Curi Perhatian, Kontestan Miss Universe 2020 dari Myanmar Ajak Dunia Menentang Junta Militer

Florida - Ajang Miss Universe 2020 menjadi momen bagi kontestan dari Myanmar untuk mencoba meraup simpati dunia atas krisis yang tengah terjadi di negaranya.

Mengutip DW Indonesia, Selasa (18/5/2021), Thuzar Wint Lwin pada Minggu 16 Mei menyerukan masyarakat global menentang junta militer Myanmar yang telah membunuh ratusan orang sejak kudeta pada 1 Februari lalu.

"Orang-orang kami sekarat dan ditembak oleh militer setiap hari," kata kontestan Miss Universe Myanmar, Thuzar Wint Lwin dalam pesan video ketika tampil di babak final di Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood, Florida.

"Saya ingin mendorong semua orang untuk berbicara tentang Myanmar. Sebagai Miss Universe Myanmar sejak kudeta, saya telah berbicara sebanyak yang saya bisa," tambahnya.

Pemenang Kostum Nasional Terbaik

Thuzar Wint Lwin tidak berhasil mencapai babak terakhir kompetisi Miss Universe, tetapi ia memenangkan penghargaan untuk Kostum Nasional Terbaik. Ia mengenakan kostum etnis orang Chinnya dari Myanmar barat laut, yang menjadi lokasi pertempuran berkecamuk dalam beberapa hari terakhir antara tentara dan pejuang milisi anti-junta.

Saat dia berparade dengan kostum nasionalnya, Lwin mengangkat sebuah plakat bertuliskan: "Berdoa untuk Myanmar".

Sejauh ini juru bicara junta Myanmar tidak merespons permintaan wawancara terkait hal ini.

Thuzar Wint Lwin bersama puluhan selebritas, aktor, influencer media sosial, dan olahragawan Myanmar lainnya telah menentang kudeta junta militer.

Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, setidaknya 790 orang telah terbunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta di Myanmar. Lebih dari 5.000 orang telah ditangkap dan sekitar 4.000 lainnya masih ditahan.

Saksikan Juga Video Ini:

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa 18 Mei akan mempertimbangkan rancangan resolusi tidak mengikat yang menyerukan "penangguhan segera" atas transfer senjata ke junta militer Myanmar.

Tidak seperti Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat tetapi membawa signifikansi politik yang kuat. Jika persetujuan melalui konsensus tidak dapat dicapai maka Majelis Umum penuh - dengan 193 negara anggota - akan memberikan suara pada tindakan tersebut.

Diperkenalkan oleh Liechtenstein, dengan dukungan dari Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, resolusi tersebut akan dipertimbangkan pada rapat pleno yang ditetapkan pada Selasa 18 Mei malam waktu setempat. Rancangan resolusi menyerukan "penangguhan segera pasokan, penjualan, atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata, amunisi, dan peralatan terkait militer lainnya ke Myanmar."

"Pertemuan itu akan dilakukan secara langsung," kata seorang juru bicara PBB kepada AFP.

Keputusan ini juga menyerukan kepada militer untuk "mengakhiri keadaan darurat" dan segera menghentikan "semua kekerasan terhadap demonstran damai", serta "segera dan tanpa syarat membebaskan Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi" dan semua orang yang telah "sewenang-wenang ditahan, didakwa atau ditangkap "sejak kudeta 1 Februari.

Draf itu juga menyerukan untuk "segera melaksanakan" konsensus lima poin yang dicapai dalam KTT ASEAN pada 24 April lalu.