Indonesia Jadi Presiden DK PBB Lagi, Serukan Perkuat Perdamaian di Tengah COVID-19

Liputan6.com, Jakarta- Selain merayakan hari kemerdekaan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, Agustus 2020 merupakan bulan yang sangat spesial bagi Indonesia. Indonesia kembali menjadi Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB).

"Agustus tahun ini kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia dan selain itu pada Agustus tahun ini Indonesia juga memegang presidensi Dewan Keamanan PBB," kata Menlu Retno Marsudi dalam press briefing yang digelar secara virtual pada Kamis (23/7/2020).

Menlu Retno Marsudi menjelaskan, presidensi di DK PBB ini merupakan yang kedua bagi Indonesia, setelah pada Mei 2019 juga memegang posisi yang sama dengan mengambil tema Investing in Peace atau menabur benih perdamaian. 

"Perdamaian bukan sesuatu yang dapat hadir dengan sendirinya, tapi harus terus disemai, dipelihara terus-menerus," ujar Retno. 

"Oleh karena itu, sebagai kelanjutan dari tema presidensi tahun lalu, maka presidensi tahun ini Indonesia mengambil tema Advancing Sustainable Peace atau 'Memajukan Perdamaian yang Abadi'," ucapnya.

Selain itu, Retno juga menyebutkan hal yang membedakan dengan presidensi 2019, yakni presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB pada 2020 dijalankan di tengah pandemi Virus Corona COVID-19.

"Presidensi Indonesia tahun ini ingin menekankan bahwa pada saat hampir semua energi dan perhatian kita terusap pada upaya penanganan pandemi, jangan sampai kita terlupa untuk terus memajukan perdamaian, karena perdamaian tetap merupakan prasyarat utama bagi kesuksesan kita menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi," papar Retno. 

Negara-negara yang tergabung dalam DK PBB, akan bergantian setiap bulannya untuk menduduki kursi Presiden Dewan Keamanan.

Saksikan Video Berikut Ini:

Menlu Retno Marsudi mengumumkan bahwa selama presidensi, Indonesia akan melakukan tiga signature events, yaitu Meeting on the Linkage of Counter Terrorism and Organized Crimes, pada tanggal 6 Agustus 2020.

Pertemuan tersebut dikatakan Menlu Retno Marsudi akan membahas laporan perdana Sekjen PBB mengenai penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas. 

Sementara signature event yang kedua adalah Meeting on Pandemic and the Challenges of Sustaining Peace, yang akan diselenggarakan pada 12 Agustus 2020, kata Menlu Retno Marsudi.

Pertemuan itu digelar dalam rangka untuk menyatukan langkah Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian di tengah pandemi.

Namun "Hingga saat ini, belum ada pembahasan terkait hal ini di Dewan Keamanan PBB," ujar Menlu Retno Marsudi.

Adapun signature event yang ketiga, yaitu Area Formula of Cyber and Protection of Civillian. 

"Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap isu ini, karena semakin maraknya serangan cyber kepada infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan bandara termasuk di masa pandemi," jelas Menlu Retno Marsudi, mengacu pada pertemuan yang akan digelar pada 26 Agustus 2020 itu.

Selain tiga signature events tersebut, "Indonesia juga akan memimpin setidaknya 14 pertemuan yang membahas upaya perdamaian di berbagai belahan dunia, seperti Palestina, Suriah, Yaman, Lebanon, Somalia, Korea Utara, Guinea Bissau, dan laporan strategis mengenai ISIL, termasuk juga pertemuan yang membahas perpanjangan mandat misi perdamaian di Lebanon atau UNIFIL, dan di Somalia atau UNSOM," terang Menlu Retno Marsudi. 

Pada presidensi ini, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa "Indonesia akan berusaha mengupayakan dua outcome documents Dewan Keamanan PBB terkait dengan penanggulangan terorisme khususnya isu prosekusi rehabilitasi dan reintegrasi atau prosecution rehabilitation and reintegration atau disingkat sebagai PRR."

Menlu Retno Marsudi kemudian melanjutkan, "Terkait dengan PRR, Indonesia bermaksud mendorong pendekatan yang komprehensif dan penanganan terorisme, sehingga Dewan Keamanan PBB tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum saja, tetapi juga upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku terorisme ke masyarakat."