AS Kecam Tiongkok Tumpuk Kekuatan Militer di Laut China Selatan

Liputan6.com, Bangkok - Penasihat keamanan nasional Amerika Robert O'Brien mengecam penumpukan kekuatan militer China di Laut China Selatan pada pertemuan para pemimpin ASEAN, di Thailand, Senin (4/11).

"Beijing telah menggunakan intimidasi untuk mencoba menghentikan negara-negara ASEAN untuk mengeksploitasi sumber daya lepas pantai mereka, menghalangi akses ke 2,5 triliun dolar cadangan minyak dan gas saja. Taktik ini bertentangan dengan aturan penghormatan, keadilan, dan hukum internasional. Kawasan itu tidak tertarik dengan era kekaisaran baru di mana sebuah negara besar dapat memerintah negara lain pada teori yang mungkin membuatnya benar," kata O'Brien, dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (5/11/2019).

Dalam komentar yang tampaknya ditujukan pada Amerika, Wakil Menteri Luar Negeri China Le Yucheng mengkritik apa yang disebutnya "campur tangan" oleh kekuatan di luar kawasan dalam negosiasi untuk menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan.

"Sayangnya, seperti kata pepatah, 'sementara pohon menginginkan ketenangan, angin terus bertiup.' Beberapa negara non-regional tidak bisa hidup dengan air yang tenang di Laut China Selatan dan telah datang jauh-jauh ke bagian dunia ini untuk membuat gelombang dan menciptakan ketegangan," ujarnya.

"Ada kekuatan-kekuatan asing yang tampaknya tidak senang melihat ketenangan di Laut China Selatan, dan datang dari jauh hanya untuk membuat kerusuhan dan ketegangan," tambah Yucheng.

Meskipun terjadi retorika panas antara Washington dan Beijing, O 'Brien dan Perdana Menteri Li Keqiang mengadakan pembicaraan bilateral di sela-sela KTT itu.

O'Brien juga membaca pesan dari Presiden Donald Trump dalam pidatonya yang mengundang para pemimpin ASEAN untuk bergabung dengan Trump di Amerika untuk KTT khusus pada kuartal pertama tahun 2020.

China telah mengklaim wilayah maritim di perairan kaya sumber daya Laut China Selatan, dan membuat marah negara-negara tetangga dengan mengirim kapal ke jalur laut yang sibuk itu, di mana beberapa negara anggota ASEAN juga memiliki klaim yang tumpang tindih.

Simak video pilihan berikut:

Sementara itu, masih dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-22 ASEAN-RRT, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kepercayaan strategis menjadi kunci untuk membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk di Laut China Selatan.

"Trust akan terwujud jika kita berkomitmen untuk mengutamakan dialog dan penyelesaian sengketa secara damai, dan menghormati, serta mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," kata Jokowi di Impact Exhibition & Convention Center, Bangkok, Thailand, Minggu (3/11/2019).

Presiden menilai upaya pembangunan stabilitas dan perdamaian di kawasan harus terus dilakukan, salah satunya penyelesaian putaran pertama perundingan Code of Conduct in the South China Sea pada 2019.

Jokowi juga berharap kemajuan dalam perundingan tersebut dapat selaras dengan situasi di lapangan. Dia juga menyampaikan agar tidak ada pihak mana pun yang melakukan tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.

"Dengan cara ini, strategic trust antara ASEAN dan RRT dapat terjaga. Jika ini dilakukan, kemitraan ASEAN-RRT dalam 3 dekade ke depan akan menjadi pilar penting bagi stabilitas, perdamaian dan kemakmuran di Kawasan Indo-Pasifik," demikian diungkapkan Presiden.

Selain itu, dalam pidatonya Presiden juga mendorong konsep Indo-Pasifik dengan mengedepankan kolaborasi antarnegara-negara di kawasan.

ASEAN bersama RRT memiliki komitmen yang sama untuk memastikan stabilitas dan perdamaian sebagai kunci kesejahteraan.

Jokowi berharap ASEAN outlook Indo-Pacific dapat terus mendorong stabilitas, keamanan dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik.