Termasuk RI, 4 Negara ASEAN Ini Lawan Monopoli Tiongkok di Laut China Selatan

Liputan6.com, Jakarta - Klaim sepihak Tiongkok di Laut China Selatan memancing respons keras dari Indonesia. Bagaimana tidak? Klaim yang dipakai China tak punya dasar di hukum internasional.

Menurut versi pemerintah China, negara mereka memiliki klaim historis dan tradisional pada Laut China Selatan. Mayoritas wilayah laut yang kaya sumber daya alam itu pun akhirnya diklaim milik China.

Peta maritim China pun menggambar garis batas di Laut China Selatan yang disebut Sembilan Garis Putus (Nine Dash Line). Masalahnya, garis itu ternyata turut menyerempet wilayah Natuna di Indonesia.

Pernyataan keras terhadap China datang dari Menko Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Indonesia tidak sendirian. Negara-negara besar lain di ASEAN sudah menentang monopoli China di Laut China Selatan.

Berikut empat negara tersebut:

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Vietnam tidak kalah tegas pada konflik Laut China Selatan. Tak hanya di panggung politik internasional, segala klaim Nine Dash Line China yang muncul di pakaian, film, hingga aplikasi peta ditolak oleh Vietnam.

Menurut laporan Quartz, Vietnam melarang penjualan mobil-mobil China yang menunjukan Nine Dash Lines pada aplikasi navigasi mereka. Buku-buku impor pun turut diperiksa.

Vietnam juga melarang penayangan film animasi Abominable yang memunculkan Nine Dash Line. Tak hanya itu, Jackie Chan sampai batal ke Vietnam karena dituduh mendukung klaim maritim China yang sepihak.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Indonesia tak akan mengakui Nine Dash Line. Senada, Menlu Retno berkata Indonesia tidak mengakui klaim sepihak China.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional," tegas Menlu Retno.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun menyebut klaim "tradisional" China tak punya dasar hukum.

Di Twitter, Susi menegaskan agar pemerintah terus tegas terhadap kapal pencuri ikan China yang masuk wilayah Natuna.

"Pisahkan dan bedakan pencurian ikan dengan investasi!" tegas Susi via Twitter.

Klaim Laut China Selatan sangat menganggu Filipina. Pasalnya, lautan di barat Filipina diserempet klaim maritim China.

Filipina bahkan sudah berhasil menyeret China ke Mahkamah Arbitrase Antarbangsa (Permanent Court of Arbitration) pada 2013 lalu.

Hasilnya, Nine Dash Line disebut ilegal dan Filipina memiliki hak kedaulatan eksklusif di Laut Filipina Barat yang berada di Laut China Selatan, demikian laporan Inquirer.

Mahkamah menyebut China melanggar Zona Ekonomi Ekslusif Filipina, menganggu aktivitas nelayan dan penjelajahan minyak, membangun pulau buatan, serta gagal mencegah nelayan China untuk zona Filipina.

Namun, China menolak hasil putusan tersebut. Iming-iming investasi Jalur Sutera Baru disinyalir menjadi andalan China.

Kabar media China seperti CGTN dan Global Times menyebut Presiden Filipina Rodrigo Duterte memilih merangkul proyek Jalur Sutera Baru ketimbang putusan arbitrase.

Negeri Jiran Malaysia juga baru saja melayangkan protes kepada PBB terkait klaim China di Laut China Selatan. Malaysia pun tak peduli jika China protes.

"Langkah China untuk protes adalah sesuatu yang kita perkirakan, bahkan sebelumnya, ujarnya seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (3/1/2019).

Saifuddin juga mengaku biasa saja terhadap protes China.

"Ini normal. Saya bukannya menyebut menerima ini, tetapi kita tetap pada klaim kita," ujarnya yang berkata tidak takut retaliasi China.

Sebelumnya, Malaysia melaporkan China ke PBB atas klaim sepihak terkait Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam.

China berkata laporan Malaysia melanggar hak kedaulatan dan yuridiksi negara mereka. Argumen yang digunakan China adalah negara mereka memiliki hak sejarah serta tradisi atas Laut China Selatan.