Carrie Lam Pastikan RUU Keamanan Nasional dari China Tak Rampas Hak Warga Hong Kong

Liputan6.com, Hong Kong - Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan negara-negara lain "tidak punya tempat" untuk mencampuri urusan wilayahnya, karena ia dengan kuat akan membela hukum keamanan nasional kontroversial yang direncanakan pihak China.

Hukum tersebut akan melarang pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan dan subversi. Para kritikus mengatakan hal itu akan membatasi kebebasan kota, seperti dikutip dari BBC, Selasa (26/5/2020). 

Tetapi dalam komentar publik pertamanya, Lam mengatakan bahwa RUU tersebut adalah langkah "bertanggung jawab" untuk melindungi mayoritas yang taat hukum.

Dia membantah bahwa hukum yang kini diperdebatkan tersebut akan membatasi hak-hak warga Hong Kong.

Hak-hak ini, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan suatu bentuk mini-konstitusi Hong Kong telah berlaku sejak diserahkan kembali ke China pada tahun 1997 oleh Inggris. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan tertentu untuk wilayah tersebut, seperti hak untuk protes, yang tidak ada di daratan China. 

Pada akhir pekan yang lalu, muncul lagi aksi protes masyarakat seperti yang terlihat tahun lalu, dengan polisi menembakkan gas air mata ketika ribuan orang turun ke jalan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Hukum ini sebenarnya bukanlah undang-undang, tetapi sebuah proposal - yang disebut "rancangan keputusan" - yang akan dipungut suaranya di parlemen stempel China, Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada minggu ini.

Setelah pemungutan suara itu disahkan, proposal akan disempurnakan menjadi rancangan undang-undang dan bisa berlaku pada akhir Juni.

Sejak diumumkan, ia menghadapi kritik keras secara internasional, tetapi dalam konferensi pers mingguannya, Lam mengatakan negara-negara lain "tidak memiliki tempat untuk mengganggu pengaturan ini".

Tidak ada negara yang akan mentolerir cacat hukum keamanan nasional, katanya, dan Hong Kong, sebagai bagian dari Cina, tidak berbeda.

Penentang mengatakan undang-undang yang diusulkan adalah upaya langsung untuk membatasi kebebasan unik yang selama ini dimiliki oleh Hong Kong.

Lam berulang kali mengatakan belum ada detail yang jelas terkait hukum ini, tetapi teks "rancangan keputusan" China harus membuat publik yakin. 

Dia juga berbicara tentang "respons positif" dari publik dalam beberapa hari terakhir. 

RUU itu akan menargetkan "segelintir orang" yang terlibat dalam terorisme atau subversi, katanya, dan siapa pun yang khawatir tentang hal itu harus menunggu perincian lengkap untuk dirilis.

Kebebasan, semangat, dan nilai-nilai inti Hong Kong "akan terus ada di sana", katanya, tetapi menambahkan: "Hak dan kebebasan tidak mutlak."

Undang-undang itu akan meningkatkan status Hong Kong sebagai pusat keuangan global, daripada merusaknya. Ia juga menyebut bahwa ketakutan itu "sama sekali tidak berdasar".

Ada juga kekhawatiran bahwa undang-undang itu dapat memungkinkan China untuk membangun lembaga penegakan hukumnya sendiri di Hong Kong, di samping milik Hong Kong sendiri.