Krisis Populasi Muda, Jepang Akan Bantu Warga yang Tertarik Buat Bayi Tabung

Liputan6.com, Tokyo - PM Jepang Yoshihide Suga telah memberikan harapan kepada pasangan yang berjuang untuk hamil dengan janji untuk menutupi perawatan kesuburan yang mahal dengan asuransi kesehatan, tetapi para ahli memperingatkan perubahan itu tidak akan banyak membantu mencegah krisis demografis.

Suga yang menjabat sejak bulan September, mengidentifikasi depopulasi sebagai tantangan utama bagi Jepang selama kampanyenya untuk menggantikan Shinzo Abe sebagai PM dan mengulangi tekadnya untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah selama pidato kebijakan pertamanya di parlemen.

"Untuk menghidupi rumah tangga yang ingin memiliki anak kami akan membuat pengobatan infertilitas berlaku asuransi," imbuhnya seperti dikutip dari the Guardian, Sabtu (7/11/2020).

Infertilitas tidak secara resmi diakui sebagai penyakit di Jepang sehingga pengobatan hanya tersedia secara pribadi. Pasangan membayar beberapa ratus ribu yen yang setara dengan ribuan dolar untuk satu perawatan, dengan jumlah yang signifikan membayar jutaan yen selama beberapa tahun untuk beberapa siklus in-vitro fertilization (IVF).

Dengan asuransi kesehatan mereka akan membayar 30% dari semua biaya.

Terlepas dari serangkaian inisiatif pemerintah untuk mendorong pasangan agar memiliki keluarga yang lebih besar, angka kelahiran di Jepang tetap rendah. Jumlah bayi baru lahir turun di bawah 1 juta untuk pertama kalinya pada tahun 2016 dan ke rekor terendah 865.000 pada tahun 2019.

Para ahli memperkirakan jumlah bayi baru lahir tahun ini akan lebih rendah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menanggapi hal tersebut, Suga ingin memasukkan program bayi tabung (bayi tabung) dan perawatan kesuburan lainnya ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional, kemungkinan direalisasikan di tahun 2022.

Jumlah rata-rata anak yang dimiliki seorang wanita Jepang selama hidupnya jauh di bawah 2,1 juta yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan populasinya. Pemerintah bertujuan untuk menaikkan tarif menjadi 1,8 juta dan telah mengidentifikasi akses yang lebih murah ke IVF sebagai solusi potensial.

Tetapi jika tren ini berlanjut, maka populasi Jepang yang saat ini mencapai 126 juta, diperkirakan akan turun di bawah 100 juta pada 2053 dan menjadi lebih dari 88 juta pada 2065 dan lebih dari 38% populasi akan berusia 65 atau lebih, menurut sebuah studi oleh National Institute of Population and Social Security Research.

Otoritas setempat menawarkan penggantian hingga ¥ 1,05 juta (Rp 144,400,935) untuk pasangan dengan pendapatan gabungan kurang dari ¥ 7,3 juta (Rp 1,003,930,310) setahun. Selain itu, banyak pasangan yang mencari pengobatan berusia akhir 30-an dan melampaui ambang pendapatan.

Terlepas dari biaya kunjungan klinik rutin, perawatan kesuburan telah menjadi pilihan populer bagi semakin banyak wanita yang memilih untuk menikah dan memiliki anak di kemudian hari sejak Jepang mendaftarkan kelahiran pertamanya melalui IVF pada tahun 1983. Pada tahun 2018 tercatat 57.000 bayi lahir menggunakan proses tersebut.

Osamu Ishihara, seorang profesor di departemen kebidanan dan ginekologi di Universitas Kedokteran Saitama, menyambut baik rencana Suga tapi ragu itu akan berdampak banyak.

"Saya khawatir saya tidak berpikir itu akan berhasil," imbuhnya, mengutip Korea Selatan di mana angka kelahiran terus turun ke rekor terendah sejak lebih banyak perawatan infertilitas yang ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional pada 2017.

"Tidak ada penjelasan sederhana untuk angka kelahiran yang rendah. Ini adalah kombinasi dari masalah kompleks dalam masyarakat Jepang," tambahnya.

Para ahli mengatakan perubahan itu tidak akan banyak membantu mengatasi angka kelahiran yang rendah kecuali jika dibarengi dengan perubahan budaya yang memudahkan perempuan menggabungkan pekerjaan dan kehidupan keluarga dan bagi pekerja laki-laki untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah membantu membesarkan anak-anak mereka.

"Menutupi perawatan kesuburan dengan asuransi kesehatan akan sedikit membantu, tetapi itu saja tidak akan cukup untuk menaikkan angka kelahiran," imbuh Ishihara, seraya menambahkan bahwa ketidaksetaraan gender juga menjadi faktor ketersediaan layanan kesehatan seksual.

Perawatan untuk pria segera diperkenalkan tetapi wanita berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Di Inggris, perawatan untuk semua aspek kesehatan reproduksi wanita tersedia secara gratis di NHS, tetapi di Jepang mereka harus membayar semuanya mulai dari kontrasepsi hingga aborsi.

Reporter: Ruben Irwandi