpa kamera atau akses internet.
"Semua pegawai negeri harus menyerahkan tablet dan smartphone mereka di pintu masuk. Perangkat yang memungkinkan pengambilan video, foto atau rekaman audio termasuk koneksi internet dilarang," ujar seorang sumber di kantor pemerintah Kazakhstan kepada RIA Novosti.
Ia menambahkan bahwa para pejabat di negeri itu harus mulai menggunakan ponsel dengan fungsi dasar.
Beberapa menteri Kazakhstan yang dikonfirmasi terkait keaslian dokumen, menyebut bahwa praktik itu normal dan mengutipnya sebagai 'praktik internasional'.
"Ini adalah praktik umum di banyak kantor pemerintahan. Saya pikir itu hal yang normal. Bukan berarti kita tidak menggunakan ponsel," ucap Menteri Kesehatan dan Pembangunan Sosial Kazakhstan, Tamara Duseynova.
Larangan smartphone itu juga dikonfirmasi oleh menteri dalam negeri Kazakhstan, yang mengatakan bahwa ia sudah menggunakan ponsel dengan fungsi dasar bahkan sebelum keputusan itu dikeluarkan. Pun demikian dengan menteri olahraga yang membenarkan aturan tersebut.
Di Kazakhstan, dokumen yang bocor secara teratur muncul di media lokal. Daftar kebocoran tersebut baru-baru ini termasuk keputusan presiden, yang menugaskan para menteri untuk menganalisis kemungkinan memperkenalkan upah dasar tanpa pajak serta memo rencana privatisasi.
Juga, "... termasuk revisi anggaran dan video grafis terkait dengan kasus pembunuhan," lapor Kazakh Tengri News.
Advertisement