PM Lebanon Teken Reformasi Ekonomi di Tengah Krisis, Pengunjuk Rasa Tak Puas

Liputan6.com, Beirut - Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri pada Senin 21 Oktober 2019, mengumumkan serangkaian reformasi ekonomi dan anggaran tahun 2020 demi menghentikan krisis ekonomi yang melanda negara itu.

Reformasi yang disetujui termasuk memotong setengah dari gaji beberapa politikus, termasuk mantan; menghapuskan Kementerian Informasi dan lembaga-lembaga negara usang lainnya dan mereformasi sektor listrik yang dikelola pemerintah.

Namun, langkah Hariri gagal menenangkan para pengunjuk rasa, yang terus menuntut agar pemerintahan saat ini mundur. Sang PM Lebanon pun maklum.

"Keputusan ini tidak dirancang sebagai timbal-balik untuk meredam demonstrasi. Kami tidak meminta Anda untuk berhenti mengungkapkan kemarahan Anda. Itu adalah keputusan Anda," kata Hariri dalam konferensi pers yang disiarkan televisi Senin kemarin, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (22/10/2019).

Ratusan ribu orang telah membanjiri jalan-jalan sejak Kamis 17 Oktober 2019, geram pada elite politik yang mereka tuduh mendorong ekonomi sampai ke titik kehancuran.

Orang-orang memblokir jalan untuk hari kelima di seluruh negeri, menuntut segera lengsernya pemerintahan saat ini untuk kemudian diisi oleh pemerintahan transisi yang dipimpin oleh dewan hakim non-politik, sampai pemilihan umum digelar kemudian.

Sebagai ganti pemerintahan tetap sekarang, demonstran menuntut pemilihan baru dan kabinet baru.

PM Hariri mengatakan, dia mendukung seruan para demonstran, namun hanya untuk melakukan pemilihan umum sela.

"Kami mendengar Anda. Jika permintaan Anda adalah pemilihan sela ... saya Saad Hariri bersama Anda dalam permintaan ini."

Tidak lama setelah Hariri berbicara, para pengunjuk rasa mulai meneriakkan "revolusi, revolusi," ketika jalan-jalan utama menuju ibukota, Beirut, tetap diblokir dengan membakar ban sementara sekolah, bisnis dan bank ditutup.

Maya Mhana, seorang guru yang mendengarkan pidato di Beirut tengah dengan pengunjuk rasa lainnya, tidak yakin. "Kami masih di jalanan; kami tidak percaya sepatah kata pun dia katakan," katanya.

Para pengunjuk rasa menyanyikan lagu kebangsaan hingga malam dan terus berdemonstrasi di bagian lain negara itu, termasuk kota utara Tripoli dan Sidon di selatan.

Demonstran juga menyerukan hukum yang akan membuka jalan bagi teknokrat untuk mengambil alih kekuasaan, sambil mencegah para pemimpin sektarian yang sama melakukan hal itu.

Lebanon memiliki pemerintahan sektarian di mana berbagai peran pemerintah dan jumlah kursi di parlemen dialokasikan berdasarkan kelompok etnis. Gerakan-gerakan politik di negara ini biasanya terbagi sepanjang garis-garis itu dan seringkali berjuang untuk menarik daya tarik nasional.

Lima hari protes, yang dimulai pada Kamis pekan lalu, dinilai sangat besar dalam sejarah Lebanon modern, terlebih karena jangkauan geografis dan daya tarik mereka di seluruh garis etnis --Al Jazeera melaporkan.

Simak video pilihan berikut:

PM Saad Hariri, yang berbicara kepada para pengunjuk rasa, mengatakan langkah-langkah yang disepakati pada hari Senin mungkin tidak memenuhi tuntutan mereka tetapi merupakan awal untuk mencapai beberapa dari mereka. Pemerintah harus bekerja untuk memulihkan kepercayaan rakyat, katanya.

"Anda adalah kompas dan ... gerakan Anda terus terang itulah yang menuntun kami ke keputusan ini hari ini," tambah Hariri, yang mengatakan langkah besar telah diambil untuk memerangi korupsi dan pemborosan.

Banyak pemrotes mengatakan mereka tidak mempercayai rencana apa pun oleh pemerintah saat ini dengan satu demonstran menggambarkan janji kabinet sebagai "suntikan penghilang rasa sakit."

"Saya memiliki kepercayaan nol persen pada pemerintah ini," kata Reem Mouwaad, seorang guru kebutuhan khusus.

Anggaran tahun 2020 yang disetujui tidak mencakup pajak baru dan proyek defisit sekitar 0,6 persen, jauh lebih kecil dari tingkat yang ditargetkan sekitar tujuh persen untuk 2019.

Reformasi juga mencakup rencana di mana bank sentral negara dan sektor perbankan, yang dipenuhi dengan uang tunai, akan membantu mengurangi defisit negara sekitar US$ 3,4 miliar pada tahun 2020.