Rusia Pertimbangkan Larangan terhadap Facebook

Liputan6.com, Moskow - Pemerintah Rusia kemungkinan akan memblokir Facebook jika perusahaan media sosial itu tidak memakai database (pengumpulan data) para pengguna Rusia di server yang berlokasi di wilayah Rusia.

Peringatan itu disampaikan oleh kepala pengatur media negara, Roskomnadzor yang muncul hanya beberapa hari setelah langkah Rusia memblokir Telegram, aplikasi pesan yang terenkripsi.

Kepala regulator media negara, Roskomnadzor mengeluarkan peringatan tentang Facebook. Alasannya karena gagal mematuhi undang-undang penyimpanan data. Demikian seperti dikutip dari VOAIndonesia pada Selasa (23/4/2018).

Zharov mengatakan kepada surat kabar Izvestia, pihaknya akan menyelidiki Facebook pada akhir tahun ini, dan jika situs media sosial itu belum memindahkan database pengguna Rusia ke wilayah Rusia, pihaknya akan mempertimbangkan untuk memblokirnya.

Beberapa hari sebelum peringatan ini, pengadilan Moskow menyetujui permintaan dari Roskomnadzor untuk memblokir Telegram, aplikasi pesan yang menggunakan pesan yang sangat terenkripsi.

Karena perlindungan privasi yang kuat, Telegram digunakan oleh kelompok-kelompok ekstrimis, alasan yang disebut oleh otoritas Rusia untuk menuntut bahwa pendiri aplikasi Pavel Durov menyerahkan kunci sandi kepada pihak keamanan Rusia.

Namun, Durov menolak perintah itu dengan mengatakan, Telegram akan membela kebebasan dan privasi.

Dalam cuitannya di Twitter, Pavel Durov mengatakan, "Mengancam untuk memblok Telegram, kecuali jika menyerahkan data pribadi penggunanya tidak berhasil. Telegram akan membela kebebasan dan privasi."

Roskomnadzor menanggapi Durov dengan memblokir alamat IP yang dimiliki oleh Google dan Amazon setelah mereka mengetahui Telegram telah menggunakan layanan cloud mereka untuk melewati larangan itu. Menurut sebagian orang, langkah seperti itu kontraproduktif.

"Rusia merugikan diri sendiri karena secara teknologi telah menciptakan sesuatu yang sangat maju, tetapi mereka melarang penggunaannya di seluruh dunia," kata Robert Orttung dari George Washington University.

"Ini menunjukkan bahwa Putin punya kemampuan besar di negaranya untuk benar-benar berinovasi dan mengembangkan produk yang menarik, tetapi pada dasarnya ia mematikan itu untuk tujuan politik," tambahnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengacara hukum Telegram berencana mengajukan banding atas keputusan pengadilan di Pengadilan HAM Eropa. Mereka mengatakan, tidak dapat mematuhi permintaan regulator media, karena kunci enkripsi disimpan di ponsel pengguna, dan perusahaan tidak memiliki akses.

Seorang aktivis HAM Damir Gainutdinov mengatakan, "Kunci enkripsi dibuat di perangkat pengguna, pihak administrator tidak memiliki akses ke sana. Di samping itu, enskripsi secara teratur diperbarui. Tidak ada kunci asli yang memungkinkan untuk mengetahui kode obrolan."

Robert Orttung dari George Washington University menambahkan, "Ini adalah alat milik Rusia yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Tetapi jelas kapasitas layanan ini jauh lebih besar daripada kapasitas pemerintah Rusia untuk memblokir mereka."

Pendiri Telegram, Pavel Durov, berseru dilancarkan "perlawanan digital" dengan mengatajan ia siap membayar administrator jaringan itu dalam bitcoin untuk melangkahi larangan pemerintah itu.