PM Pakistan Imran Khan Lengser, Pendukung Turun ke Jalan

Liputan6.com, Islamabad - Imran Khan lengser dari kursi jabatan perdana menteri Pakistan melalui voting mosi tidak percaya di parlemen. Ia kini menuduh pihak oposisi sebagai crooks (penipu) serta didukung oleh Amerika Serikat. 

Sebuah video pun ia bagikan ketika para pendukungnya turun ke jalan di Islamabad. Imran mengklaim demo seperti itu tidak ada sebelumnya dalam sejarah negaranya. 

"Tak pernah ada kerumunan keluar dengan spontan dan dalam angka seperti ini, menolak pemerintah impor yang dipimpin oleh penipu," ujar Imran Khan via Twitter, Senin (11/4/2022).

Never have such crowds come out so spontaneously and in such numbers in our history, rejecting the imported govt led by crooks. pic.twitter.com/YWrvD1u8MM

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 10, 2022

Pada tweet lain, Imran Khan berterima kasih kepada rakyat Pakistan atas dukungan yang ia terima dan mengklaim ia lengser karena perubahan rezim yang dilakukan AS. Selain memakai istilah crooks, Imran juga menuduh oposisi sebagai "Mir Jafar".

Mir Jafar adalah sosok Nawab (penguasa) di Bengal. Ia dulu berkhianat demi kepentingan East India Company (EIC). Akibat perbuatannya, nama Mir Jafar diasosiasikan dengan pengkhianatan.

"Terima kasih ke semua rakyat Pakistan atas luapan luar biasa dari dukungan & perasaan untuk protes terhadap perubahan rezim yang dibeking AS yang dibantu oleh para Mir Jafar lokal untuk mengangkat kekuasaan segerombolan penipu murahan yang semuanya bebas berkat uang jaminan," ujarnya.

"Tunjukan bahwa rakyat Pakistan di rumah dan luar negeri secara empatik menolak ini," lanjut Imran Khan.

Menurut laporan Business Today, pendukung Imran Khan juga turun ke jalan di Karachi, Peshawar, Malakand, dan kota-kota lainnya.

Imran Khan berkuasa sejak 2018. Politikus lulusan Universitas Oxford ini dulunya adalah mantan pemain kriket berprestasi. Ia lantas mendirikan partai politik Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pada 1996 yang mengantarnya berkuasa.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya dilaporkan, Imran Khan telah digulingkan dari kekuasaan setelah kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen.

Pemungutan suara diadakan lewat tengah malam setelah partai-partai oposisi mengajukan mosi terhadapnya, yang ditegakkan oleh Mahkamah Agung, demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (10/4).

Khan mengatakan dia tidak akan mengakui pemerintah oposisi, mengklaim - tanpa bukti - bahwa ada konspirasi yang dipimpin AS untuk menyingkirkannya.

Majelis sekarang akan menunjuk perdana menteri baru.

Parlemen Pakistan akan bertemu untuk memilih pemimpin baru negara itu pada hari Senin, yang akan dapat memegang kekuasaan hingga Oktober 2023, ketika pemilihan berikutnya akan diadakan.

Ayaz Sadiq, yang bertanggung jawab atas majelis nasional sementara tidak ada anggota partai yang berkuasa atau pembicara yang ditunjuk, mengatakan makalah nominasi untuk kandidat harus diajukan pada pukul 11:00 waktu setempat (06:00 GMT) pada hari Minggu.

Khan menjadi perdana menteri Pakistan pertama yang digulingkan dengan mosi tidak percaya.

Mahkamah Agung memutuskan pada hari Kamis bahwa Khan, 69, telah bertindak tidak konstitusional ketika ia memblokir mosi tidak percaya dan membubarkan parlemen.

Hal ini membuat beberapa anggota oposisi marah, dengan beberapa menuduh perdana menteri berkhianat.

Beberapa menit sebelum pemungutan suara dimulai, ketua majelis rendah parlemen Pakistan - sekutu Khan - mengumumkan pengunduran dirinya. Anggota partai Khan (PTI) meninggalkan gedung, bersikeras dia adalah korban konspirasi internasional.

Partai-partai oposisi mampu mengamankan 174 suara di rumah beranggotakan 342 orang untuk mendukung mosi tidak percaya, kata ketua DPR, menjadikannya suara mayoritas.

Pemungutan suara hari Sabtu terjadi setelah anggota parlemen oposisi mengajukan mosi tidak percaya ke parlemen minggu lalu, dalam upaya untuk menggulingkan Khan dari kekuasaan.

Tetapi wakil ketua parlemen Qasim Suri - anggota partai politik Khan - dengan cepat memblokir pemungutan suara, dengan mengatakan itu menunjukkan "campur tangan asing". Suri juga mengatakan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi, yang menyerukan kesetiaan kepada negara.

Pemerintah Khan kemudian membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan cepat diadakan. Ini membuat marah beberapa anggota oposisi, dengan beberapa menuduh perdana menteri berkhianat karena menghalangi pemungutan suara.

Tokoh-tokoh oposisi mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk menilai situasi.

Pada hari Kamis, pengadilan tinggi Pakistan memutuskan bahwa keputusan Khan untuk menghentikan pemungutan suara berlangsung adalah inkonstitusional. Ia memerintahkan agar mosi tidak percaya harus dilanjutkan lagi.

Namun kebuntuan atas pemungutan suara berlanjut hingga Sabtu malam, mendorong ketua majelis rendah parlemen - Asad Qaiser, sekutu Khan - untuk mengundurkan diri.