Indonesia Pakai Vaksin Sinovac, Akankah Negara Mayoritas Muslim Ikut Serta?

Jakarta Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac pada 13 Januari 2021. Ia menjadi presiden pertama di dunia yang diketahui disuntik vaksin COVID-19 buatan China tersebut.

Penyuntikan Jokowi menjadi acara nasional yang disiarkan di TV. Seleb terkenal Raffi Ahmad juga turut ikut serta. Gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah juga sudah ikut disuntik.

Pakar hubungan internasional menilai hal ini berpotensi menjadi marketing untuk China.

CoronaVac pertama kali tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 lalu diawali dengan pengiriman 1,2 juta dosis dan 1,8 juta dosis tambahan tepat di hari terakhir tahun 2020.

Akademisi Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ardhitya Yeremia Lalisang, tidak menampik jika program vaksinasi di Indonesia dengan menggunakan CoronaVac menjadi semacam "alat pemasaran yang efektif" bagi Sinovac dan China.

Ardhitya yang pernah menuntut ilmu sampai negeri China ini berkata bukan berarti Indonesia hanya "dimanfaatkan" oleh Sinovac.

"Kita berkontribusi banyak juga dalam pengadaan COVID ini, termasuk sertifikat halal," seperti dilaporkan ABC Indonesia, Jumat (29/1/2021).

"Lalu bayangkan gambar Presiden Jokowi, presiden sebuah negara besar di Asia Tenggara, negara muslim terbesar di dunia, disuntik vaksin Sinovac. It’s a very good marketing," kata Ardhitya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lebih lanjut, sertifikasi halal dari MUI menurut Yeremia akan membuat negara-negara Muslim lebih yakin menggunakan CoronaVac.

Yeremia mengatakan, kerja sama vaksin Indonesia dengan China dilakukan dua arah, melalui uji klinis tahap 3 di Indonesia yang sekarang masuk ke tahap 'joint production'.

"Fakta bahwa Indonesia juga banyak berkontribusi pada vaksin Sinovac ini akan membuat posisi kita berbeda dengan Filipina yang bahkan minta donasi, karena tidak punya strategi dalam berburu vaksin," jelas Yeremia.

Sementara itu, pengamat dari Pusat Kajian Keamanan dan Strategis (CSIS) Evan Laksmana menilai upaya China untuk mendapatkan akses ke sebanyak mungkin negara-negara di dunia tidak terlepas dari elemen untuk memulihkan citranya sendiri.

"Suka atau tidak suka, banyak negara di awal-awal COVID-19 menyalahkan China, bukan karena kemunculan virus tersebut dari China, tapi ada semacam kurang transparansi dari China pada Desember 2019 sampai Januari 2020," jelas Evan.

"Jadi seolah-olah kemampuan China untuk memberikan akses vaksin ini memang diharapkan untuk memulihkan atau menutup citra jelek itu muncul kembali."

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi berkunjung ke Indonesia pada 11-13 Januari lalu, tepat di saat Presiden Jokowi mendapatkan suntikan vaksin pertamanya.

Saat Menlu Wang bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Mursadi, kesehatan dan ekonomi menjadi topik pembicaraan keduanya.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, China dan Indonesia adalah "mitra strategis" dan kerjasama vaksin yang kini dilakukan "melambangkan kepercayaan politik yang tinggi antara keduanya".

"Kami akan mendukung usaha Indonesia untuk menjadi pusat regional produksi vaksin dan memperdalam kerjasama di bidang kesehatan sebagai bentuk kontribusi dalam membangun komunitas kesehatan bagi manusia," katanya.

Dalam pernyatannya Menlu Wang mengatakan China akan membantu menyediakan "alat diagnostik, teurapatik, dan vaksin" bagi Indonesia.

Tawaran investasi pada sektor wisata juga disodorkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dalam kunjungan ke Danau Toba, Sumatera Utara. 

"Kesempatan safari beliau ke Asia Tenggara yang salah satunya ke Indonesia kali ini, betul-betul saya gunakan untuk membicarakan kerja sama investasi dan beberapa proyek strategis, pariwisata hingga pemulihan ekonomi nasional," ujar Luhut dalam unggahannya di Instagram.

Melihat kunjungan dan kesepakatan ini, Evan mengingatkan agar hubungan Indonesia-China tidak seharusnya hanya diartikan dengan ukuran ekonomi.

"Dari sisi Indonesia yang menjadi masalah adalah apakah Indonesia mampu mengkapitalisasi atau menggunakan hubungan yang sangat dekat, termasuk soal vaksin, untuk mencapai kepentingan strategis Indonesia yang lebih besar," katanya.

"Misalnya untuk menghentikan kegiatan China di Laut Natuna Utara, baik itu dari segi coast guard atau surveillance, terkait soal illegal fishing."

Meskipun Indonesia diharapkan punya potensi untuk mengkapitalisasi hubungannya dengan China yang "mesra", Evan mengingatkan hubungan yang baik ini memiliki risiko implikasi negatif di ranah Indopasifik.

"Apakah hubungan Indonesia yang terlalu dipuji-puji oleh China itu justru malah menghambat agenda Indonesia dengan negara lain yang berseberangan dengan China, seperti Jepang, India, maupun Amerika Serikat?"

Akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Randy Wirasta Nandyatama menambahkan, relasi antara Indonesia dan China ini membuka peluang bagi Indonesia untuk secara perlahan mengajari China "mensosialisasikan normal untuk mengelola isu dalam tataran multilateral."

"Salah satu karakter tradisional China yang membuat negara-negara agak curiga sama China karena Tiongkok dalam banyak kasus enggan mengelola itu pada level multilateral. China itu kan senang mengelola sesuatu dalam level bilateral."

"Karena kedekatannya dengan China, menurut saya Indonesia penting juga untuk bisa memikirkan dan mengajak China, misalnya: 'eh, perlu juga loh untuk mengelola vaksin ini di level WHO, yuk'."

"Jadi membuat China setidaknya pelan-pelan lebih terbuka terhadap kolaborasi multilateral dan lebih transparan, ... menurut saya kedekatan Indonesia dengan China bisa mendorong ini, bisa mensosialiasikan pentingnya keterbukaan dalam hal informasi COVID, misalnya. Indonesia bisa punya peluang di sana." 

Soal transparansi ini juga menjadi perhatian Evan, termasuk dalam hal kerja sama vaksin dengan Indonesia.

"Hal yang paling penting adalah transparansi data. Jangan sampai kita demi nama hubungan baik dengan China lalu kita menutup-nutupi data, baik soal uji klinis, efficacy, atau lainnya."

"COVID harusnya bukan menjadi urusan politik atau hubungan bilateral," ujar Evan.

"Ini soal public health. Jadi soal transparansi, validitas data kerja sama vaksin itu harus dibuka seluas-luasnya aspek distribusi, logistik, komersialisasi atau lainnya."

"Jangan sampai aspek public health dikorbankan demi nama hubungan strategis."

Selain itu, Evan juga meminta Indonesia memikirkan mitigasi kemungkinan-kemungkinan negatif dari ketergantungan Indonesia yang sangat berlebihan pada China dalam pengadaan vaksin dan pengadaan medis.