Mulai 2019, Jepang Akan Kembali Berburu Paus untuk Kepentingan Komersial

Liputan6.com, Tokyo - Pemerintah Jepang mengatakan akan memulai kembali perburuan ikan paus komersial di laut teritorial dan zona ekonomi mereka pada Juli 2019 mendatang. Tokyo juga mengatakan akan keluar dari Komisi Penangkapan Paus Internasional (IWC).

Tetapi negara itu akan menghentikan apa yang disebut olehnya sebagai 'perburuan ilmiah' di Samudera Antartika dan Belahan Bumi Selatan.

Jepang menyatakan hanya akan berburu paus di laut dekat wilayahnya dan zona ekonomi eksklusif negara itu, demikian seperti dikutip dari ABC Indonesia, Rabu (26/12/2018).

Jepang sudah lama bosan dengan kebuntuan di IWC, dengan negara-negara yang pro dan anti perburuan paus tak bisa menyepakati jalan ke depan untuk organisasi tersebut.

Permintaan Jepang untuk dimulainya kembali perburuan paus komersial baru-baru ini ditolak pada pertemuan IWC pada bulan September.

Jepang tak akan bisa melanjutkan penelitian perburuan paus di perairan Antartika, karena negara-negara yang melakukannya diharuskan untuk bergabung dengan IWC oleh Konvensi Internasional untuk Peraturan Perburuan Paus (ICRW).

"Dari Juli 2019, setelah penarikan mulai berlaku pada 30 Juni, Jepang akan melakukan perburuan paus komersial di dalam laut teritorial Jepang dan zona ekonomi eksklusifnya, dan akan menghentikan perburuan paus di Samudra Antartika / Belahan Selatan," kata Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga.

"Meskipun bukti ilmiah telah mengonfirmasi bahwa beberapa spesies paus jumlahnya melimpah, negara-negara anggota yang fokus secara eksklusif pada perlindungan paus, sementara mengabaikan tujuan lain yang dinyatakan oleh ICRW, menolak untuk menyetujui untuk mengambil langkah nyata apapun untuk mencapai suatu posisi bersama yang akan memastikan pengelolaan sumber daya ikan paus berkelanjutan."

Suga mengatakan bahwa ICRW - yang merinci perkembangan tertib industri perburuan paus - tidak diperhitungkan pada pertemuan terbaru IWC.

"Sangat disayangkan, hal itu mengungkap fakta bahwa tidak mungkin terjadi di IWC bahkan untuk melihat koeksistensi negara-negara dengan pandangan yang berbeda," katanya.

"Konsekuensinya, Jepang telah dituntun untuk membuat keputusan."

Jepang mengatakan akan berpartisipasi dalam pertemuan IWC sebagai pengamat.

Pada tahun 1986, anggota IWC menyetujui moratorium perburuan untuk memungkinkan populasi paus pulih.

Negara-negara pro-perburuan paus mengharapkan moratorium bersifat sementara, sampai konsensus dapat dicapai pada kuota tangkapan berkelanjutan.

Sebaliknya, itu menjadi larangan semi permanen. Namun negara-negara yang berburu paus, seperti Jepang, Norwegia, dan Islandia, berpendapat praktik ini adalah bagian dari budaya mereka dan harus dilanjutkan secara berkelanjutan.

Saat ini, stok ikan paus dipantau dengan cermat, dan sementara banyak spesies masih terancam punah, yang lain --seperti paus minke yang terutama diburu Jepang-- tidak.

Pada bulan September, Tokyo mencoba membuat IWC mengizinkan kuota tangkapan komersial, tetapi proposal itu ditolak.

Jepang telah berburu paus selama 30 tahun terakhir tetapi di bawah program ilmiah, yang boleh dilakukan sebagai pengecualian di bawah larangan IWC.

Para kritikus mengatakan praktik itu adalah kedok untuk apa yang sebenarnya berarti perburuan paus komersial.

Ini berarti paus dapat diambil untuk studi ilmiah dan dagingnya kemudian dapat dijual untuk dikonsumsi.

Jepang telah menangkap antara sekitar 200 dan 1.200 paus setiap tahun. Mereka kerap mengatakan bahwa penangkapan itu berkaitan dengan proyek untuk menyelidiki tingkat populasi guna melihat apakah paus itu terancam atau tidak.

Simak video pilihan berikut:

Pemerintah Australia mengatakan mereka "sangat kecewa" bahwa Jepang menarik diri dari IWC dan melanjutkan perburuan paus komersial.

"IWC memainkan peran penting dalam kerja sama internasional tentang konservasi paus," kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, dan Menteri Lingkungan Hidup, Melissa Price, dalam sebuah pernyataan bersama.

"Keputusan Jepang untuk mundur sangat disesalkan dan Australia mendesak Jepang untuk kembali ke konvensi dan komisi itu sebagai langkah prioritas."

"Kami mengakui komitmen Jepang untuk terus bekerja sama dengan komisi ini sebagai pengamat - ini akan memberikan jalan bagi Australia dan anggota komisi lainnya untuk terus terlibat dengan Jepang dalam perburuan paus."

Pemerintah Australia menyambut baik berakhirnya perburuan paus di Samudra Selatan - tetapi mengatakan akan terus menentang semua bentuk perburuan paus di semua wilayah.