COVID-19 Makin Parah, Korea Utara Enggan Terima Bantuan Asing?

Liputan6.com, Pyongyang - Setelah mempertahankan klaim yang meragukan bahwa mereka telah menjauhkan virus dari negara itu selama dua setengah tahun, Korea Utara mengakui infeksi COVID-19 pertamanya pada 12 Mei dan telah menggambarkan penyebaran yang cepat sejak itu.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyebut wabah itu sebagai "pergolakan besar," mencaci para pejabat karena membiarkan virus menyebar dan membatasi pergerakan orang dan pasokan antarkota dan wilayah.

Terlepas dari banyaknya orang sakit dan upaya untuk mengekang wabah, media pemerintah menggambarkan sekelompok besar pekerja terus berkumpul di pertanian, fasilitas pertambangan, pembangkit listrik, dan lokasi konstruksi. Para ahli mengatakan Korea Utara tidak dapat melakukan lockdown yang akan menghambat produksi dalam ekonomi yang sudah rusak oleh salah urus, melumpuhkan sanksi yang dipimpin AS atas ambisi senjata nuklir Kim dan penutupan perbatasan pandemi, seperti dikutip dari laman ABC News, Kamis (19/5/2022). 

Tetapi akan menjadi tantangan bagi Korea Utara untuk memberikan perawatan bagi sejumlah besar orang dengan COVID-19. Kematian mungkin mendekati puluhan ribu, mengingat ukuran beban kasusnya, dan bantuan internasional akan sangat penting, kata Kee Park, spesialis kesehatan global di Harvard Medical School yang telah bekerja pada proyek perawatan kesehatan di Korea Utara.

"Cara terbaik untuk mencegah kematian ini adalah dengan mengobati dengan antivirus seperti Paxlovid," yang secara signifikan akan menurunkan risiko penyakit parah atau kematian, kata Park. 

"Ini jauh lebih cepat dan lebih mudah diterapkan daripada mengirim ventilator untuk membangun kapasitas ICU."

Pakar lain mengatakan menyediakan sejumlah kecil vaksin untuk kelompok berisiko tinggi seperti orang tua akan mencegah kematian, meskipun vaksinasi massal tidak mungkin dilakukan pada tahap ini untuk populasi 26 juta.

Namun, tidak jelas apakah Korea Utara akan menerima bantuan dari luar. Itu sudah menghindari vaksin yang ditawarkan oleh program distribusi COVAX yang didukung PBB, dan para pemimpin negara telah menyatakan keyakinannya bahwa negara itu dapat mengatasi krisis itu sendiri.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selama pandemi, Korea Utara telah menolak tawaran bantuan dari kelompok internasional, serta masing-masing negara seperti China, Rusia, dan Korea Selatan.

Dr. Michael Ryan, kepala program kedaruratan WHO, mengatakan pada hari Selasa bahwa meskipun organisasi tersebut siap membantu Korea Utara dan Eritrea, satu-satunya negara lain yang belum mulai memvaksinasi penduduknya, "tidak memiliki kekuatan khusus untuk campur tangan dalam negara yang berdaulat," seperti dikutip dari laman NBC News, Kamis (19/5/2022). 

Dalam wabah saat ini, Pyongyang sejauh ini tidak menanggapi tawaran bantuan dari presiden konservatif baru Korea Selatan, Yoon Suk-yeol. 

Amerika Serikat mengatakan meskipun mendukung program distribusi internasional seperti Covax, mereka tidak memiliki rencana untuk berbagi vaksin dengan Korea Utara secara langsung. 

Ada laporan bahwa Korea Utara telah mengirim pesawat untuk mengambil pasokan medis melintasi perbatasan di China, yang respon pandeminya dipuji oleh Kim.

"Korea Utara suka mengatakan bahwa mereka mandiri, tetapi jika bantuan eksternal diperlukan sama sekali maka jauh lebih baik untuk mengandalkan China, yang merupakan sekutu militer Korea Utara," kata Tongfi Kim, seorang peneliti senior di KF-VUB Korea Chair di Brussel.

Kim mengatakan wabah itu adalah kesempatan bagi AS dan negara-negara lain untuk terlibat kembali dengan Korea Utara setelah bertahun-tahun pembicaraan denuklirisasi terhenti. 

Tetapi atas dasar kemanusiaan murni, Barat harus siap menawarkan bantuan apa pun yang bersedia diterima oleh Korea Utara, bahkan saat negara itu bersiap untuk kemungkinan uji coba nuklir ketujuh, kata Ankit Panda, seorang rekan senior dalam program kebijakan nuklir di Carnegie Endowment. untuk Perdamaian Internasional.

“Sederhananya, jika Korea Utara menguji perangkat nuklir ketujuhnya pada pukul 9 pagi pada hari tertentu dan meminta bantuan terkait pandemi pada pukul 9:30 pagi, seharusnya tidak ada keraguan untuk merespons secara positif – bahkan ketika uji coba nuklir harus dikutuk,” tulisnya di Foreign Policy minggu ini.

Korea Utara telah meluncurkan senjata pada tingkat yang sangat sering tahun ini, termasuk uji coba pertama rudal balistik antarbenua sejak 2017.

Secara luas diharapkan untuk menguji ICBM lain atau bahkan perangkat nuklir pada awal bulan ini karena mencoba untuk memaksa masyarakat internasional untuk menerimanya sebagai kekuatan nuklir dan memperoleh keringanan dari sanksi-sanksi yang dipimpin AS yang melumpuhkan.

Korea Utara cenderung menjadi lebih agresif ketika tidak stabil secara internal, kata Christopher Green, konsultan senior di Semenanjung Korea untuk International Crisis Group, menunjukkan bahwa uji coba senjata dapat dilanjutkan. Pada hari yang sama saat mengumumkan wabah virus, Korea Utara meluncurkan tiga rudal balistik jarak pendek dalam uji coba putaran ke-16 tahun ini.

Tetapi wabah itu adalah peristiwa "angsa hitam" yang dapat mengubah perhitungan Kim, Green memperingatkan. 

Tes senjata melibatkan pertemuan besar orang dan, demi memperlambat penularan virus, Kim dapat memilih untuk menunda peluncuran lebih lanjut sampai kasus mereda. Menguji ICBM atau perangkat nuklir sebelum atau selama perjalanan Biden ke Asia juga akan mempersulit AS untuk menawarkan bantuan terkait wabah tersebut.

"Kami tidak dapat benar-benar yakin bahwa preseden masa lalu tentang tindakan [Korea Utara] akan terus memandu keputusan besok," katanya.