Reshuffle Kabinet Terbesar, Taliban Tunjuk 44 Gubernur untuk Afghanistan

Kelompok militan Taliban melakukan reshuffle kabinet padahal baru berkuasa selama sekitar dua bulan.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 08 Nov 2021, 11:01 WIB
Diterbitkan 08 Nov 2021, 11:01 WIB
Potret Pasukan Khusus Taliban
Pasukan khusus Taliban tiba di dalam Bandara Internasional Hamid Karzai setelah penarikan militer AS, di Kabul, Afghanistan, Selasa (31/8/2021). Taliban menguasai penuh bandara internasional Kabul pada Selasa, setelah pesawat AS meninggalkannya landasan pacu. (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

Liputan6.com, Kabul - Taliban menunjuk 44 anggotanya untuk sejumlah peran kunci termasuk gubernur provinsi dan kepala polisi pada Minggu (7/11).

Ini merupakan sebuah langkah kunci dalam menopang pemerintahannya saat Afghanistan bergulat dengan masalah keamanan dan ekonomi yang berkembang.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Senin (8/11/2021), perombakan ini adalah putaran penunjukan skala besar pertama yang diumumkan sejak kabinet Taliban dibentuk pada bulan September.

Taliban merilis daftar peran baru anggotanya, termasuk Qari Baryal sebagai gubernur Kabul dan Wali Jan Hamzah sebagai kepala polisi kota.

Komandan sebelumnya yang bertanggung jawab atas keamanan Kabul, Mawlawi Hamdullah Mukhlis, tewas bulan ini dalam serangan terhadap rumah sakit militer terbesar Afghanistan di pusat kota Kabul.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kekuasaan Taliban di Afghanistan

FOTO: Taliban Duduki Istana Kepresidenan Afghanistan
Pejuang Taliban menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Afghanistan, Minggu (15/8/2021). Taliban menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu. (AP Photo/Zabi Karimi)

Taliban mengambil alih negara itu pada 15 Agustus tetapi menghadapi perjuangan berat dalam janji mereka untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah beberapa dekade perang.

Kelompok tersebut telah melakukan serentetan serangan di seluruh negeri, sementara kondisi ekonomi telah jatuh ke dalam krisis.

Ada seruan internasional bagi kelompok tersebut untuk bernegosiasi dengan pemain politik lain untuk membentuk pemerintahan inklusif termasuk minoritas dan perempuan, meskipun kemajuan substantif sejauh ini belum terwujud.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya