Jadi Presiden DK PBB di Periode Kedua, Program Kerja Indonesia Telah Disahkan

Liputan6.com, New York - Indonesia telah menduduki posisi sebagai Presiden di Dewan Keamanan atau DK PBB dalam masa kepemimpinan kedua. Sebelumnya, posisi tersebut dipegang Indonesia pada Mei 2019. 

Di awal Presidensi Indonesia ini, DK PBB telah berhasil mengesahkan Program Kerja secara konsensus, pada 3 Agustus 2020 di New York. Negara Anggota DK PBB menyampaikan dukungannya terhadap Presidensi Indonesia dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Indonesia di Agustus 2020.

"Guna menjaga kesinambungan Presidensi Indonesia pada 2019 yang bertemakan 'Investing in Peace', tema Presidensi tahun ini adalah 'Advancing Sustainable Peace'," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, setelah memimpin pertemuan DK yang mengesahkan program kerja Agustus 2020.

Dubes Djani menambahkan, selama Presidensi Indonesia, akan diselenggarakan lebih dari 15 pertemuan resmi DK PBB yang telah terjadwal, antara lain mengenai Palestina, Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, Guinea Bissau, Somalia, DPRK, dan pertemuan tematis yang merupakan prioritas Indonesia. Di samping itu, dijadwalkan juga setidaknya 13 pertemuan badan subsider DK dan pertemuan informal lainnya.

Salah satu prioritas Presidensi Indonesia adalah untuk terus mendorong relevansi DK PBB dalam upaya global memberantas COVID-19 dengan memprakarsai pertemuan mengenai pembangunan perdamaian (peacebuilding) dalam masa pandemi.

"Hal ini penting mengingat dampak COVID-19 dapat menyebabkan terjadinya ketidak-stabilan di negara-negara yang baru keluar dari konflik, serta mempersulit proses perdamaian di wilayah-wilayah yang masih dilanda kecamuk konflik,"  ujar Dubes Djani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selain itu, guna memenuhi janji kampanye yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB, Indonesia akan menyelenggarakan dua pertemuan mengenai pemberantasan terorisme, yaitu pembahasan laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai ancaman ISIL/Daesh, serta mengenai keterkaitan kejahatan lintas batas dengan terorisme.

Presidensi Indonesia juga dijadwalkan akan mengesahkan setidaknya 3 (tiga) Resolusi mengenai perpanjangan mandat Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), Sanksi terhadap Mali untuk dukung proses perdamaian, dan Misi PBB di Somalia (UNSOM).

"Perpanjangan mandat misi UNIFIL melalui adopsi resolusi amat penting, terutama mengingat Indonesia merupakan negara pengirim pasukan terbanyak di UNIFIL," tegas Dubes Djani.

Sebelum adopsi program kerja DK PBB, Indonesia telah mengadakan pertemuan dalam format breakfast meeting dengan para Duta Besar DK PBB bertempat di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, dengan menerapkan protokol kesehatan saat pandemi secara ketat. Selain itu, di hari yang sama, Indonesia selaku Presiden DK juga telah menyelenggarakan briefing kepada seluruh negara anggota PBB dan media yang khusus meliput PBB, tentang agenda DK selama bulan Agustus.

Keberhasilan Indonesia memperkenalkan batik pada Presidensi Indonesia bulan Mei 2019 akan dilanjutkan dengan mempromosikan kain tenun Indonesia pada Presidensi 2020.