Minta Tolong soal RUU Ekstradisi, Warga Hong Kong Longmars di Konsulat Negara G20

Liputan6.com, Hong Kong- Warga Hong Kong kembali longmars pada Rabu, 26 Juni 2019 di depan konsulat negara-negara anggota G20. Mereka menginginkan agar peserta pertemuan puncak G20 dapat berdialog dengan China, khususnya membahas permasalahan RUU Ekstradisi.

Sepanjang Rabu, sekitar 1.000 demonstran berpartisipasi. Banyak di antara mereka memegang plakat "Tolong Bantu Hong Kong" atau meneriakkan "Bantu Hong Kong." Dalam longmars itu mereka juga berusaha menyerahkan petisi, memohon utusan negara G20 untuk melobi pemerintah mereka.

Pada malam harinya, sekitar 4000 pengunjuk rasa berkumpul di sebuah taman di distrik komersial, lapor Channel News Asia dikutip Kamis (27/6/2019).

Sementara pada Kamis, ratusan orang telah berkumpul di luar markas polisi di distrik Wan Chai, Hong Kong. Mereka menumpuk payung dan barikade.

Seorang pengunjuk rasa, yang memberikan nama keluarga sebagai Lau, mengatakan masyarakat internasional memiliki hak untuk berbicara tentang masa depan Hong Kong karena perannya sebagai pusat perdagangan utama global.

"Kita perlu menjaga keunikan kita agar kita dapat melayani ekonomi internasional," katanya kepada AFP.

Para pengunjuk rasa juga telah meluncurkan kampanye crowdfunding untuk mengeluarkan iklan di surat kabar keuangan utama. Hingga donasi dihentikan pada Selasa, sudah terkumpul sekitar HK $ 5,48 juta (Rp 9,9 miliar) dari 20.000 penyumbang.

China Menolak

Sementara itu, China telah mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan adanya diskusi tentang protes Hong Kong dalam KTT yang akan berlangsung di Jepang itu. Pernyataan Beijing menanggapi Donald Trump yang sebelumnya berencana mengangkat masalah itu saat bertemu dengan Presien Tiongkok Xi Jinping.

"China tidak akan pernah menyetujui (pertemuan) G20 membahas masalah Hong Kong. Ini sepenuhnya urusan dalam negeri China," kata juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang kepada wartawan, lapor Channel News Asia dikutip Kamis (27/6/2019).

Hong Kong telah melakukan serangkaian protes pada bulan ini. Mereka menuntut pencabutan RUU kontroversial yang akan memungkinkan ekstradisi ke China daratan.

Sementara itu, menurut asisten Menteri Luar Negeri China, Zhang Jun, KTT G20 adalah forum yang berfokus pada pembahasan masalah ekonomi global, dan sebaiknya tidak menyinggung di luar isu terkait.

Meski begitu, Xi dan Trump telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan bilateral yang berfokus pada perang dagang AS-China selama KTT G20 berlangsung.

"Saya dapat memberi tahu Anda dengan pasti bahwa G20 tidak akan membahas masalah Hong Kong, dan kami tidak akan membiarkan G20 membahas masalah Hong Kong," kata Zhang pada konferensi pers, yang membahas tentang kehadiran Xi Jinping di pertemuan terkait.

"Urusan Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China, dan tidak ada negara asing yang memiliki hak untuk campur tangan," katanya, mengingat bahwa kota tersebut adalah wilayah administrasi khusus Negeri Tirai Bambu.

Di lain pihak, warga Hong Kong dilaporkan akan kembali melakukan protes selama pelaksanaan KTT G20, yang telah dimulai sejak Jumat 21 Juli.

Penyelenggara protes telah meminta masyarakat di wilayah otonom itu untuk mengambil bagian dalam pawai untuk membatalkan RUU ekstradisi.

Front Hak Asasi Manusia Sipil (CHRF), yang berada di belakang dua demonstrasi besar-besaran di Hong Kong awal bulan ini, mengatakan pawai akan dimulai di jantung distrik bisnis dan melewati konsulat masing-masing negara anggota G20.

"Pada 1 Juli, kita harus mengumpulkan lebih banyak orang untuk memberi tahu Carrie Lam dan pemerintah bahwa kita memiliki lima tuntutan yang sama, yang belum mereka tanggapi," kata wakil ketua CHRF Figo Chan, sebagaimana dikutip dari The Straits Times.