Dalam Setahun, Hong Kong Tangkap 117 Orang di Bawah UU Keamanan Nasional

Liputan6.com, Hong Kong - Pihak berwenang Hong Kong telah menangkap 117 orang di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan sejak satu tahun lalu.

Tak hanya itu, UU ini juga menuntut lebih dari 60 orang, sebagian besar politisi, aktivis, jurnalis, dan mahasiswa yang demokratis, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (30/6/2021).

Pada 30 Juni 2020, Beijing memberlakukan undang-undang keamanan di Hong Kong setelah berbulan-bulan protes pro-demokrasi yang sering disertai kekerasan berlangsung.

Undang-undang tersebut menghukum tindakan yang dianggap China sebagai subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan ganjaran hukuman penjara seumur hidup.

Ini mulai berlaku setelah UU ini diterbitkan, tepat sebelum tengah malam menjelang peringatan 1 Juli 2020.

Para kritikus undang-undang tersebut, termasuk beberapa pemerintah Barat dan kelompok hak asasi, mengatakan undang-undang itu telah digunakan untuk menghancurkan perbedaan pendapat.

Pendukungnya mengatakan, sangat penting untuk menutup "celah" keamanan nasional yang diekspos oleh protes.

Biro Keamanan Hong Kong mengatakan undang-undang keamanan telah "menghentikan kekacauan dan memulihkan ketertiban."

Pihaknya juga menyatakan bahwa mereka yang ditangkap mewakili "sejumlah kecil populasi", yang dihitung "sekitar 0,0016 persen".

"Kami ingin menekankan bahwa setiap tindakan penegakan hukum didasarkan pada bukti, secara ketat sesuai dengan hukum," kata juru bicara biro tersebut.

Tindakan itu "tidak ada hubungannya dengan sikap politik, latar belakang atau profesi mereka", katanya.

Polisi mengatakan, yang termuda di antara 117 adalah 15 tahun pada saat penangkapan, yang tertua 79 tahun.

Sepuluh orang ditangkap pada 1 Juli di bawah undang-undang baru, selama protes terhadap UU tersebut.

Tong Ying-kit adalah seseorang yang dituduh mengendarai sepeda motor ke petugas polisi sambil membawa bendera dengan slogan protes.

Tong, orang pertama yang ditangkap berdasarkan undang-undang, menghadapi tuduhan terorisme dan menghasut pemisahan diri, serta tuduhan mengemudi kendaraan dalam situasi berbahaya.

Sementara itu, ia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan.