Wamenlu RI Temui Pengungsi Rohingya di Sela-Sela KTM OKI

Liputan6.com, Cox's Bazar - Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir berkesempatan mengunjungi kamp pengungsi Rohingya sebelum hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Menteri Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (KTM OKI).

Pada kesempatan tersebut, Wamenlu menyampaikan salam hangat dari rakyat Indonesia kepada para pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh.

"Salam hangat serta doa tulus dari masyarakat Indonesia kepada Saudara-Saudara di Kutupalong," ujar Wamenlu AM Fachir saat memulai interaksi langsung dengan pengungsi Rohingya di Camp Kutupalong, Cox’s Bazar, Bangladesh, seperti disampaikan dalam rilis Kemlu RI yang diterima oleh Liputan6.com pada Sabtu, (5/5/2018).

Dalam kunjungan tersebut, Wamenlu Fachir mendengarkan langsung berbagai tantangan dan permasalahan yang dialami para pengungsi.

Wamenlu AM Fachir juga meminta pengungsi Rohingya untuk terus berpikir positif dan memanfaatkan waktu di penampungan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat.

"Saling berbagi pengalaman dan keahlian, terus menjalin silaturahmi di antara pengungsi dan relawan merupakan kegiatan positif yang bisa dilakukan," ujar Wamenlu AM Fachir.

Usai kunjungan tersebut, Wamenlu Fachir juga bertemu anggota Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) yang tengah melaksanakan misi kemanusiaan di Cox Bazar.

Tak lupa, Wamenlu Fachir menyampaikan apresiasi atas dedikasi IHA yang telah bekerja keras selama ini.

"Kerja nyata serta kolaborasi IHA dengan pemerintah Indonesia di penampungan pengungsi, tampilkan wajah diplomasi kemanusiaan Indonesia yang aktif dan kontributif," jelas Wamenlu.

Dalam catatan Kementerian Luar Negeri, beberapa kebutuhan yang perlu disediakan bagi pengungsi Rohingya meliputi bantuan pangan, sanitasi dan air bersih, asupan gizi utamanya bagi ibu dan anak, serta pendidikan.

Untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya, pemerintah masih terus menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi sosial dan kemanusiaan di Indonesia.

Kunjungan Wamenlu RI ini dilakukan di sela-sela penyelenggaraan KTM ke-45 OKI. Dubes RI di Dhaka dan Dirjen Multilateral Kemlu RI ikut serta dalam kunjungan tersebut.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Myanmar mengklaim telah memulangkan segelintir pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh, kembali ke Negara Bagian Rakhine. Namun di sisi lain, Bangladesh membantah terlibat dalam pemulangan tersebut.

Segelintir pengungsi yang dipulangkan itu dikabarkan merupakan beberapa keluarga Rohingya, bagian dari 700.000 pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh pada Agustus lalu.

Dalam pernyataan yang dibuat pada Sabtu 14 April, pemerintah Myanmar menyebut ada lima anggota keluarga Rohingya yang telah dikembalikan ke sebuah daerah perbatasan di Negara Bagian Rakhine.

"Satu keluarga itu tinggal sementara dengan kerabat mereka di Kota Maungdaw, sebuah pusat administrasi daerah yang dekat dengan perbatasan," demikian pernyataan pemerintah Myanmar.

Bangladesh Bantah Klaim Myanmar

Namun, Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan membantah klaim Myanmar tersebut. Dia mengatakan bahwa berita pemulangan satu keluarga itu palsu dan kelima anggota keluarga yang disebutkan bahkan tidak pernah mencapai Bangladesh.

"Klaim dari Myanmar itu tidak lain hanyalah lelucon. Jika benar, saya berharap Myanmar membawa semua keluarga Rohingya kembali ke negaranya dalam waktu sesingkat mungkin," katanya, dikutip dari Washington Post.

Pernyataan Khan turut dibenarkan oleh Komisaris untuk Pengungsi, Bantuan, dan Repatriasi Bangladesh, Abdul Kalam. Kalam mengatakan bahwa keluarga Rohingya yang dipulangkan itu tidak pernah menyeberangi perbatasan.

"Hal itu tidak bisa disebut sebagai repatriasi. Tidak ada repatriasi yang dilakukan. Bangladesh tidak pernah ambil bagian dari hal itu," ujarnya.

Sementara itu, seorang ahli pengungsi independen yang telah menangani krisis Rohingya di Bangladesh selama bertahun-tahun, Asif Munier, mengatakan bahwa berita pemulangan pengungsi Rohingya itu hanya taktik Myanmar untuk memperoleh perhatian masyarakat.

"Mereka melakukannya lagi dan lagi. Pemerintah Bangladesh dan komunitas internasional harus meminta penjelasan dari Myanmar terkait langkah ini," ujarnya.

"Terlebih langkah ini dilakukan saat proses bilateral sedang berlangsung di mana badan-badan internasional juga terlibat. Langkah diambil Myanmar ini sangat tidak menguntungkan dan tidak terduga," tambahnya.