Subsidi Rp 299 Juta untuk PSK Tobat Jadi Kontroversi di Korea Selatan

Liputan6.com, Incheon - Sebuah distrik di Incheon, Korea Selatan berencana menggunakan uang sebesar 22,6 juta won atau sekitar Rp 299 juta sebagai dana pendukung atau subsidi bagi para pekerja seks komersial (PSK) yang ingin memulai hidup baru. Namun, rencana itu ditentang banyak orang.

Pemerintah di Distrik Michuhol-gu berencana mengumumkan inisiatif tersebut pada Senin 17 September 2018. Tujuannya, untuk mengentaskan perempuan dari prostitusi.

Uang sebesar 22,6 juta won per tahun akan diberikan pada masing-masing eks PSK yang ingin meninggalkan industri prostitusi yang ilegal di Korea Selatan dan mencari pekerjaan baru.

Seperti dikutip dari Korea Times, Sabtu (15/9/2018), uang tersebut diberikan pada PSK yang mengirimkan surat konfirmasi bahwa mereka ingin meninggalkan dunia prostitusi atau perdagangan seksual, menuliskan rencana rehabilitas dan pekerjaan baru yang akan dilakukan.

Dana sebesar itu termasuk, 1 juta won untuk tunjangan hidup bulanan, 7 juta won untuk sewa tempat atau rumah, dan 300.000 won per bulan untuk pelatihan atau kursus keahlian.

Sasaran program tersebut adalah para PSK di kawasan lampu merah yang dijuluki 'Yellow House' di Sungui-dong.

Rumah pelacuran tersebut dulu pernah berjaya hingga akhir 1990-an. Namun, pada 2004, bisnis di sana kolaps seiring keputusan pemerintah yang menyatakan perdagangan seksual adalah tindakan ilegal. Sejak saat itu jumlah PSK dan pelanggan menurun tajam.

Pemerintah distrik berencana menggusur klub-klub yang masih ada di kawasan lampu merah dan mengubah lahan di sana jadi kompleks apartemen. Dana subsidi akan diberikan pada para PSK yang masih ada di sana.

Namun, mayoritas warga tak senang dengan rencana tersebut. Uang 22,6 juta won untuk para PSK tobat dianggap berlebihan, jika dibandingkan dengan subsidi maksimal 1,5 juta won untuk rumah tangga dengan penghasilan rendah dan maksimum 3 juta won untuk orang dewasa yang mencari pekerjaan.

Saksikan video terkait PSK di bawah ini:

"Tentu saja beberapa orang yang tidak beruntung pasti tidak punya pilihan selain menjadi PSK. Namun, tak semua perempuan terjun ke dunia prostitusi saat mengalami kesulitan keuangan," kata seseorang yang menandatangani petisi anti-subsidi di Cheong Wa Dae, seperti dikutip dari Korea Times, Sabtu (15/9/2018).

Sejumlah orang lainnya menilai, subsidi tersebut tak lebih dari sekedar 'iming-iming' bagi para PSK.

Di sisi lain, pendukung subsidi berpendapat, dana itu akan membantu para mantan PSK. "Karena sulit bagi mereka untuk bergabung dengan masyarakat tanpa dukungan pemerintah," kata kubu yang pro.

Selain itu, menyediakan dukungan pada eks PSK dianggap akan berkontribusi untuk mengubah permukiman kumuh itu menjadi lingkungan yang lebih baik.

Rencana serupa juga sedang dipertimbangkan untuk kota-kota lain di Korea Selatan, termasuk Daegu, Gwangju, Asan dan Jeonju.

Seorang pejabat kantor distrik Michuhol-gu mengatakan kepada Segye Ilbo bahwa subsidi hanya untuk mereka yang bersedia mengubah masa lalu mereka. "Kami akan menyita uang dari mereka yang terus mencari uang dari prostitusi."