Di Dewan HAM PBB, RI Desak Israel Akhiri Pendudukan terhadap Palestina

Liputan6.com, Jenewa - Indonesia kembali menegaskan posisinya yang lugas dan tegas dalam membela hak-hak sah dan fundamental rakyat Palestina pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin, 24 September 2018, yang membahas situasi HAM di wilayah pendudukan Palestina oleh Israel.

Seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Liputan6.com Selasa (25/9/2018), di hadapan negara-negara anggota PBB, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib menyatakan, "Sudah lebih dari 60 tahun Israel membuat kawasan sebagai teater ketegangan dan kekerasan. Rakyat Palestina mengalami kesulitan hidup setiap hari, dan Israel dengan keras kepala terus mengabaikan desakan internasional untuk mengakhiri pendudukan ilegalnya di tanah milik Palestina."

Dubes Kleib selanjutnya mendesak agar Dewan HAM PBB perlu segera mengambil aksi nyata untuk mengakhiri impunitas yang terus dinikmati Israel, dan secara serius mengejar akuntabilitas atas berbagai pelanggaran HAM oleh Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan Palestina.

Dia menambahkan, Israel dengan terang-terangan telah melanggar berbagai hukum internasional melalui pembangunan pemukiman ilegal, pendirian tembok pemisah, dan pembatasan mobilitas warga Palestina.

Hasan Kleib mengingatkan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata terhadap rakyat sipil Palestina di Gaza baru-baru ini harus menjadi pengingat bagi PBB untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Ini dilakukan guna memastikan bahwa Israel mengakhiri kebijakan-kebijakan yang tidak manusiawi, dan menarik diri dari seluruh wilayah pendudukan.

Pada saat yang sama, Indonesia juga menyambut baik terbentuknya Commission of Inquiry (CoI) baru-baru ini yang sejalan dengan desakan Indonesia sebelumnya.

Diharapkan agar CoI yang akan melakukan investigasi atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Israel terhadap rakyat sipil Palestina dalam protes damai di Gaza, yang dimulai sejak Maret 2018, dapat menjalankan mandatnya dengan efektif.

Dubes Kleib meminta agar CoI dapat mengeluarkan rekomendasi terkait mekanisme akuntabilitas yang sesuai bagi para pelaku kekerasan bersenjata oleh Israel terhadap rakyat sipil Palestina.

Simak video pilihan berikut:

Dua tahun lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta peserta Sidang Majelis Umum PBB 2016 untuk membuat 2017 sebagai tahun untuk mengakhiri penjajahan Palestina oleh Israel.

Namun, ketika dia bersiap untuk berpidato lagi di perhelatan yang sama pekan ini, posisi Palestina tak pernah lebih lemah dari sebelumnya.

Sejak pidato itu, pada 2017, Donald Trump muncul sebagai Presiden Amerika Serikat, yang dipandang oleh Ramallah sebagai pemimpin paling pro Israel yang pernah mereka temui dan seorang pria yang semakin melemahkan impian orang Palestina untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat.

Trump pernah berjanji untuk membuat sebuah "kesepakatan" yang dapat mengakhiri konflik menahun Palestina-Israel. Akan tetapi, langkah Trump yang memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dipandang oleh Palestina sebagai sebuah pengkhianatan dan tak mencerminkan sikap sebagai juru damai Palestina-Israel.

Sudah lebih dari satu tahun menjabat, pemerintahan Trump belum juga mengeluarkan nota kesepakatan perdamaian seperti yang telah dijanjikan, meski Gedung Putih mengklaim telah bekerja secara intensif selama 20 bulan terakhir.

Selain itu, pembangunan permukiman Israel terus tak tertandingi di Tepi Barat yang diduduki, badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) sekarang tak lagi menerima pendanaan dari AS --meninggalkan organisasi itu dalam kondisi defisit dan di ambang krisis-- dan semua kontak diplomatik publik antara Washington dan Ramallah telah memburuk, menyusul langkah Washington yang menutup Kantor Perwakilan Palestine Liberation Organization (PLO) untuk AS.

Di tengah situasi buruk itu, pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas kini bergantung pada komunitas internasional untuk membantu, termasuk salah satunya dari Indonesia.

"Kami meminta Indonesia agar terus mengekspresikan sikap mereka untuk senantiasa membantu Palestina ... menjelang Presiden Mahmoud Abbas yang akan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB, di tengah tekanan dan konspirasi dari AS dan sekutunya, yang mereka berikan kepada Palestina," kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Sunarko mengatakan, "Seperti yang selalu ditegaskan oleh Bapak Presiden dan Ibu Menteri Luar Negeri RI, keputusan Indonesia untuk selalu memperjuangkan Palestina dalam politik luar negeri kita, adalah final, jelas, dan tegas ... bahwa kita akan terus membantu melalui berbagai jalur, mulai dari diplomatik, ekonomi, dan pengembangan kapasitas."

Sementara itu, Din Syamsudin yang hadir selaku Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina mengatakan bahwa "Seluruh rakyat Indonesia dari seluruh kelompok agama dan masyarakat sipil, selalu bersama Palestina dan berjuang terus untuk mencapai kemerdekaan Palestina."