Antisipasi Demo RUU Keamanan Nasional, Polisi Hong Kong Bersiaga

Liputan6.com, Hong Kong - Ratusan polisi anti huru hara telah berjaga-jaga di sekitar gedung legislatif Hong Kong semalam, karena protes diperkirakan akan dilakukan pada hari ini.

Rencana demonstrasi tersebut menuntut RUU yang mengkriminalkan penghinaan terhadap lagu kebangsaan China dan menentang rencana Beijing untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional. Demikian seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (27/5/2020). 

Usulan undang-undang keamanan nasional yang baru telah memicu kerusuhan pertama di Hong Kong sejak tahun lalu, ketika protes kekerasan menjadi krisis terbesar Hong Kong sejak kembalinya pemerintahan China pada tahun 1997 dari Inggris.

Para aktivis mengatakan undang-undang keamanan dapat mengakhiri otonomi Hong Kong, yang kini dijamin di bawah kebijakan yang dikenal sebagai "satu negara, dua sistem".

Para diplomat, badan dagang, dan investor juga telah memiliki kekhawatiran terkait hal tersebut. Ribuan pengunjuk rasa pun telah bentrok dengan polisi pada hari Minggu.

Untuk bersiap menghadapi protes mendatang, pihak berwenang mendirikan dinding yang terbuat dari penghalang plastik berwarna putih dan biru setinggi 2 meter yang diisi air di sekitar LegCo (gedung legislatif Hong Kong), membentang di taman terdekat hingga Victoria Harbour.

Sekitar tengah malam, polisi anti huru hara menjelajahi taman, dengan pasukan ditempatkan di luar LegCo dan gedung Kantor Pemerintah Pusat yang berdekatan. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Di Washington, Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengumumkan sebelum akhir minggu ini, tanggapan kuat terhadap undang-undang keamanan yang direncanakan untuk Hong Kong.

Ketika ditanya di sebuah briefing berita apakah tanggapannya akan mencakup sanksi, dia berkata: "Tidak, itu sesuatu yang akan Anda dengar ... sebelum akhir minggu, saya pikir sangat kuat."

Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany mengatakan bahwa Trump merasa "sulit untuk melihat bagaimana Hong Kong dapat tetap menjadi pusat keuangan jika China mengambil alih".

Penasihat ekonomi Trump, Larry Kudlow, mengatakan bahwa China membuat "kesalahan besar" dengan undang-undang keamanan yang direncanakan dan berjanji bahwa pemerintah AS akan membayar biaya perusahaan-perusahaan Amerika yang ingin mengalihkan operasi dari Hong Kong atau China.