20 Ribu Dokter Malaysia Akan Mogok Kerja di Tengah Pandemi COVID-19

Mayoritas dokter kontrak junior di Malaysia dikirim ke pusat perawatan dan rumah sakit COVID-19.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 23 Jul 2021, 16:34 WIB
Diterbitkan 23 Jul 2021, 16:34 WIB
Staf kementerian kesehatan mengumpulkan sampel untuk pengujian virus corona dari seorang penduduk di daerah perkotaan di Bandar Utama, pinggiran Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Kamis, 22 Oktober.
Staf kementerian kesehatan mengumpulkan sampel untuk pengujian virus corona dari seorang penduduk di daerah perkotaan di Bandar Utama, pinggiran Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Kamis, 22 Oktober. (Vincent Thian / AP)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pusat perawatan dan rumah sakit COVID-19 di Malaysia akan menghadapi gangguan pada Senin 26 Juli, karena ribuan dokter junior akan mogok kerja. Mereka bakal meninggalkan pekerjaan mereka karena tuntutan pekerjaan yang panjang dan tunjangan yang tak sesuai.

Dikutip dari laman Straits Times, Jumat (23/7/2021), demonstrasi dilakukan lantaran hak mereka belum dipenuhi pemerintah Malaysia.

Hartal Doktor Kontrak (HDK), yang diterjemahkan menjadi Pemogokan Kerja Dokter Kontrak -- sebuah kelompok yang telah mengorganisir pemogokan -- telah memperingatkan rumah sakit dan departemen kesehatan negara bagian Malaysia tentang pemogokan yang akan datang yang dapat melibatkan hingga 20.000 dokter.

Banyak dari mereka berada di garis depan 'pertempuran' melawan Virus COVID-19.

"Dokter kontrak di Malaysia telah setuju untuk berpartisipasi dalam pemogokan ini untuk menyatakan ketidakpuasan mereka," kata HDK dalam surat tak bertanggal yang publikasi The Straits Times.

Mayoritas dokter kontrak junior di Malaysia dikirim ke pusat perawatan dan rumah sakit COVID-19, dan HDK meminta mereka untuk mengatur penggantian yang memadai hingga Senin depan.

Pada pertengahan Juli, para dokter junior mengambil bagian dalam kampanye yang disebut "Senin Hitam" di mana mereka datang untuk bekerja berpakaian hitam untuk menyatakan ketidakbahagiaan dengan persyaratan pekerjaan mereka yang buruk.

HDK mengatakan bahwa para dokter Malaysia diminta untuk bekerja dengan jam kerja yang diperpanjang tanpa bayaran tambahan, dan dilarang melakukan pekerjaan locum di pusat-pusat vaksinasi yang dijalankan sektor swasta.

Janji Pemerintah Malaysia

Bendera Malaysia (AFP PHOTO)
Bendera Malaysia (AFP PHOTO)

Dipimpin oleh beberapa dokter kontrak, HDK memperingatkan di platform media sosialnya bahwa sistem perawatan kesehatan Malaysia menunjukkan tanda-tanda kegagalan, dengan kurangnya ruang di rumah sakit untuk pasien.

"Hak para dokter adalah untuk hak rakyat," katanya di akun Twitter, pada Kamis 22 Juli.

Dua pekan lalu, Menteri Kesehatan Adham Baba mengatakan bahwa Kabinet Malaysia akan memutuskan tuntutan dokter kontrak, tetapi tidak ada kemajuan hingga saat ini.

Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz pada Juni berdiskusi dengan para dokter dan berjanji untuk mempercepat solusi atas penderitaan mereka.

Malaysia memiliki lebih dari 140.000 kasus COVID-19 aktif, dengan hampir 1.000 pasien di unit perawatan intensif. Secara konsisten mencatat lebih dari 10.000 kasus sehari dan lebih dari 100 kematian sehari selama seminggu terakhir.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya